Desalinasi Blok Cepu Berbuntut – Dewan Tetap Menolak, Siap Lakukan Kajian Hukum

Proyek pengolahan air laut menjadi tawar atau desalinasi yang sudah disetujui oleh BP-Migas kelihatannya akan sulit dibendung lagi. Karena, banyak alasan pembenar yang dilakukan perwakilan pemerintah pusat tersebut dalam meloloskan kebijakannya.

Salah satunya dengan hasil kajian dari tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menurut BP-Migas telah melakukan kajian mengenai dampak sosial sampai aspek eknomonisnya. Hal itulah yang membuat kalangan DPRD yang dikomandani oleh Komisi A untuk tetap mengawal proses penolakan terhadap desalinasi tersebut sampai seterusnya.

Sebab, mereka menganggap ada proses yang kurang benar dalam pengambilan jalur kompromi yang dilakukan BP-Migas untuk injeksi air di Blok Cepu, yakni 50% dari air Bengawan Solo dan 50% desalinasi.

Desalinasi Blok Cepu Berbuntut – Air Bengawan Solo Jadi Rebutan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan pemerintah melalui BP-Migas sampai saat ini masih membingungkan warga di sekitar eksplorasi dan eksploitasi migas blok cepu.

Terbukti, warga tetap ngotot ingin proses pengolahan air laut menjadi tawar atau biasa disebut desalinasi itu dibatalkan. Sebab, warga lebih sepakat terhadap pengaliran air bengawan solo ke sekitar eksplorasi dengan membuat penampungan air atau water pond.

Data yang dihimpun beritajatim.com di lapangan, Kamis (18/11/2010) menyebutkan, jika seperti diketahui bersama, salah satu alasan yang dipakai BP-Migas pada saat hearing bersama Komisi A di DPRD Bojonegoro beberapa waktu lalu, sulitnya pembebasan lahan menjadi faktornya.

BP Migas Ambil Jalan Tengah Penuhi Air di Blok Cepu

BOJONEGORO – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengambil jalan tengah mengenai pemenuhan air di Blok Cepu. Yakni, 50 persen suplai air dari Bengawan Solo dan sisanya 50 persen dari penyulingan air laut atau disebut desalinasi.

Menurut Kepala Dinas Humas dan Kelembagaan BP-Migas, Elan Biantoro, keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang dan hasil kajian tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Hasil kajian dan penghitungan pembiayaan tersebut yang dipakai untuk menentukan pemakaian air Bengawan Solo dan proyek desalinasi dari Rembang,” ujarnya, di Bojonegoro, Minggu (24/10/2010).

Dia menuturkan, tidak hanya kajian dari ITB saja, Pemkab Bojonegoro melalui PDAM setempat dan juga kabupaten lainnya menilai kebijakan tersebut sudah tepat. “Sejak awal, PDAM Bojonegoro dan dua kabupaten lainnya ingin menggunakan air laut untuk kebutuhan air minum,” ujarnya.

DPRD Bojonegoro Keluarkan Petisi Penolakan Proyek Desalinasi

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 16:40 WIB
Besar Kecil Normal TEMPO Interaktif, BOJONEGORO – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro yang menangani bidang hukum dan pemerintahan, Sabtu (23/10), mengeluarkan petisi penolakan terhadap proyek desalinasi, yakni pemanfaatan air laut untuk kebutuhan eksploatasi sumur minyak Blok Cepu.

Ketua Komisi Agus Susanto Rismanto menjelaskan, sejak pertama kali rencana proyek tersebut dimunculkan Juli 2010 lalu, DPRD sudah menyatakan penolakannya. Namun Sabtu hari ini, kalangan anggota DPRD dikejutkan dengan adanya persetujuan pemerintah pusat melalui BP Migas untuk merealisasikan proyek tersebut. “Kami kemudian berkumpul menyikapinya dengan mengeluarkan petisi penolakan,” kata Agus kepada TEMPO, Sabtu siang (23/10).

GMNI Bojonegoro Demo Tolak Desalinasi Blok Cepu

Bojonegoro (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa dari GMNI Cabang Bojonegoro, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kamis (28/10/2010).

Mereka datang salah satunya adalah menolak rencana desalinasi atau pengolahan air laut menjadi tawar untuk kebutuhan air di produksi minyak dan gas (migas) di blok cepu.

Korlap Aksi M Rodhi Nawawi kepada beritajatim.com menjelaskan, jika pihaknya sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung kepentingan rakyat.

Salah satunya adalah tetap menggunakan desalinasi untuk kebutuhan air di blok cepu. Padahal, sesuai dengan Plan of Development (PoD), kebutuhan air di blok cepu menggunakan air dari bengawan solo saat kondisi meluap.

Dewan Bojonegoro Panggil BP-Migas dan Operator

Senin, 25 Oktober 2010 11:21:44 WIB

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan 50 % suplai air untuk blok cepu diambilkan dari proyek desalinasi atau pengolahan air laut menjadi tawar membuat kalangan DPRD Bojonegoro siap bertindak.

Bahkan, surat untuk melakukan pertemuan dengan pengambil kebijakan, dari pemerintah ada BP-Migas dan juga anak perusahaan ExxonMobil Indonesia (EMI), Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai operator blok cepu.

Kepada beritajatim.com di lapangan, Senin (25/10/2010), Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto membenarkan rencana pemanggilan pejabat tinggi tersebut. “Surat telah kita buat dan sudah dikirimkan. Kemungkinan besar minggu ini,” katanya.

Politisi asal Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, Bojonegoro itu menerangkan, jika opsi jalan tengah yang diambil oleh pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Plan of Development (PoD) yang disepakati sebelumnya. “Ini pertimbangan murni bisnis dan mengesampingkan kepentingan masyarakat bawah,” jelasnya.

BP. Migas Setujui Proyek Desalinasi

Oleh : kabupaten bojonegoro
Senin, 25 Oktober 2010
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP. Migas) akhirnya memutuskan memakai air laut sebagai pemasok kebutuhan injeksi puncak produksi minyak Sumur Banyuurip, Blok Cepu, sebeser 165 ribu berel per hari (BPH). “Keputusan (desalinasi) itu diambil dua minggu dan kita baru tahun informasi ini kemarin,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharjanto dikonfirmasi melalui pesan pendek.

Dijelaskan, ada dua keputusan yang diambil BP. Migas dalam proyek pemenuhan kebutuhan air injeksi Blok Cepu ini. Yakni proyek desalinasi dan pembangunan waduk. Keputusan dua opsi ini, menurut dia, bakal membengkakan cost recovery menjadi empat kali lipat. Akibatnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima Bojonegoro dari sektor Migas bakal berkurang. ”Kita tetap menolak dua keputusan itu. Karena keputusan ini sangat merugikan masyarakat dan Pemkab Bojonegoro,” sergahnya.

Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini akan segera membanggil pihak terkait untuk melakukan perlawanan. Yakni BP. Migas, MCL, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan organisasi masyarakat, untuk melakukan heraing. ”Saat itulah kita akan mengambil sikap penolakan keputusan Bp. Migas,” tandas Ketua Badan Legilasi (Banleg) DPRD Bojonegoro ini.

Aktivis di Tuban dan Bojonegoro Tolak Usulan Pahlawan Nasional Soeharto

Selasa, 19 Oktober 2010 | 16:10 WIB

TEMPO Interaktif, Bojonegoro – Usulan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, ditolak oleh anggota DPRD Bojonegoro dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Alasannya, ketokohan Soeharto terutama pada pemerintahan Orde Baru, masih menjadi pro-kontra sehingga tidak perlu diusulkan.

Menurut Ketua Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto, sebenarnya masih banyak calon lain yang lebih layak. Seperti JE Kasimo, M Natsir, juga Gus Dur, yang terakhir. Tetapi, jika ,mengusulkan nama Soeharto, maka, perlu dikaji panjng. Terutama, orang-orang yang pernah dikecewakan selama menjdi Presiden. “Saya rasa tidak. Saya menolak itu,” tegasnya kepada Tempo, Selasa (19/10).

Pendapat yang sama diungkapkan aktivis LSM di Bojonegoro, Joko S, yang dengan tegas menolak usulan pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, perlu ada forum yang mengkaji masalah pencalonan ini. Sebagian orang mungkin setuju, tetapi sebagian besar juga menolak. “Dan saya orang yang menolak,” ujar aktivis LSM di bidang anggaran daerah dan pemantauan pendapatan minyak dan gas bumi tersebut.

Sementara itu, aktivis lingkungan hidup di Tuban, Edy Thoyibi, dan aktivis LSM di bidang antikorupsi di Tuban, Ismail Amir, juga menolak tegas usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, ada banyak orang yang dikecewakan ketika Soeharto memimpin negeri ini.

Maka, jika pemerintah nekat mengusulkan Presiden ke-2 ini menjadi pahlawan nasional, tentu akan menciderai orang-orang yang dikecewakan itu. “Pemerintah harus lebih fair,” tegas Edy, aktivis lingkungan spesialisasi untuk goa dan tanah perkapuran ini.

Kendati sebagian besar menolak, tetapi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Bojonegoro, Mustakim, memilih tidak mau berkomentar. Menurutnya, diskusi soal ketokohan ini, belum perlu dimunculkan. “Saya memilih no comment,” tegasnya singkat.

Sujatmiko
(Dikutip dari tempointeraktif, 23 Oktober 2010)

Pemberian Kompensasi Berakhir, GOSP Kembali Keluarkan Bau Busuk

Oleh : Winarto/D. Suko Nugroho

Gas oil separation plant (GOSP) Banyuurip, Blok Cepu, kembali mengeluarkan bau busuk. Akibat insiden ini empat warga Desa Begadon, Kecamatan Ngasem, mengalami mual dan muntah. Ironisnya, bau seperti telur busuk ini muncul bersamaan dengan berakhirnya pemberian kompensasi sebagai pengganti kegiatan sosialiasi yang diterima warga di empat desa di sekitar GOSP.

Desalinasi Kurang Berdayakan Ekonomi Bojonegoro

Program desalinasi atau proses pembuatan air tawar dari air laut yang rencananya akan diterapkan di Bojonegoro dinilai kurang bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Pasalnya, program desalinasi ini membutuhkan bahan air laut yang tentunya akan diambil dari luar Bojonegoro. Padahal, di dalam wilayah Bojonegoro terdapat sungai Bengawan Solo dan anak cabangnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tuban, Bojonegoro dan Lamongan Dijadikan KEK

Monday, 27 September 2010 22:51 Media Online Bhirawa
Pemprov, Bhirawa
Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan diusulkan Pemprov Jatim menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Ketiga kabupaten tersebut bisa diajukan tetapi harus melengkapi beberapa persyaratan kuat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim H Soekarwo ketika menerima Badan Legislatif DPRD Provinsi Jatim, di ruang Kertanegara, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110, Surabaya (11/9).

Komisi A Kunjungi Lokasi Rencana Waduk Blok Cepu

Oleh : kebupaten bojonegoro
Kamis, 26 Agustus 2010
Sejumlah anggota Komisi A DPRD Bojonegoro mengunjungi lokasi rencana pembangunan waduk di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem. Lokasi pembangunan waduk yang dikunjungi itu nantinya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan air injeksi puncak produksi Blok Cepu yang airnya diambilkan dari Sungai Bengawan Solo. “Kita ingin mengetahui secara pasti lokasi yang bakal dibangun waduk,” kata Sekretaris Komisi A Sigit Kusharjanto.

Dari pantauan Komisi A, dengan pembangunan waduk itu nantinya dapat merubah tanah tadah hujan di dekitar Lapangan Migas Banyuurip menjadi sawah irigasi teknis. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas pertanian di beberapa desa disekitar tambang. “Kami dari awal mendukung pembangunan waduk. Karena manfaatnya lebih banyak bagi masyarakat disekitar lokasi pengeboran,” tegas Sigit.

Selain meninjau lokasi waduk, lanjut dia, rombongan komisi A juga ingin mengetahui persoalaan pembebasan lahan Blok Cepu. Pasalnya, dari temuan komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini menemukan adanya akte dobel atas satu nama pemilik tanah, yakni mantan Kades Mojodelik, Sukaran. “Selain itu, kita juga mendapat laporan ada tanah milik warga yang belum dibebaskan tapi sudah diratakan,” jeaslnya.

Disinggung tentang siapa pemilik tanah yang belum dibebaskan tapi sudah diratakan, “Karena itu kita ingin datang ke lokasi dan berdialog dengan pemilik dan perangkat disana. Agar maslah ini cepat diselesaikan,” elaknya.

Perlu diketahui, kunjungan rombongan Komisi A dilokasi waduk ini setelah muncul pro kontra wacana rencana desalinasi air laut untuk kebutuhan injeksi puncak produksi Blok Cepu. Dimana dalam desalinasi ini akan mengambil air lut dari Pantai Rembang Jateng. Dalam kunjungan ini Komisi A didampingi Sekdes Mojodelik, Parlin dan sempat berdialog dengan warga setempat. (Kominfo/PTI) (Dikutip dari website Pemprov Jatim, 27 Agustus 2010).