LKPJ Bupati Haeny Diseriusi oleh DPRD

Tuban; Meski rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Tuban Haeny Relawati periode 2006-2011 tidak ada pengaruhnya, namun, kalangan wakil rakyat tetap serius menggali data terkait kepemimpina Bupati Haeny selama lima tahun tersebut.”Komisi-komisi tengah melakukan rapat kerja dengan instansi terkait membahas masalah LKPJ bupati,” terang Wakil Ketua DPRD Tuban Teguh Prabowo alias Go Cong Ping.

Dikatakan, pembahasan LKPJ akhir masa jabatan bupati ini harus tuntas sebelum pertengahan bulan ini, karena rekomendasi DPRD itu menjadi bagian penting dari usulan pemberhentian Bupati Haeny. Dan usulan pemberhentian itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari usulun pelantikan dan pengangkatan cabup-cawabup terpilih hasil Pemilukada 1 Maret lalu. “Saya yakin sebelum peretengahan bulan ini sudah tuntas,” tandas Ping.

Sejumlah komisi di DPRD pada akhir masa jabatan Bupati Haeny saat melakukan rapat kerja dengan satuan kerja (satker) Pemerintah Kabupaten lebih ‘garang’ dibanding raker sebelumnya. “Mungkin ini raker terakhir dengan penguasa sekarang, jadi teman-teman lebih serius, karena tanpa beban,” terang sejumlah anggota DPRD Tuban usai raker, kemarin.

Banyak hal yang diungkap anggota komisi-komisi di DPRD saat mereka melakukan rapat kerja. Seperti Komisi B DPRD ini juga ‘garang’ dalam menyampaikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan perekonomian. “Kami lebih mempertajam masalah pariwisata yang pemasukannya terus menurun,” ungkap Khozanah salah satu anggota Komisi B DPRD Tuban.

Hal yang sama juga disampaikan Komisi A DPRD Tuban yang lebih mempertajam soal perizinan. Sebab, selama 10 tahun terakhir ini banyak keluhan terkait dengan sulitnya izin usaha di bumi Rongolawe. “Kami memang mempertanyakan masalah perizinan usaha, termasuk izin sejumlah pasar modern atau super market yang marak di Tuban,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto.

Informasi yang terungkap selama ini untuk mendapatkan izin usaha, baik skala besar maupun menengah sangat sulit. Bahkan, tidak hanya setahun dua tahun menunggu keluarnya izin tersebut. Sayangnya lambannya izin itu tidak ada penjelasan dari Pemkab Tuban. “Kalau soal izin di Tuban jangan ditanya, pasti sulit keluar,” ungkap sumber di DPRD Tuban.

Keluhan masalah masalah izin itu juga disampaikan sejumlah pengsaha lokal maupun nasional saat melakukan pertemuan dengan cabup-cawabup terpilih H Fathul Hudan-Noor Nahar Hussain beberpa waktu lalu. Dihadapan calon pemimpin Tuban yang bakal dilantik 13 Juni mendatang itu, para pengusaha meminta pemimpin yang baru tidak mempersulit izin usaha. “Kalau soal persyaratan pasti akan kami penuhi. Yang penting ada kepastian tentang izin itu sendiri,” terang salah salah seorang pengusaha yang telah mengajukan izin lebih dari tujuh tahun tapi tidak ada kejelasannya.

Menanggapi soal izin itu, cabup terpilih Fathul Huda berjanji akan membenahi mekanisme perizinan itu, utamanya masalah waktu. “Kalau seluruh persyaratannya sesuai aturannya akan langsung saya tandatangani. Tapi, yang terpenting adalah kepastian waktu izin itu diloloskan atau ditolak juga harus jelas,” terang Fathul Huda (Dikutip dari kotatuban.com, 08 april 2011)

About these ads

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 25 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: