Posts Tagged Bupati Tuban

Dihadiri Tiga Ribuan Pendukung, Kampanye Heany Ricuh

Tuban;Pelaksanaan kampaye calon Bupati Kristiawan dengan calon Wakil Bupati Haeny Relawati, dengan mendatangkan orkes melayu Monata diwarnai aksi tawuran oleh dua kelompak pemuda yang sedang berjoget, Jumat (18/02/2011).

Berdasarkan pantuan wartawan kami, kampanye ini dihadiri tiga ribua-an pendukung. Dalam kampanye di lapangan Desa Bogorrejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pasangan nomor urut 2 itu awalnya berlangsung lancar.

Namun saat para artis dari Monata dan juga Rena KDI mulai beraksi, ribuan penonton yang hadir dalam kampanye terbuka tersebut langsung joget dengan alunan musik dangdut.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , , ,

Tinggalkan komentar

Pilkada Tuban Digelar Awal Maret

TUBAN – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) Tuban ditetapkan 1 Maret 2011. Penetapan itu dilakukan usai KPUK Tuban menggelar rapat pleno internal.

Ketua KPUK Tuban, Soemito Karmani mengungkapkan, tahapan pilkada akan segera dimulai. Mulai Senin (9/8) depan, KPUK melakukan penjaringan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Tahapan penjaringan PPK ini di antaranya pendaftaran, seleksi administrasi, tes tulis, dan wawancara. ”Dan yang paling penting, calon peserta harus membuat surat penyataan selama 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota partai politik,” tegasnya.

Setelah tahapan itu rampung, tuturnya, akan dilanjutkan tahapan penjaringan PPS (panitia pemungutan suara) di tingkat desa. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan mulai November mendatang adalah pemutakhiran data pemilih. ”Setelah itu, baru pendaftaran pencalonan yang rencananya dimulai akhir Oktober hingga awal November mendatang,” kata mantan kepala Bawasda Tuban itu.

Sementara, kampanye pasangan cabup-cawabup direncanakan Februari 2011. Ketika ditanya secara detail tahapan-tahapan tersebut, dia menyebutkan. ”Sementara itu dulu,” tuturnya.

KPUK Tuban sampai saat ini masih terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan pilkada tersebut. (zak/wid)
(dikutip dari Radar Bojonegoro, 7 Agustus 2010).

, , , ,

46 Komentar

Diguyur Hujan 2 Hari, Palang Direndam Banjir Bandang

Tuban – Hujan mengguyur selama hampir 2 hari mengakibatkan banjir bandang di wilayah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ratusan rumah dan lahan persawahan terendam air setinggi lutut orang dewasa, Rabu (28/7/2010).

Baca entri selengkapnya »

, , , ,

Tinggalkan komentar

Sekitar 90 Rumah di Tuban Terendam Banjir

Rabu, 28 Juli 2010 | 17:54 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Tuban – Sekitar 90 rumah dan belasan hektare tanaman padi di Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur, diterjang banjir bandang, Rabu (28/7). Air berasal dari hujan yang turun berturut-turut empat hari terakhir.

Baca entri selengkapnya »

, , ,

Tinggalkan komentar

Ratusan Rumah Terendam – Ketua BPBD Mengaku Belum Mengetahui

Tuban, Bhirawa
Selama dua hari hujan mengguyur sebagian besar wilayah Kab Tuban, mengakibatkan banjir bandang di wilayah Kec Palang, Kab Tuban. Ratusan rumah dan lahan persawahan terendam air setinggi lutut orang dewasa.
Genangan air bercampur tanah itu, menerjang dari arah Lereng Bukit Layut dan hutan jati Pakah yang sudah gundul, ke permukiman penduduk Dusun Barneo, Desa Palang, Kec Palang. Tak ada korban meninggal dalam peristiwa yang berlangsung sejak kemarin Selasa (27/7) malam. Air sempat menyusut namun pada Rabu (28/7), air kembali datang bersamaan hujan deras dinihari tadi.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , ,

Tinggalkan komentar

“Tender-tenderan”

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban)

Tuban, 10 Juni 2010

Saat ada kasus “pengancaman” sesama peserta tender dengan memggunakan pistol saat lelang pekerjaan proyek fisik SD dan SMP di Dinas Pendidikan Tuban, akhir Mei 2010 lalu (berita Radar Bojonegoro 25 Mei 2010) saya jadi teringat akan kisah dari seorang teman bahwa di suatu negeri Antahberanta, Kabupaten Ngastina tender suatu pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa hanyalah “tender-tenderan” yang tujuannya hanya memenuhi atau memenuhi syarat legal formal belaka alias mengelabuhi peraturan yang ada. Sehingga diatas kertas seolah-olah setiap pelelangan pekerjaan pengadaan barang dan jasa telah berlangsung sesuai peraturan yang ada, namun kenyataan yg terjadi adalah sebaliknya.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Komentar

Mengkritisi Politik Dinasti Dalam Pemilukada

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban)

Tuban,  2 Juni 2010

Politik dinasti ala jaman kerajaan dahulu sudah mengejala dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di berbagai daerah di Indonesia, maupun juga di Jawa Timur. Para kandidat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hubungan keluarga dan mereka pun bersaing untuk meraih dukungan masyarakat. Saat kepala daerah petahana (incumbent) tidak bisa lagi ”masuk arena” karena sudah dua periode menjabat, maka para istri, anak atau adik yang naik pentas.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , , , , , , , , , ,

5 Komentar

Dukungan mengalir Terus, Bacabup Independent Terharu

Tuban, Bhirawa
Belum genap satu pekan pasangan bakalan calon bupati (Bacabub) dari jalur jalur Independent mendeklarasikan diri (17/7.red), sebagai calon bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban yang akan digelar pada awal 2011.

dr.Bambang Lukmantono, SH, MM yang berpasangan dengan H. Masduki, ST (BAMA), saat ini (22/7) mengaku telah mendapatkan dukungan lebih dari 5590 kartu tanda penduduk (KTP) dari masyarakat tuban dari 36 ribu yang harus dilengkapi sebagai syarat untuk bisa lolos mengikuti proses Pilkada di Tuban.

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

1 Komentar

FKB dan FGerindra Tak Terima LPKJ 2009 – Lima Fraksi Lainnya Menerima

TUBAN – Rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda kesimpulan badan anggaran (banggar), padangan akhir (PA) fraksi-fraksi, dan nota persetujuan LKJP 2009 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di gedung DPRD Tuban, berlangsung layaknya taman kanak-kanak (TK).

Pemicunya, Rahmat, juru bicara dari Fraksi Gerindra, membacakan PA fraksi dengan nada layaknya anak-anak TK saat membaca. Sikap ini membuat hampir seluruh anggota dewan, undangan, serta tamu, termasuk bupati dan kepala satuan kerja, tertawa ramai.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , ,

1 Komentar

Asal Figur Penuhi Kriteria – NU Siap Koalisi dengan Muhammadiyah

TUBAN-Ketua DPC PKB Tuban Noor Nahar Husein mengatakan, partinya sangat terbuka untuk mengusung calon yang diusulkan Muhammadiyah untuk berdampingan dengan calon dari Nahdlatul Ulama (NU). ”Kita well come saja. Namun, kita lihat dulu figurnya,” tandas dia. Diterangkan Noor Nahar, kalau Muhammadiyah bermaksud koalisi terbuka dengan nahdliyin, maka figur yang diusung harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, figur tersebut harus memiliki visi yang sama dengan partainya untuk mensejahterakan rakyat. Dua kriteria lain, figur tersebut harus memiliki kapabilitas diterima umat dan memiliki kans atau peluang dipilih. Ditanya nama Nurul Yaqin, figur yang diwacanakan Ketua PD Muhammadiyah Tuban, Masduki untuk mendampingi calon dari NU, Noor Nahar tak mau mengomentari. ”Ya kita lihat dulu aspirasi masyarakat,” tegas mantan ketua PCNU Tuban ini. Noor Nahar lebih lanjut mengatakan, dalam pilkada, figur yang dicalonkan memegang peran penting, persentasenya sekitar 60 persen. Selebihnya, 40 persen partai pendukung.

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

Tinggalkan komentar

Muhammadiyah Siap Dampingi NU

TUBAN – Wacana munculnya kader yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pencalonan Bupati Tuban 2011-2016 mendapat angin dari Muhammadiyah.

Ketua PD Muhammadiyah Tuban, Masduqi mengatakan, kader ormasnya siap mendampingi calon dari NU. ”Kalau perlu Anda yang menjembatani ini (koalisi),” tandas dia saat dikonfirmasi wartawan koran ini di rumahnya, Kutorejo III, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , ,

Tinggalkan komentar

Mulai Politisi, Birokrat, Akademisi, Ormas Hingga Kontraktor Siap Maju

Melihat Kasak-Kusuk Jelang Pemilukada Tuban

kabupaten Tuban, Bhirawa
Menjelang Pemilukada di kabupaten Tuban pada awal tahun 2011, sejumlah kalangan mulai mulai ‘kasak-kusuk’ membahas figur-figur yang akan berebut kursi Bupati Tuban dalam kontestasi Pemilukada Tuban 2011 mendatang.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , ,

Tinggalkan komentar

Kompleks Kantor Pemkab Tuban Terbakar – Polres Tunggu Labfor Datang Ke TKP

Tuban (beritajatim.com) – Walaupun penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran hingga kini masih terus dilakukan, tetapi pihak penyidik Polres Tuban tetap menunggu kedatangan tim dari Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Surabaya.

Kedatangan Labfor yang bermarkas di Mapolda Jatim Jl A Yani Kota Surabaya itu diharapkan bisa menguak penyebab kebakaran yang terjadi dan telah neggegerkan warga Kota Tuak, Senin (12/7/2010) sekitar pukul 09.15 WIB.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , ,

Tinggalkan komentar

Kompleks Kantor Pemkab Tuban Terbakar – Ketakutan, 600 Siswa SD Dipulangkan Paksa

Tuban (beritajatim.com) – Kebakaran yang menghanguskan gedung penyimpanan barang di Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol) benar-benar menyusahkan banyak pihak.

Termasuk sekitar 600 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kompleks Kutorejo (1 dan 2) yang gedung tempat belajarnya bersebelahan, atau tepatnya dibelakang gedung yang terbakar.

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

Tinggalkan komentar

Kompleks Kantor Pemkab Tuban Terbakar – Kerugian Ditaksir Sekitar Rp 800 Juta

Tuban (beritajatim.com) – Hingga kini, penyidik dari Polres Tuban masih terus menyelidiki kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan barang milik Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol).

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

Tinggalkan komentar

Kompleks Pemkab Tuban Terbakar

Tuban (beritajatim.com) – Masyarakat Kota Tuban, sekitar pukul 09.15 WIB pagi tadi digegerkan dengan terbakarnya Kantor Pemkab Tuban. Tepatnya di gudang penyimpanan alat-alat penanganan bencana kompleks kantor pemkab di Jl Kartini Kota Tuban, Senin (12/7/2010).

Data yang dihimpun beritajatim.com di lapangan menyebutkan, jika kejadian pertama kali diketahui oleh Darkun, salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Tuban.

Baca entri selengkapnya »

, , , ,

Tinggalkan komentar

Gudang Milik Pemkab Tuban Ludes Dilalap Api

Tuban – Gudang Pemkab Tuban ludes terbakar. Diduga kuat amuk si jago merah akibat konsleting arus pendek listrik, Senin (12/7/2010) siang.

Sebanyak 5 unit perahu karet untuk penggulangan bencana banjir dan mesin tempel untuk perahu juga hangus dilalap jago merah. Petugas hanya berhasil menyelamatkan 1 perahu.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , ,

Tinggalkan komentar

NU Ingin Usung Calon Bupati

PILKADA Tuban dilaksanakan tahun depan. Persiapan untuk mengikuti persaingan perebutan kursi bupati-wakil bupati tak hanya dilakukan parpol. Juga, ormas di Bumi Ronggolawe itu. Nahdlatul Ulama (NU) Tuban mendorong kadernya maju dalam pilkada tahun depan.

Keputusan tersebut dicetuskan PCNU Tuban dalam rapat pleno yang diikuti pengurus harian Sabtu (10/7) lalu. Meski wajib punya calon bupati, ormas nahdliyin ini tidak mengharuskan Ketua PCNU Tuban KH Fatchul Huda maju dalam pilkada.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , ,

Tinggalkan komentar

FKB Tuding Ada Ketidakberesan LHP

TUBAN – Fraksi PKB DPRD Tuban menuding pimpinan DPRD mengolor-olor pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasalnya, penyerahan LHP dari pimpinan dewan ke anggota dewan lamban.

Baca entri selengkapnya »

, , , ,

Tinggalkan komentar

Demo Gembbbel Berakhir Ricuh

TUBAN – Demo Gerakan Masyarakat Bancang, Becok, Birbin, Tegal Pelem dan Karangrejo Peduli Lingkungan (Gembbbel) di gedung DPRD Tuban kemarin (24/6) berakhir ricuh. Polisi dan massa pendemo terlibat saling dorong di sekitar jalan bundaran patung Letda Soetjipto.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , ,

Tinggalkan komentar

Saksi Ahli Nilai Langkah Bupati sesuai Prosedur

TUBAN – Polemik terkait kontroversi pengumuman hasil tes CPNS Pemkab Tuban 2009 masih berlanjut di meja hijau. Jika gugatan pertama peserta CPNS yang merasa dirugikan sudah pada putusan majelis hakim PTUN Surabaya, maka gugatan kedua di pengadilan yang sama masih menghadirkan tiga saksi ahli untuk pembuktian.

Dalam sidang lanjutan di PTUN Surabaya Senin (7/6) sore lalu, pihak tergugat menghadirkan saksi ahli Philipus M Hadjon, ahli hukum tata negara dari Universitas Trisakti Jakarta. Penasihat hukum Pemkab Tuban Arif Handoyo kemarin (8/6) menyampaikan keterangan yang disampaikan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut. Menurut dia, Philipus menyatakan bahwa semua yang telah dilakukan pemkab dalam hal ini bupati sudah sah dan sesuai prosedur. Philipus berpendapat PTUN itu tidak berwenang menilai pedoman. PTUN hanya berwenang memeriksa obyek sengketa terkait legalitas, kewenangan, dan prosedur. ”Keputusan bupati bersifat deklaratif, yaitu mengesahkan dan mengumumkan hasil kerja panitia,” kata Arif mengutip pernyataan saksi ahli.

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

Tinggalkan komentar

Bupati Diminta Akui Kesalahan

TUBAN – Bupati Tuban Haeny Relawati R.W. diminta berbesar hati dengan mengakui kesalahan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tuban 2009. Imbauan itu kemarin (5/6) disampaikan dosen tata usaha negara Unair Surabaya, Imanuel Sujatmoko di rumah makan Tazzaka, Jalan Tuban-Palang.

Menurut dia, dengan terbuka mengakui kesalahan dan mengembalikan hasil seleksi CPNS sesuai perangkingan ujian Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI), bupati justru lebih terhormat. “Semua permasalahan juga selesai.”

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

1 Komentar

SK Penetapan Hasil Tes CPNS Dinyatakan Batal – Pemkab Tuban Nyatakan Banding Putusan PTUN Surabaya

TUBAN – Peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi calon pegawai sipil daerah (CPNS) Tuban 2009 terancam tak bisa diangkat menjadi abdi negara. Ini setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kemarin (2/6) memerintahkan bupati Tuban untuk membatalkan sekaligus mencabut surat keputusan (SK)-nya nomor 810/68/KPTS/414.103/2009 tentang penetapan nama dan nomor peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dari pelamar umum.

Putusan tersebut merupakan hasil salah satu permohonan tujuh peserta CPNS gelombang pertama yang menggugat Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti. Gelombang kedua gugatan yang sama sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan saksi.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , ,

17 Komentar

Penggugat Kasus CPNS Isyaratkan Banding

banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Isyarat tersebut kemarin (3/6) disampaikan Mahfudz, juru bicara peserta CPNS yang menggugat penkab setempat ke pengadilan tersebut.

Menurut dia, apa artinya keputusan membatalkan dan mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati Tuban Nomor 810/68/KPTS/414.103/2009 tentang penetapan nama dan nomor peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS. Sementara PTUN tidak memerintahkan bupati untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan nama dan nomor peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS sesuai perankingan hasil ujian seleksi Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE-UI).

Baca entri selengkapnya »

, , , , ,

2 Komentar

Kepala BKD Tuban Siap Mundur

Terkait Dengan Kasus Penerimaan CPNS 2009
Tuban, Bhirawa
Edy Pranyoto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tuban menyatakan siap mundur dari jabatanya, jika terbukti ada kecurangan dalam rekrutmen CPNS 2009 di Pemkab Tuban. Saat ini masih dalam proses hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya setelah beberapa waktu lalu dilaporkan peserta CPNS yang tidak terima dengan keputusan panitia.

Pernyatan itu disampaikan Edy seusai mengikuti hearing bersama Komisi A DPRD Tuban dan para peserta CPNS yang dinyatakan gagal di ruang paripurna gedung DPRD Tuban, (19/4) kemarin. ”Jika PTUN memutuskan telah terjadi kecurangan dalam rekrutmen CPNS 2009, maka saya siap untuk mundur dari jabatan saya,” Kata Edy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan seusai hearing.

Kini, perkara itu masih dalm proses persidangan di PTUN Surabaya. Pihak penggugat (para peserta CPNS yang merasa dirugikan), maupun pihak tergugat (Pemkab Tuban dan panitia rekrutmen CPNS 2009) sama-sama mengaku siap. ”Kita sudah siapkan tim penasehat hukum untuk mengatasi hal itu. Dan saya yakin, semua proses rekrutmen telah dilaksanakan dengan prosedur yang benar,” ujar Edy.

Dalam hearing ini, awalnya Kepala BKD tidak bersedia menjawab atau berkomentar banyak terkait kasus rekrutmen CPNS 2009, karena masih dalam proses hukum di PTUN. Namun setelah didesak sebagian anggota dewan dan pendamping dari para korban kecurangan CPNS, Edy akhirnya bersedia menjawab beberapa pertanyan yang diajukan. Mulai dari proses penentuan nilai hingga pemilihan nama yang dinyatakan lolos dalam seleksi. Intinya dijelaskan, semua ditentukan melalui keputusan bersama tim panitia.
Kendati demikian, dewan maupun peserta CPNS tetap yakin telah terjadi kecurangan dalam rekrutmen itu. ”Kenapa tidak disebutkan rangking atau nilai dari masing-masing peserta. Jelas ini hanya akal-akalan saja hingga patut kita pertanyakan kinerja BKD maupun Pemkab Tuban,” ujar Abu Khilifah, anggota Komisi A.

Hal senada juga diungkapkan para peserta CPNS yang ikut dalam hearing kemarin. ”Kalau memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kenapa tak diumumkan hasil rangking seperti yang dilakukan Tim UI (Universitas Indonesia). Selain itu, jadwal pengumuman yang sedianya pagi hari kenapa baru diumumkan setelah Maghrib?,” ujar Budi Utomo, peserta CPNS.

Akibat kecurangan yang terjadi dalam proses rekrutmen, banyak peserta yang seharusnya masuk tapi malah tidak lolos. Hingga akhirnya, sejumlah peserta yang merasa dirugikan itu mengadu ke DPRD Tuban, melapor polisi dan mengajukan gugatan ke PTUN. [hud] (Dikutip dari Harian Bhirawa)

, , , , , ,

1 Komentar

Tiga Fraksi Wadul ke Wagub

TUBAN – Fraksi-fraksi yang menolak pengesahan APBD Tuban 2010 kemarin ngluruk Pemprov Jatim. Mereka menyampaikan indikasi ketidakberesan pengesahan APBD tersebut kepada Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Wakil rakyat yang berangkat ke Surabaya antara lain Sa’dun Naim, Go Tjong Ping (wakil ketua), M. Imron Chudlori (FKB), Karjo, M. Abu Cholifah (FPDIP), serta Imam Sholikin, Syaiful Huda, dan Hendrat Setiadji (F Gerindra). Selain itu, Sekretaris DPC PKB, M. Miyadi juga ikut mendampingi. ”Kami sudah ketemu Gus Ipul dan kepala biro hukum Pemprov Jatim Supriyanto,” kata ketua FKB, Imron Chudlori ketika dikonfirmasi via ponselnya kemarin (22/3).

Kepada Gus Ipul, Imron sapaan akrabanya mengaku telah menyerahkan semua pandangan umum tiga fraksi serta jawaban bupati dan berkas-berkas lain. Isinya terkait cepatnya pembahasan APBD sehingga berdampak pada pembahasan belum mampu menyelesaikan persoalan. Imron mencontohkan alokasi dana penggantian Terminal Wisata Tuban (TWT) senilai Rp 5,79 miliar yang seharusnya merupakan tanggung jawab investor bukan menjadi beban pemkab. ”Hal ini sungguh tidak masuk akal yang menghambur-hamburkan uang,” tegas dia.

Selain itu, kata Imron, dalam RAPBD 2010 banyak terjadi pembohongan publik. Dia mencontohnya isi pendapatan. Realisasi PAD anggaran 2009 sebesar Rp 102 miliar. Tapi, PAD tahun ini hanya ditarget Rp 84,1 miliar. ”Ini menunjukkan target PAD mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan kinerja pemkab sangat jelek. Selama ini pola seperti itu dipakai eksekutif seolah-olah ada prestasi dalam peningkatan PAD setiap tahun,” katanya dengan nada tinggi.

Menurut Imron, semua yang disampaikan tiga fraksi tersebut telah diketahui oleh Gubernur Jatim. ”Ternyata Gus Ipul juga sudah tahu permasalahan yang ada di Tuban. Dan setelah kami cek di Biro Hukum, pemprov belum mengevaluasi APBD Tuban. Permasalahan ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke gubernur,” kata politisi asal Montong itu.

Sementara, hari ini dijadwalkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Blora disahkan. Kemarin, Badan Anggaran (banggar) sudah menggelar pertemuan untuk mengagendakan paripurna DPRD pada sore ini. Setelah itu, dilanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas hasil evaluasi gubernur atas RAPBD tersebut. ”Memang ada beberapa item yang harus diperbaiki,” kata wakil ketua DPRD Blora, Abdullah Aminuddin, kemarin.

Karena itu, kata dia, banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan pembahasan lagi untuk perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disampaikan gubernur. Karena itu, kemudian dibuatkan penyempurnaan atas hasil evaluasi itu.

Selain itu, untuk belanja bantuan partai politik Rp 900 juta yang semula masuk pada pos bantuan sosial digeser ke pos bantuan keuangan. Selain itu, untuk dana hibah Rp 94,3 miliar, pemkab menentukan secara selektif lembaga yang akan menerima secara transparan dan adil. ”Tidak ada yang prinsip, hanya pergeseran rekening saja,” ujar anggota banggar, Seno Margo Utomo. (zak/ono/wid) (Dikutip Dari Radar Bojonegoro, tanggal 23 Maret 2010).

, , , , , ,

Tinggalkan komentar

Pedagang di Terminal Kambang Putih Khawatir Terusir

OLEH: SUBEKTI

Sejumlah pedagang yang menempati kios-kios di Terminal Wisata Kambang Putih Tuban (TWKPT) barangkali sulit tidur akhir-akhir ini. Uang sudah terlanjur banyak keluar, dagangan sepi, modal tentu saja belum kembali. Sementara kabar yang beredar, Pemkab akan mengambil alih pengelolaan terminal itu dari PT Hutama Karya (PT HK).

“Apa kami tidak akan terusir nantinya,” kata Hj. Taslim (47), salah seorang pedagang, Kamis (18/3).

“Kami dulu kan beli sama kontraktornya; sekarang bermasalah, kabarnya kami akan didata ulang,” jelasnya.

Menurut Hj. Taslim, dulu ia membeli kios seluas 4 X 6 tersebut lewat CV Mahajana, sub kontraktor PT HK seharga Rp 30 juta. Hj. Taslim sama sekali tidak menduga jika terminal tipe A senilai Rp 39,1 miliar itu bakal bermasalah, sehingga CV Mahajana dipenalti dan bahkan direkturnya dimeja-hijaukan.

Padahal, kata Hj. Taslim, sejak kiosnya dibuka tahun 2005 lalu, total pendapatan baru Rp 12 juta-an. “ Terminalnya sepi begini. Sehari dapat untung bersih Rp 20 ribu saja sudah sukur,” kata Hj. Taslim.

Hj. Taslim berharap, Pemkab tidak meminta pedagang membayar sewa kios lagi, karena pedagang telah membelinya dari pengembang. “Jelas kalau diminta membayar lagi ya kami keberatan,” tambahnya.

Muntamah (46), pedagang lainnya, bahkan mengaku mendapat penghasilan lebih sedikit lagi karena barang dagangannya berupa rokok, permen, topi dan makanan ringan nyaris tidak pernah tersentuh pembeli. “Bagaimana mau laku, wong terminalnya selalu sepi begini,” katanya.

Kabid Perdagangan Dinas Perekonomian dan Pariwisata, Budi Wiyana, saat dikonfirmasi mengatakan, pengambil-alihan pengelolaan TWKPT memang sudah seharusnya dilakukan Pemkab, lantaran pihak investor telah dinyatakan tidak sanggup melanjutkan kontrak pengelolaan.

Pemkab sendiri telah mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar untuk perbaikan 176 kios di terminal tersebut.

Menurut Budi Wiyana, justru setelah dikelola Pemkab, pedagang akan diuntungkan karena tidak harus membeli kios, tapi hanya dibebani biaya sewa. Namun Budi Wiyana belum bisa menegaskan, apakah uang pembelian kios pedagang yang sudah dibayarkan kepada pengembang akan dikembalikan atau dianggap hangus.

“Nanti akan kita bicarakan bersama. Tujuan kami jangan sampai para pedagang merasa dirugikan,” katanya.

Budi Wiyana meyakinkan, setelah wisata laut yang berada di sisi terminal selesai dibangun dan dioperasikan, TWKPT akan ramai. “Pedagang pun akan mendapat untung, sebab nantinya akan banyak kendaraan wisata yang parkir di sini,” katanya optimis.

Rencana perbaikan kios dan tempat wisata TWKPT itu sebenarnya belum final. Kendati alokasi anggarannya telah disetujui DPRD, tiga Fraksi yakni FPKB, FPDIP dan Fraksi Gerindra masih mempermasalahkannya.

“ Kami tetap tidak setuju, karena pengalokasian anggaran tersebut terkesan hanya untuk menyelamatkan pengembang,” tandas Sa’dun Naim, Wakil Ketua DPRD dari FPKB. (Dikutip darai Surabaya Post, 19 Maret 2010).

, , , , , ,

Tinggalkan komentar

Gubenur Diminta Tak Setujui RAPBD Tuban, Sebanyak Rp980 Miliar RAPBD Hanya Akal-Akalan

MESKI hampir sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Tuban adalah wajah-wajah baru, atau terdapat sekitar 8 (delapan) anggota lama dari 50 anggota DPRD Tuban priode 2009-2014, ternyata untuk menetapkan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2010 hanya dibutuhkan 2 (dua) Minggu saja.
Pembahasan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Tuban yang dinyatakan rampung dan langsung disahkan dalam rapat Paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Tuban Jumat (12/3.red), akhirnya munai banyak protes dan keprihatinan dari berbagai kalangan.
Tanpa menafikan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) para wakil rakyat yang menghuni Gedung Patung (Kantor DPRD.red) dari hasil pemilu legislatif 2009 dan bukan karena berulang kali mendapat teguran dari gubernur jatim, karena hanya Kabupaten Situbondo dan Tuban di Jatim yang memasuki tahun 2010 belum menetapkan RAPBD. Penetapan APBD 2010 Kabupaten Tuban membuat mata terbelalak ketika mengkaji lebih dalam akan belanja ekskutif dan legislatif dari uang rakyat tersebut.
Seperti yang di ungkapkan oleh tiga fraksi yang tidak ikut dalam paripurna kemarin, diantaranya Fraksi Kebangkkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Ketiga fraksi ini menilai, bahwa penetapan RAPBD 2010 menjadi APBD dalam rapar paripurna kemarin adalah bentuk dari ‘akal-akalan’ para wakil rakyat yang tidak pro dengan rakyat, selain menunjukan arogansi eksekutif, dimana pimpinan eksekutif di Kabupaten Tuban juga menjabat sebagai Ketua Parpol terbesar di kabupaten Tuban, selain juga ketua DPRD berasal dari mereka (Partai Golkar.red).”Ini Jelas hanya akal-akalan saja, banyak sekali anggaran yang tidak masuk akal tapi tetap dipaksakan. Karena itu, kami menolak penetapan APBD 2010 ini” Kata Ketua FPDIP Karjo.
Ketua FPDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP ini menilai banyak angaran yang masuk di akal, akan tetepi tetep saja dipaksakan untuk di sahkan “Legislatif seperti tak berguna sama sekali. Anggaran Rp 980 miliar yang diajukan oleh eksekutif semua diloloskan begitu saja. Padahal, dalam pembahasan sudah ketahuan bahwa semua itu tidak masuk akal” Terang Karjo
Lebih lanjut ia menuding, telah terjadi permainan dalam penetapan APBD ini untuk kepentingan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Tuban yang bakal diselenggarakan pada awal 2011 mendatang. “Kita menduka kuat, semua ini diloloskan untuk kepentingan Pilkada 2011. Aturanya kan butuh waktu 3 bulan untuk membahas APBD, tapi di Tuban hanya 12 hari,” tuding Karjo.
Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PKB Drs Imron Khodori juga mengungkapkan, terdapat beberapa item sangatlah janggal dalam APBD 2010 yang disahkan itu antara lain dana penggantian kios Terminal Wisata Tuban (TWT) senilai Rp5,729 miliar. “Ini mestinya tanggung jawab investor, bukan APBD,” protes politisi dari FKB yang juga mantan Kontraktor ini.
Begitu juga dengan biaya pembangunan Musalah di lingkungan Pemkab Tuban senilai Rp1 miliar. “Alasanya disana musalah sudah tidak cukup. Padahal, lokasi itu sangat dekat dengan Masjid Agung Tuban (MAT) atau sekitar 200 Meter dari kantor Pemkab. Jadi jelas ini hanya akal-akalan dan pemborosan saja,” lanjutnya.
Hal lain yang dipersoalkan adalah target PAD (Pendapatan ASlli Daerah) untuk 2010 yang hanya Rp84,1 miliar. Padahal, 2009 saja PAD Tuban senilai Rp102 miliar. Atau mengalami banyak penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja Pemkab juga semakin amburadul. “Selain itu, dana social untuk 2010 senilai Rp17 miliar dan dana tak terduga sebesar Rp27 miliar yang dianggarkan juga sangat tidak masuk karena tidak disebutkan maksud pemanfaatanya,” sela Drs Sa’dun Naim, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Tuban dari PKB.
Dan menurutnya, secara global pada 2010 kabupaten Tuban mengalami Devisit anggaran. Dimana, biaya belanja secara total senilai Rp980 miliar sedangkan uang pendapatan hanya Rp824 miliar. Atau devisit sebanyak Rp170 miliar.
“Karena itu, kami menolak pengesahan APBD ini. Dan kita akan berkoordinasi dengan gubernur dan biro hukum Pemprov Jatim agar tidak menyetujui pengesahan APBD yang sangat dipaksanakan dan tidak pro rakyat tersebut,” terang Sa’dun Naim.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Kristiawan, SP,MM menyatakan semua proses penetapan RAPBD menjadi APBD sudah sesui dengan mekanisme yang ada. “Semua sudah sesuai mekanisme yang ada setelah melalui proses yang dilakukan oleh tim Panggar (panitia anggaran) dari eksekutif dan Banggar (bandan anggaran) legislative,” tegas Ketua DPRD Tuban yang juga Kadar Muda dari Partai Golongkan Karya Kabupaten Tuban. [hud](Diutip fari Harian Bhirawa, tanggal 17 Maret 2010).

, , , , , ,

2 Komentar

Eksekutif Dituding Arogan dan Lecehkan Legislatif , Masih Berikan Fasilitas Motor Keluaran 1997

Tuban, Bhirawa
Tak mau dibelakang hari isunya di balik oleh eksekutif, kalangan legeslatif di Kabupaten Tuban menolak surat permohonan pengajuan fasiltas kendaran roda dua yang rencananya akan di masukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2010 yang sudah di sahkan Jumat (12/3) kemarin.
Seperti yang disampaikan oleh Drs Imron Khudlori, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), bahwa posisi eksekutif dan legeslatif itu sejajar dan sebagai mitra kerja, kalau memang eksekutif menilai mitra kerjanya ini membutuhkan, tentunya eksekutif yang memberikan fasilitas.
“Kalau eksekutif masih memandang dan menilai sepeda motor keluaran tahun 1997 dan sudah pernah di gunakan oleh anggota dewan selama dua priode itu masih layak ya tidak apa-apa, kita hingga saat ini tidak mengambil, dari pada nanti isunya dibalik, kalau kita yang meminta fasilitas itu,” kata Imron Khudlori saat di konfirmasi Bhirawa via phonselnya Minggu (14/3).
Lebih lanjut, Ketua FKB DPRD Tuban yang juga Bendahara DPC PKB Tuban ini menyatakan, dari 50 anggota DPRD Tuban, hanya ada 18 anggota yang mengambil fasilitas kendaran roda dua keluaran tahun 1997, diantaranya dari FPG, FAB, sebgain FPD, dan sebagin FPP.
“Dari kendaran yang ada saat ini, hanya 18 anggota dewan yang mengunakan fasilitas itu, kenapa demikian, karena memang sudah tidak layak untuk digunakan,” tambah Imron Khudlori.
Sementara di tempat terpisah, Aris S Setyawan Wakil Ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat, menyatakan hal tersebut tidak merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, apa lagi sebagain besar anggota dewan saat ini tidak mengunakan atau mengambil fasilitas tersebut.
“Menurut saya, itu hal yang tidak menarik, teman-teman di dewan tanpa ada fasilitas sepedah motor pun mereka masih bisa ngantor, karena mereka rata-rata sudah mempunyai kendaraan dan juga ada yang roda empat,” ujar Aris saat dikonfirmasi bhirawa via phonselnya.
Sedangkan Tri Astuti dari Fraksi Gerindra juga menyatakan, yang mempunyai kewenangan untuk mengangarkan dan mengajukan itu eksekutif, tentunya terlebih dahulu berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan. “Kenapa kita harus minta-minta, kalau eksekutif mau memberikan kita fasilitas kenapa kita diminta membuat surat pengajuan, ini kan aneh,” kata Tri Astutik.
Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Karjo, bahwa upaya yang dilakukan eksekutif dengan meminta surat pada anggota DPRD yang berisi tentang eksekutif pengajuan fasilitas kendaran roda dua pada eksekutif adalah bentuk dari arogansi eksekutif.
“Sesuai dengan UU 32, pembahasan RAPBD itu di bahas bersama anatara eksekutif dan legeslatif. Legeslatif bukan SKPD dari eksekutif, dan kita berhak menyusun sendiri sesuai dengan perundang-undangan, kalau eksekutif seperti berarti arogan,” kata Karjo.
Sementara, Hari Sunardi Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tuban saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu terkait hal tersebut, akan tetepi ia menyatakan kalau untuk kendaran roda dua keluaran tahun 2002, terdapat 18 anggota dewan yang telah mengambil. “Saya tidak faham itu mas, yang pasti untuk kendaraan yang dulu ada 18 anggoata dari 50 anggoata dewan yang sudah mengambil” Kata Heri singkat. [hud] (Dikutip dari Harian Bhirawa, 15 Maret 2010).

, , ,

Tinggalkan komentar

Wabup Tantang Sumpah Pocong, Dituding Terima Suap dari SG

Tuban (beritakota.net) – Wakil Bupati Tuban, Drs. Lilik Suhardjono naik pitam lantaran dituding telah menerima suap dari PT Semen Gresik (Persero), Tbk. Hal itu terungkap saat Lilik Suhardjono beserta Kepala Dinas Pertambangan, Muji Slamet, dan Kapolres Tuban, AKBP Nyoman Lastika, menerima 15 orang perwakilan warga Gerakan Masyarakat Bancang-Becok Peduli Lingkungan (Gembel), di ruang Bakesbang-Linmas Pemkab Tuban, Rabu (10/3).
“Saya berani disumpah pocong sekalipun kalau telah menerima duit dari Semen Gresik,” tantang Lilik Suhardjono.
Mendengar tantangan Lilik Suhardjono, 15 orang wakil warga Gembel itu langsung menanggapinya dengan teriakan; huuuuuuuu…. Kontan kemarahan Lilik semakin memuncak. Adu mulut dengan nada tinggi pun terjadi antara 15 wakil warga dengan Lilik Suhardjono.
“Sampeyan semua bisa periksa saya, bersih atau tidak. Kalau ternyata tidak, silahkan saya diadili beramai-ramai,” seru Lilik Suhardjono.
Ketua DPC Partai Demokrat Tuban ini melanjutkan Pemkab dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, karena lahan tersebut berada di bawah penguasaan Perhutani KPH Tuban. Namun ia berjanji akan segera mengkoordinasikannya dengan Perhutani dan PT SG. Lilik juga berjanji, Pemkab tidak akan mengeluarkan rekomendasi apabila rencana pembukaan lahan tambang tersebut justru menimbulkan suasana tidak kondusif.
Tanda-tanda bakal terjadinya kericuhan sudah tampak sebelum dialog di ruang Bakesbang-Linmas itu dilaksanakan. Warga menuduh Pemkab sengaja mengulur-ulur penyelesaian masalah sengketa lahan antara PT SG dengan warga terkait rencana perluasan tambang PT SG, karena untuk menaikkan bargaining.
“Kami tidak mau dijadikan umpan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan atas masalah perluasan tambang PT SG ini,” teriak Lasiran (47), warga Dusun Tegalpelem, Desa Kapu, Kecamatan Merakurak, salah satu wakil warga.
Hal sama disampaikan Slamet (42), warga Desa Tuwiri wetan dan Kuncoko (31), warga Desa Tegalrejo. Mereka meminta Pemkab membatalkan rekomendasi terhadap lahan seluas 450 hektar yang akan dibuka untuk perluasan tambang PT SG. Alasannya, lahan tersebut menjadi tulang punggung mata pencaharian warga. Di samping itu, lahan yang akan dieksploitasi PT SG tersebut merupakan kawasan resapan air (chatment area) dari dua sumber mata air, yakni Srunggo dan Guo Prahu.
“Kami pokoknya menolak rencana pembukaan tambang di wilayah itu, karena dampaknya negatifnya lebih besar daripada keuntungan yang kami dapat,” tegas Kuncoko.
Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan Tuban, Muji Slamet, saat dikonfirmasi usai menerima 15 orang wakil warga itu mengatakan, pihaknya masih mengkaji usulan PT SG membuka tambang di area yang dimasalahkan warga tersebut. Ia mengaku Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tembang tersebut saat ini sedang dalam proses. Namun, katanya, keputusan turunnya rekomendasi masih harus menunggu persyaratan-persyarat lain. Sebab, tambahnya, PT SG pun hingga kini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan (Menhut).
“Untuk membuka lahan hutan, sesuai UU Nomor 41 tahun 1999, harus ada ijin Menhut,” jelas Muji Slamet.
Namun hal itu dibantah PT SG. Dihubungi Kamis (11/3) pagi tadi, Kepala Divisi Komunikasi PT SG, Saifudin Zuhri, mengklaim telah mendapat persetujuan Menhut untuk membuka lahan seluas 458,9 hektar yang dikuasai Perhutani KPH Tuban, dengan perjanjian pinjam pakai.
“SG sudah menerima Surat Persetujuan dari Menhut nomor 51/Menhut/VII/PW/2008, tanggal 23 Januari 2008. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan Perhutani,” jelas Saifudin Zuhri.
Saifudin juga membantah jika molornya rekomendasi dari pihak Pemkab Tuban lantaran belum disepakatinya nilai kontribusi yang harus diberikan PT SG kepada Pemkab.
“Semua sudah diatur dalam UU, jadi tidak benar kalau kami terhambat tawar-menawar bagi hasil dengan Pemkab,” tegasnya. (kh)

, , , ,

Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.