Posts Tagged suara rakyat Tuban

Tuban Diperingatkan

Kamis, 11 Maret 2010 | 12:47 WIB
SURABAYA – Pemprov Jatim kembali memperingatkan Pemkab Situbondo dan Pemkab Tuban terkait belum adanya draf usulan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

“Untuk yang keempat kalinya, kami mengirimkan surat kepada Pemkab Situbondo dan Pemkab Tuban,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Suprianto, di Surabaya, Rabu (10/3).

Menurut dia, dengan berlarut-larutnya usulan draf RAPBD tersebut, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat. Sebelumnya, surat peringatan juga telah dikirimkan kepada Pemkab Banyuwangi, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkot Batu. Namun ketiga pemerintah daerah itu, langsung merespons dengan mengirimkan draf usulan RAPBD 2010. “Jadi, sekarang tinggal Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Tuban saja yang belum beres,” kata Suprianto.

Meskipun belum mendapatkan jawaban tertulis atas surat peringatan tersebut, pihaknya sudah menerima jawaban secara lisan. Menurut Suprianto, mereka akan segera mengirimkan draf usulan RAPBD tersebut pada Jumat (12/3) depan. Terlambatnya draf usulan RAPBD 2010 di kedua daerah tersebut akibat faktor politis. Di Kabupaten Situbondo terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) 22 Juni mendatang.

Selain itu, sejak Bupati Ismunarso ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang dalam kasus korupsi APBD, jabatan kepala daerah di Kabupaten Situbondo dipegang oleh Wakil Bupati Suroso. “Di Tuban, bupatinya yang menjabat ketua salah satu partai juga ada masalah dengan calon yang bakal diusung dalam pilkada,” kata Suprianto. ant (Dikutip dari Surabaya Post, tanggal 11 Maret 2010).

, , ,

1 Komentar

Tiga Fraksi Ancam Kriminalkan Ketua DPRD

Sabtu, 13 Maret 2010 | 10:45 WIB

TUBAN – Pemaksaan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 tampaknya akan berbuntut panjang. Tiga Fraksi pemboikot Rapat Paripurna RAPBD, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra, mengancam akan mengkriminalkan Ketua DPRD, Kristiawan, lantaran dianggap turut serta mendukung upaya tindak pidana korupsi.

“RAPBD 2010 ini penuh rekayasa dan berpeluang besar diselewengkan, tapi oleh Ketua DPRD tetap dipaksa pengesahannya,” kata Sa’dun Na’im, Wakil Ketua DPRD dari FPKB, saat memberi keterangan pers, Jum’at (12/3).

Sa’dun Na’im menduga ada konspirasi untuk menyalahgunakan anggaran negara. Sebab banyak pos anggaran yang tidak masuk akal, namun tetap disetujui tanpa revisi. Ia menyebut besarnya belanja pegawai pada RAPBD 2010 sebagai salah satu indikasi adanya upaya pemborosan anggaran.

Pada tahun anggaran sebelumnya, belanja pegawai hanya senilai Rp 360,609 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 484,890 miliar tahun 2009. Sedang untuk 2010, jumlahnya mencapai Rp 531,705 milyar lebih, atau meningkat 54 persen. Sementara pendapatan justru menurun, sehingga diproyeksi 2010 terjadi defisit anggaran Rp 160,227 miliar.

“Defisit itu akan ditutup sisa anggaran tahun lalu (Silpa), sehingga 2010 tidak ada Silpa. Padahal terhitung sejak 2005, sisa lebih anggaran selalu besar jumlahnya,” kata Sa’dun Na’im.

Imron Khudlori, anggota FPKB, menambahkan, upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBD sangat jelas terlihat. Oleh sebab itu tidak ada upaya lain bagi FPKB dan dua fraksi pendukungnya selain melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyetujui pengesahan RAPBD 2010 tersebut. “Karena pangkat dari semua keputusan ada di tangan Ketua DPRD, maka dia yang pertama-tama harus bertanggung jawab,” tegas Imron.

Imron Khudlori mengatakan, anggota masing-masing fraksi penolak RAPBD telah menandatangani surat penolakan terhadap RAPBD 2010. Surat tersebut, kata Imron, akan dibawa ke Gubernur Jawa Timur dalam waktu dekat ini. “Kami harap Gubernur memahami masalahnya sehingga beliau tidak segera menyetujui RAPBD Tuban 2010,” kata Imron.

Dia juga mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran yang diduga kuat berpotensi KKN. Dengan bekal hasil investigasi tersebut, kata Imron, pihaknya akan meminta aparat kepolisian memeriksa Ketua DPRD. “Tapi itu nanti. Sekarang kita tunggu jawaban gubernur dulu. Kalau gubernur sependapat dengan kami, berarti pembahasan RAPBD harus diulang,” kata Imron. bek (Dipetik dari Surabaya Post tanggal 13 Maret 2010).

, , , ,

Tinggalkan komentar

Tiga Fraksi Boikot RAPBD

Sabtu, 13 Maret 2010 | 10:48 WIB
TUBAN – Kendati tak mencapai kuorum, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010 tetap disetujui dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Jawaban Nota Keuangan Eksekutif di Ruang Paripurna DPRD Tuban, Jumat (12/3).

Dari 50 anggota DPRD, hanya 27 yang hadir dalam rapat itu. Hingga ditunda 2 x 60 menit, jumlah peserta rapat tidak ada perubahan. Ketua DPRD Tuban, Kristiawan, yang memimpin Sidang Paripurna menyatakan Rapat Paripurna tersebut dilanjutkan. “Saya pikir sudah sah sidang ini kita lanjutkan, karena sudah diskors dua kali satu jam pesertanya tetap 27 orang,” kata Kristiawan.

Kristiawan berpendapat, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2010 memang menyebutkan Rapat Paripurna DPRD bisa dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 anggota. Tapi, ketika keadaan memaksa, Pimpinan Sidang berhak mengambil keputusan. “Kita sudah sangat terlambat menyelesaikan APBD. Jadi saya ambil keputusan sesuai Tata Tertib yang masih mengacu PP lama, yakni kuorum dihadiri separo lebih satu anggota DPRD,” tambah Kristiawan.

Rapat Paripurna itu sendiri berlangsung kurang dari satu jam. Empat Fraksi yang hadir, yakni Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Amanat Bulan Bintang (gabungan PAN-PBB), menyatakan setuju terhadap RAPBD. Masing-masing fraksi itu hanya memberi cacatan ringan terhadap RAPBD.

“Kami sarankan agar eksekutif betul-betul meningkatkan pelayanan publik sehingga peningkatan belanja pegawai tidak sia-sia,” kata Alvi Alifiah, juru bicara FPD. Hal sama disampaikan tiga fraksi lainnya.

Namun, menurut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), keputusan Rapat Paripurna itu tetap tidak sah. Menurut tiga fraksi ini, pelaksanaan Paripurna harus mengacu pada PP 16/2010. “PP yang lama sudah tidak berlaku karena telah terbit PP yang baru sebagai penggantinya. Jadi tetap harus 2/3 anggota yang hadir, baru bisa dinyatakan kuorum,” tegas Imron Khudlori dari FPKB.

FPKB sengaja tidak hadir dalam Rapat Paripurna, kata Imron Khudlori, karena RAPBD 2010 harusnya direvisi sebelum diparipurnakan. Kenyataannya, RAPBD disetujui tanpa ada perubahan satu huruf pun. Padahal menurut Imron Khudlori, banyak hal yang masih harus dipenuhi tim Panggar Eksekutif terkait RAPBD.

Selain itu, banyak pos anggaran yang tidak masuk akal sehingga sangat rawan diselewengkan. “Contohnya pos anggaran untuk Terminal Wisata Tuban (TWT) sebesar Rp 5,7 miliar. Ini sangat tidak masuk akal karena TWT mestinya menjadi tanggung jawab investor. Kan MoU nya sampai 20 tahun, kok tiba-tiba diserahkan Pemkab, ini ada apa,” lanjut Imron Khudlori.

Senada disampaikan FPDIP. Karjo, Ketua FPDIP menyebut keputusan persetujuan RAPBD 2010 itu sebagai wujud arogansi eksekutif. “Eksekutif terbukti sama sekali tidak mau mendengar koreksi DPRD. Lha ngapain kami hadir dan ikut menyetujui RAPBD yang jelas-jelas direkayasa itu,” tegas Karjo. bek (Dipetik dari Surabaya Post, tanggal 13 Maret 2010).

, , , ,

Tinggalkan komentar

RAPBD Tuban 2010 Tak Layak

KUA 2010 merupakan akhir dari rangkaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011.

SURABAYA POST — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) jaringan Tuban menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban 2010 tidak layak diparipurnakan DPRD.

Hasil analisis LSM pemerhati pengelolaan keuangan daerah tersebut menunjukkan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS RAPBD 2010 tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59/2009.

“Dokumen RAPBD hanya memuat ringkasan biaya-biaya dan pendapatan; tidak disertai indikator makro dan target capaian,” jelas M. Dakelan, Ketua Simpul Jaringan Fitra Tuban, Kamis (4/3).

Ditambahkan, KUA 2010 merupakan akhir dari rangkaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2011, sehingga harus memuat tentang capaian dan prestasi setiap indikator kinerja program serta kegiatan pembangunan selama tiga tahun terakhir.

“KUA 2010 ini tidak didahului paparan hasil evaluasi tiga tahun terakhir RPJMD, sehingga capaian visi dan misi pembangunan daerah tidak bisa diketahui indikatornya,” tambah Dakelan.

Sesuai dengan Permendagri, KUA paling tidak memuat dua indikator: indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) dan Indikator Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Penting (IKMES).

Dokumen RAPBD juga tidak disertai target sasaran yang hendak dicapai, sehingga rasionalitas target dan sasaran anggaran 2010 tidak dapat diukur.

“Seharusnya DPRD mengembalikan dokumen RAPBD kepada eksekutif untuk diperbaiki,” tegas M. Dakelan. “Kalau dokumen RAPBD yang masih carut-marut itu disahkan menjadi APBD, konsekuensinya berat—anggaran jadi sulit dikontrol.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Tuban dari FPDIP, Karjo. Menurutnya, banyak hal yang masih perlu dicermati dalam RAPBD 2010. Meningkatnya anggaran bantuan dan hibah sosial, misalnya, perlu dipertanyakan.

Sebab selain jumlahnya cukup besar, juga tidak dijelaskan target dan sasaran penerima hibah dan bantuan sosial tersebut.
“Tahun 2009 belanja bantuan sosial Rp 5,9 milyar, tahun 2010 menjadi Rp 17 Milyar lebih. Ini ada apa?” tanya Karjo heran.

Menurutnya, peningkatan belanja bantuan sosial tersebut perlu diwaspadai karena rawan diselewengkan. Terlebih tahun ini mendekati Pemilihan Bupati (Pilbub) 2011.

Sementara itu Ketua DPRD Tuban Kristiawan menganggap, analisis tersebut sangat berlebihan. Menurutnya, tidak ada masalah dengan dokumen RAPBD karena sudah melalui prosedur semestinya.

“Kalau menurut Permendagri yang baru, dokumen RAPBD ya seperti sekarang ini. Kalau Permendagri yang lama memang harus rinci begitu,” bantah Kristiawan.

Kristiawan justru berharap RAPBD 2010 segera bisa diparipurnakan, mengingat sudah terjadi keterlambatan selama tiga bulan. “Saya targetkan maksimal tanggal 12 bulan ini semua sudah beres,” kata Kristiawan.

Laporan: Subekti (Dipetik dari vivanews.com, tanggal 13 Maret 2010)

, , ,

Tinggalkan komentar

Petani Ngamuk Pantura Lumpuh, Menolak Perluasan Tambang Semen Gresik

TUBAN – SURYA- Ratusan petani dari 4 desa yang wilayahnya akan terkena perluasan lahan tambang PT Semen Gresik (SG) mengamuk. Mereka memblokade jalur Pantura Tuban dan berjalan kaki menyusuri kota hingga mengakibatkan semua akses jalan lumpuh,
Para Petani berasal dari Desa Tegalrejo, Kapu, Tuwiri Wetan dan Desa Tuwiri Kulon, Kecamatan Meraurak, Tuban yang tergabung dalam GEMMBEL (Gerakan Masyarakat Bancang, Becok, Bribin, Tegalpelem, dan Karangrejo Peduli Lingkungan). Aksi demonstrasi ini sudah ke lima kalinya dilakukan para petani untuk menolak rencana perluasan lahan tambang PT SG seluas 448 hektare.

Warga mulai berkumpul di halaman gedung DPRD Tuban sekitar pukul 09.00 WIB. Tujuan utamanya adalah menagih janji DPRD Tuban yang akan mempertemukan para petani dengan pihak PT SG,

Perhutani selaku pemilik lahan dan instansi terkait yang membidangi soal perizinan. Tapi, ketika warga datang Ketua DPRD Tuban Kristiawan tidak ada di tempat.

Merasa dibohongi, ratusan warga berang di halaman kantor dewan sambil melempari gedung dewan dengan jerami dan sebagainya. “DPRD Tuban pembohong. Bubarkan dan bakar saja kantornya,” teriak para petani mengumpat para anggota legislatif.

Tak bisa membendung amarah, ratusan warga itu kemudian berlari beramai-ramai menuju jalan raya yang sedang padat kendaraan. Mereka langsung memblokade perempatan Patung yang berada di sebelah utara gedung DPRD Tuban. Kontan, jalur pantura yang menghubungkan Tuban–Semarang tersebut macet total.

Bahkan, truk pengangkut semen milik PT Varia Usaha (anak perusahaan PT SG) sempat menjadi korban kemarahan warga. Truk bercat kuning itu dihentikan paksa dan sempat dilempari batu oleh warga. Untungnya, ratusan polisi sudah disiagakan sejak pagi.

“Kita mau ketemu bupati, tolak perluasan tambang Semen Gresik,” tegas Kuncoko, koordinator aksi.

Beberapa saat berorasi di halaman kantor pemkab, sejumlah perwakilan pedemo ditemui Wakil Bupati Tuban Lilik Suharjono. Sayangnya, Lilik hanya bisa berjanji untuk melakukan koordinasi dengan Perhutani, PT SG dan instansi terkait.

Terpisah, Kepala Divisi Humas PT Semen Gresik Saifudin Zuhri mengatakan bahwa proses perizinan untuk perluasan lahan tambang itu terus berlangsung. “Proses tetap jalan. Silakan saja kalau warga melakukan unjuk rasa dan sebagainya,” jawab Saifudin Zuhri.

Dalam proses izinnya, dijelaskan bahwa beberapa persyaratan yang dinyatakan kurang oleh Pemkab Tuban sudah bisa dipenuhi oleh PT SG. n st31 (Dikutip dari www. surya.co.id, tanggal 11 Maret 2010).

, ,

Tinggalkan komentar

Warga Rahayu Keluhkan Dampak Pengeboran

TUBAN – Pengeboran minyak Mudi, di Desa Rahayu, Kecamatan Soko yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) tidak hanya ‘mengganggu’ aktivitas sekolah di desa setempat. Namun, produksi pertanian di sekitar lokasi pengeboran juga tak bisa maksimal.

Kepala Desa Rahayu Imam Lughuzali ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Apalagi ketika ada enam titik flare yang dioperasionalkan oleh JOB-PPEJ. Menurut dia, sekarang ada sekitar 5 hektare (ha) sawah yang terkena dampak. Antara lain, tidak bisa lagi bercocok tanam palawija. Padahal, sebelum pengeboran ini beroperasi, warga masih bisa menanam palawija. ”Masalah ini yang sampai saat ini belum ada solusinya,” kata dia.

Sehingga, lahan pertanian di sekitar pengeboran minyak itu sekarang hanya ditanami padi. Meski demikian, tanaman padi itu masih ada dampaknya. Yakni, umur tanam semakin lama dan hasil produksi menurun. Menurut Imam, jika normal umur tanaman padi sekitar 99 hari. Namun, padi yang berada di dekat lokasi pengeboran rata-rata baru panen setelah berumur 125 hari. ”Untuk produksinya kini hanya 3 ton per hektare. Padahal, sebelumnya sampai 5 hektare. Setiap tahun kini juga hanya bisa panen sekali, padahal biasanya bisa (panen) tiga kali,” tuturnya.

Dia mengakui, pihak JOB-PPEJ sudah memberikan bantuan terkait kerugian tersebut. ”Namun, kata banyak petani, bantuan itu kurang sesuai dengan apa yang dihasilkan ketika panen normal,” terangnya.

Humas JOB-PPEJ Catur Susilo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap memerhatikan masalah lahan pertanian warga tersebut. ”Dan itu melalui mekanisme dan perlu kajian-kajian terus. Yang jelas kami cari jalan keluarnya,” tegas dia.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan perhatian bagi warga sekitar. Baik itu berupa bantuan sembako maupun kompensasi lainya. Bantuan sembako yang diberikan senilai Rp 300-500 ribu per KK terhitung mulai Oktober 2009. Sementara untuk biaya kompensasi, lanjut dia, terhitung Oktober lalu juga telah diberikan senilai Rp 162 juta per bulan atau kisaran Rp 400-500 ribu setiap KK. ”Untuk siswa sekolah juga sudah kami perhatikan,” tambahnya. (zak)(Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 11 Maret 2010).

,

Tinggalkan komentar

Hearing Batal, Warga Blokir Jalan

TUBAN – Puluhan warga dari empat desa di Kecamatan Merakurak kemarin (10/3) kembali menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Tuban.

Mereka yang menamakan diri GEMBBBEL (Gerakan Masyarakat Bancang, Becok, Birbin, Tegal Pelem dan Karangrejo Peduli Lingkungan) itu menagih janji dewan yang rencananya kemarin akan memertemukan warga dengan PT Semen Gresik dan pemkab terkait rencana perluasan tambang SG tersebut. Namun, rencana hearing itu batal. Sebab, dua hari sebelumnya SG telah mengirimkan surat ke DPRD yang berisi permohonan untuk dilakukan penundaan.

Massa yang sudah memadati halaman gedung dewan terus berorasi dengan membawa miniatur pocong. Aksi tersebut nyaris ricuh. Warga terus merangsek masuk ke gedung DPRD untuk bertemu ketua dewan hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Akhirnya 10 perwakilan warga dipersilahkan masuk untuk bertemu wakil rakyat. Mereka ditemui ketua Komisi A, Agung Supriyanto dan anggotanya, Karmani di ruang komisi. Namun, warga menolak bertemu dengan dua anggota dewan tersebut. ”Kami ingin ketemu dengan ketua dewan, bukan yang ini. Ayo kita keluar,” teriak warga sambil keluar dari ruang komisi.

Ketua Komisi A, Agung Supriyanto mengatakan, batalnya hearing tersebut dikarenakan pihak PT Semen Gresik belum bisa. ”Beberapa waktu lalu, sudah mengirimkan surat penundaan,” kata politisi PAN itu.

Warga yang gagal bertemu ketua DPRD Kristiawan itu melampiaskan kemarahannya dengan merusak miniatur pocong di depan gedung dewan. Selain itu, mereka memblokir jalan di bundaran patung Letda Sutjipto hingga arus lalu lintas tersendat. Semua kendaraan yang melintas dihadang. Salah satu truk Varia Usaha yang menjadi angkutan produk Semen Gresik pun nyaris jadi amukan massa. Sebagian pengunjuk rasa memukul truk tersebut.

Setelah itu, warga melakukan longmarch ke Pemkab Tuban. Di kantor pemkab, 10 perwakilan warga ditemui Wabup Lilik Soehardjono. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi adu mulut antara warga dengan wabup. ”Semua ini nanti akan kami rumuskan dengan instansi terkait. Dan kami akan segera mengundang Perhutani serta PT Semen Gresik,” tegas wabup.

Sementara itu, Kadiv Komunikasi SG, Syaifudin Zuhri ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, langkah Gembbbel yang mengadu ke DPRD itu merupakan hak mereka. ”Yang dikhawatirkan Gembbbel itu tidak sepenuhnya mengerikan,” tuturnya.

Terkait rencana perluasan tambang tersebut, kata dia, pihaknya sudah menyampaikan secara detail kepada semua anggota DPRD saat kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu. ”Kriteria-kriteria perizinan juga sudah kami laksanakan,” kata mantan Kabag Humas SG itu. (zak)(Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 11 Maret 2010).

, ,

Tinggalkan komentar

Gedung Dewan Tetap Berbau Kemenyan, Paripurna Ricuh Lagi

TUBAN – Bau kemenyan kembali tercium di gedung DPRD Tuban. Bau itu tetap membuat suhu politik di gedung wakil rakyat tersebut memanas. Rapat paripurna kemarin (20/2) kembali berlangsung ricuh. Sejumlah anggota dewan menggebrak meja dalam rapat beragenda nota penyampaian nota keuangan terhadap raperda APBD 2010 itu.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes ketika mengajukan interupsi ditolak pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Kristiawan. Mereka juga membanting dua papan nama yang ada.

Suasana tegang mulai terlihat sesaat sebelum rapat paripurna dimulai. Sejumlah anggota dewan dari FKB, FPDIP, dan F-Gerindra enggan menandatangani absensi yang disiapkan staf sekretariat dewan (setwan). Setelah tiba di gedung DPRD, mereka naik ke ruang paripurna di lantai II sambil menyebarkan selebaran kepada anggota yang hadir. Isinya, Demi rasa keadilan dan prinsip kebersamaan, kami anggota DPRD Tuban menuntut pimpinan DPRD supaya kembali ke tata tertib. Dan sesuaikan dengan PP No 16/2010 yaitu jumlah anggota banmus dan banggar setengah dari jumlah anggota DPRD. Bukan 16 yang telah diputuskan sepihak oleh ketua DPRD Tuban.

Di ruang paripurna, bau sangat menyengat. Sebagian anggota dewan menutup hidung karena bau tersebur. ”Bau kemenyan lagi,” ujar salah seorang yang menghadiri rapat tersebut.

Meski demikian, Kristiawan tetap memimpin sidang. ”Hasil catatan setwan, dari 49 anggota dewan, yang hadir secara fisik dan menandatangani absensi sebanyak 27 anggota. Maka yang hadir dalam ruangan ini dan belum tanda tangan untuk segera menandatanganinya,” pinta dia.

Permintaan itu dihiraukan sejumlah anggota FKB, FPDIP, dan F-Gerindra. Mereka bersikukuh tidak mau menandatangani daftar hadir. Karjo, M Abu Cholifah, Sunoto, dan Urip Sunaryo, empat anggota FPDIP, mengangkat tangan meminta interupsi kepada pimpinan. Hal yang sama dilakukan Fahmi Fikroni (FKB) dan Saiful Huda (F-Gerindra). Namun, usulan interupsi itu ditolak pimpinan rapat. Alasannya, mereka yang mengusulkan interupsi tidak menandatangani absensi rapat paripurna.

Mendengar jawaban pimpinan rapat seperti itu, sejumlah anggota FKB, FPDIP, dan F-Gerindra berulah. Mereka berteriak-berteriak memprotes pimpinan rapat. ”Maaf yang tidak bertanda tangan tidak mempunyai hak untuk bicara,”perintah Kristiawan.

Dia kemudian meminta pembacaan nota keuangan raperda 2010 dilakukan Wakil Bupati Lilik Soehardjono. Saat itu, suasana gedung dewan masih kacau. Sejumlah anggota DPRD tetap berteriak-teriak untuk interupsi. Kondisi itu membuat Lilik ragu-ragu untuk naik ke mimbar.

Namun, atas permintaan pimpinan rapat, dia kemudian naik ke mimbar. Di atas mimbar, Lilik tidak membacakan nota keuangan tentang raperda 2010. ”Karena kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak kami bacakan. Namun langsung kami serahkan ke pimpinan,” kata Lilik.

Mendengar pernyataan itu, anggota dewan FKB, FPDIP, dan F-Gerindra kembali berulah. Mereka memukul meja serta membanting buku dan dua papan nama anggota dewan hingga pecah. ”Karena sudah diserahkan, maka rapat paripurna kami tutup,” ujar Kristiawan yang langsung meninggalkan ruang paripurna.

”Untuk agenda selanjutnya akan disesuai dengan agenda banmus. Yang jelas, kita akan segera menyelesaikan APBD 2010, karena masyarakat sudah menanti,” tuturnya kepada Radar Bojonegoro. (zak)

,

2 Komentar

Paripurna Batal, Gedung DPRD Bau Kemenyan

TUBAN – Suhu politik di DPRD Tuban terus memanas. Kemarin (18/2), agenda rapat paripurna beracara pembacaan nota keuangan bupati terhadap Raperda APBD 2010 batal dihelat. Gara-garanya, rapat tidak memenuhi kuorum, meski dua kali ditunda.

FKB, FPDIP, F-Gerindra, serta sebagian anggota Fraksi Demokrat (FD) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) memboikot rapat tersebut.

Tanda-tanda bakal ada ”ketidakberesan” di gedung DPRD terbaca sejak sebelum sidang dimulai. Lantai satu gedung wakil rakyat tersebut ”disebari” bau kemenyan. Sebagian besar undangan dan anggota dewan merasakan bau tersebut.

Salah satunya, Kajari Tuban Agung Komanindyo Dipo. Dia sempat bertanya kepada Kabag Umum Setwan Asri K. ”Kok bau kemenyan ya?,” tanyanya.

Asri yang sudah sejak tadi mencium bau tersebut mengatakan tak tahu asal-muasal bau tersebut.

Sebelum paripuna dimulai, sebagian anggota yang memboikot sebenarnya sudah tiba. Namun, mereka bertahan di ruang kerjanya dan tidak masuk ruang paripurna yang ada di lantai II. Barisan pemboikot rapat paripurna tersebut, antara lain, seluruh anggota FKB, FPDIP, dan Fraksi Gerindra. Selain mereka, masih ada Aris Dwi Setiawan dan Ali As’adi (FD). Nurul I dan Misbachul Munir (FPP).

Sementara barisan mendukung rapat paripurna tersebut seluruh anggota Fraksi Golkar Bersatu (FGB), Fraksi Amanah Bulan Bintang (FABB), dan sebagian anggota FD dan FPP. Sikap pro mereka ditunjukkan dengan masuk ruang paripurna begitu tiba di gedung dewan.

Aparat kepolisian juga sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sepuluh personel berpakaian preman dari satreksrim dan satuan intelkam Polres Tuban diturunkan mengamankan agenda paripurna tersebut.

Pada pukul 09.05, jumlah anggota dewan yang absen untuk mengikuti rapat paripurna ada 27 orang. Ketua DPRD Kristiawan sempat keluar ruang kerjanya sekitar pukul 09.10 untuk menanyakan daftar anggota yang hadir kepada petugas absensi di lobi dekat tangga menuju lantai dua. Setelah dilapori stafnya, dia kembali ke ruang kerjanya.

Rapat paripurna akhirnya dimulai pukul 09.25. Karena anggota dewan yang hadir hanya 22 orang, Kristiawan menskors satu jam. Dalam rapat paripurna tersebut, tiga pimpinan dewan juga ikut melakukan aksi boikot. Mereka adalah Teguh Prabowo Gunawan (FPDIP), Sa’dun Naim (FKB), dan Aris Dwi Setiawan (FD).

Penundaan satu jam tersebut membuat sebagian undangan gerah. Asep Koswara, hakim yang mewakili Ketua PN Tuban Mulyanto memilih pulang.

Sidang lanjutan paripurna dihelat sekitar pukul 10.30. Karena jumlah peserta sidang tidak bertambah, rapat kembali diskor satu jam. Setelah skors dicabut sekitar pukul 11.30 dan peserta sidang paripurna tetap tak memenuhi kuorum, akhirnya Kristiawan membatalkan sidang kemarin.

Dia kemudian mengumumkan penundaan sidang pada Sabtu besok. Penundaan tersebut, kata Kristiawan, mengacu pasal 70 tatib DPRD. Sementara itu, Teguh Prabowo mengatakan, boikot tersebut terpaksa dilakukan karena semua aturan main di dewan dilanggar. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, 19 Feb. 2010).

, , ,

Tinggalkan komentar

Puluhan Warga Tagih Janji PT Holcim

Tuban, zonaberita.com – Warga dari lima desa wilayah Ring I Pabrik semen PT Holcim
Indonesia Tbk, menggelar unjuk rasa di kantor PT Holcim di Desa Karangasem, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kamis (18/2/2010) siang.

Warga yang berasal dari Desa Merkawang, Glondong Gedhe dan Kedung Rejo (di wilayah Kecamatan Tambakboyo), Desa karangasem (kecamatan Jenu) dan Desa Mliwang, Kecamatan Kerek, Tuban, menuntut segera dipekerjakan dalam proyek pembangunan pagar lokasi pabrik.

Mereka juga menuntut aparat desa tidak ikutan-ikutn bermain proyek di Holcim. Akibat ulah oknum perangkat tersebut, potensi yang dimiliki warga seperti batu dan pasir gagal dijual ke Holcim menjadi gagal. “Kami datang untuk menagih janji PT Holcim, kami menuntut dipekerjakan dalam proyek pembangunan pagar pabrik,” tegas Suwoto dari Desa Mliwang, dalam orasinya dihadapan puluhan warga di depan kantor
PT Holcim.

Mereka mengancam jika PT Holcim tidak menuruti tuntutannya, akan menghentikan seluruh proyek PT Holcim sekaligus menolak keberadaan pabrik semen itu.

Akhirnya disepakati masing-masing desa mengirim 2 perwakilan untuk berunding. Pihak Holcim menyerahkan masalah pemberian pekerjaan itu, kepada PT Timbul Persada, Tuban selaku pemenang tender proyek pembangunan pagar. Proyek pagar sepanjang 3,5 Km itu, berada di wilayah Desa Merkawang, untuk persiapan pendirian kantor pusat pabrik
Holcim di Tuban.

Deni Nuryandain, dari Humas PT Holcim Indonesia yang ditemui zonaberita.com menyatakan, sudah menjadi tekad PT Holcim untuk memprioritaskan warga sekitar untuk bekerja. Terkait dengan proyek pembangunan pagar ini, akan ditata bersama rekanan yang memenangkan tender.

“Kami minta pihak rekanan agar menyelesaikan masalah ini dalam sehari. Prinsip kami warga sekitar harus diprioritaskan dalam pekerjaan,” tegas Deni Nuryandain saat ditemui di kantor setempat.

Apalagi diperkirakan, untuk proyek ini membutuhkan tenaga kerja kontruksi sekitar 200 orang. “Biar kebutuhan ini dibagi rata dengan warga dari desa-desa sekitar. Kami serahkan sepenuhnya pembagian warga kepada rekanan,” tegas Deni Nuryandain.

Hingga berita ini ditulis, saat ini masih berlangsung perundingan antara PT Holcim, PT Timbul Perkasa dan perwakilan warga di salah satu ruang kantor PT Holcim. Perundingan yang dikawal aparat dari Polres Tuban itu, sepertinya berlangsung alot. (bud/ijo) (Dikutip dari zonaberita.com, tanggal 18 Feb. 2010)

,

Tinggalkan komentar

27 Anggota DPRD Tuban Gagalkan Paripurna

Tuban, zonaberita.com-Puluhan anggota DPRD Tuban dari Fraksi PKB, PDIP, dan Fraksi Gabungan memboikot rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan RAPBD 2010, Kamis (18/2/2010). Akibatnya, rapat yang sedianya menetapkan APBD 2010 itu gagal total lantaran tidak memenuhi quota forum.

Ke-27 anggota yang memboikot memilih duduk di ruangan wakil ketua masing-masing. Ke-27 anggota dewan yang ‘emoh’ masuk ruang paripurna itu; 7 orang dari FKB, 6 dari FPDIP, dan 9 orang anggota Fraksi gabungan yang terdiri dari anggota Gerindra, PKNU, PKS, FPD, dan FPP.

Sementara itu, sidang paripurna pembacaan nota keuangan terhadap RAPBD 2010 itu hanya diikuti 23 anggota. Diantaranya diikuti 15 anggota dari Fraksi Golkar Bersatu yang merupakan gabungan
dari FPG (13) anggota, Barnas dan Hanura masing-masing 1 orang. Selain itu juga diikuti 2 anggota FPPP, 2 dari FPD dan 4 anggota Fraksi APB.

Sidang juga tidak dihadiri oleh Bupati Tuban Hj Heany Relawati. Pihk eksekutif diwakili Wabup Lilik Soehardjono. Sekkab Tuban Parastuti juga terlihat tidak hadir. Para pimpinan satuan kerja kebanyakan juga tidak hadir dan mewakilkan kepada stafnya. Hal ini pula yang diduga menjadi pemicu aksi boikot itu.

“Sikap yang kami ambil sebagai bentuk protes terhadap Ketua DPRD yang memimpin dewan tidak
pakai aturan,” tegas Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Teguh Prabowo, kepada wartawan di gedung Dewan Tuban, siang tadi.

Pernyataan Teguh dipicu penentuan agenda sidang paripurna pembacaan nota keuangan yang menurutnya melanggar aturan. Sebab, tidak sesuai dengan tata tertib DPRD lantaran sidang Banmus itu hanya diikuti 6 dari 14 anggota Banmus.

Selain itu, sidang Banmus itu tidak ada undangan secara tertulis. “Ketua dewan sengaja ‘nilap’ PKB, PDIP dan yang lain. Makanya, sidangnya tidak sampai lima menit,” timpal Ketua Fraksi PDIP, Sukarjo.

Lntaran tidak memenuhi quorum, Ketua DPRD Kristiawan menyatakan sidang ditunda dan dilanjutkan 3 hari mendatang. Penundaan juga pada dua kali persidangan sebelumnya.

Wakil Bupati Lilik Suhardjono dikonfirmasi soal ini tidak memberikan komentar banyak. “Kami
sebatas membacakan nota keuangan saja. Soal sidang paripurna lanjut atau tidak itu kewenangan DPRD,” kata Lilik.(bud/hs) (Dikutip dari zonaberita.com)

, ,

Tinggalkan komentar

PKB, PDIP dan Gerindra ‘Boikot’ Sidang Paripurna

Tuban, Bhirawa
Sudah di prediksikan sebelumnya, pembacaan nota keuangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2010 Tuban gagal dibacakan. Pasalnya, sidang paripurna yang digelar DPRD tidak memenuhi kuorum. Karena PKB bersama PDIP dan Gerindra melakukan boikot sidang paripurna Kamis (18/2).
Sementara dalam sidang penting tersebut, Bupati Heany hanya diwakili Wabup Lilik Soehardjono. Sekkab Parastuti juga tidak hadir, pejabat yang diundang rata-rata juga diwakili oleh staf. Sehingga, masalah ini menjadi pemicu boikot sejumlah anggota dewan yang sejak awal menganggap adanya pelanggaran tataterib dewan. “Sikap kami ini merupakan protes terhadap Ketua DPRD Kristiawan yang memimpin dewan tidak pakai aturan,” ujar Wakil Ketua DPRD Tuban, Teguh Prabowo.
Wakil Ketua DPRD Tuban ini juga menjelaskan, saat rapat Banmus menentukan agenda sidang paripurna pembacaan nota keuangan jelas melanggar aturan, karena tidak sesuai dengan tata tertib DPRD. Karena sidang Banmus itu hanya diikuti 6 anggota dari 14 anggota Banmus.
Selain itu, sidang Banmus itu tidak ada undangan secara tertulis. “Tatibnya, setiap sidang Banmus harus dengan undangan tertulis. Ini kan tidak, lagi pula, ketua dewan sengaja ‘nilap’ PKB, PDIP dan yang lain. Makanya sidangnya tidak sampai lima menit,” tambah Ketua Fraksi PDIP, Sukarjo.
Sidang paripurna pembacaan nota keuangan terhadap RAPBD 2010 itu hanya diikuti 23 anggota, sementara 27 anggota lainnya memilih duduk di ruangan wakil ketua masing-masing. Ke 27 anggota dewan yang ‘emoh’ masuk ruang paripurna itu terdiri dari 7 orang FKB, 6 orang FPDIP, 9 orang F Gerindra yang meurupakan gabungan dari Geerindra (4), PKNU (2) dan PKS (3) dan 2 orang dari FPD serta 2 orang dari FPP.
Sementara 23 anggota lainnya, 15 dari F Golkar Bersatu yang merupakan gabungan dari FPG (13) anggota, Barnas dan Hanura masing-masing 1 orang. Selain itu juga ditambah dari FPPP (2), FPD (2) FABB (4) anggota.
Menurut Ketua DPRD Kristiawan sidang paripurna itu tidak memenuhi kourum dan akan dilanjutkan tiga hari mendatang. Sebelumnya sidang sudah ditunda hingga dua kali, namun, tetap tidak memenuhi kourum.
Dikatakan, Teguh Prabowo, sepanjang sikap Ketua Dewan tidak berubah dalam memimpin DPRD, dipastikan akan terus terjadi masalah. “Kalau tidak ada pembenahan dalam mimimpin dewan, termasuk alat kelengkapan, saya jamin kinerja dewan tidak akan lancar,” tegas Teguh Prabowo.
Sementara itu Wakil Bupati Tuban, Lilik Suhardjono tidak memberikan komentar banyak saat ditanya gagalnya sidang paripurna. “Kami sebatas untuk membacakan nota keuangan saja. Soal sidang paripurna lanjut atau tidak itu kewenangan DPRD,” terang Lilik sambil meninggalkan ruang paripurna. [hud](Dikutip dari Harian Bhirawa online, tanggal 19 Feb. 2010)

, ,

Tinggalkan komentar

F Gerindra Cabut Keanggotaan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban, Kristiawan SP MM menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan didalam sidang paripurna DPRD tidak bisa di anulir dan ditarik kembali.
Baik itu terkait dengan pembentukan alat kelengkapan dewan atau komposisi anggota dari masing-masing fraksi yang telah mengirimkan nama-nama angotanya dalam komposisi tersebut.
Pernyataan ini terkait dengan penarikan Fraksi Gerindra atas nama-nama anggota yang sudah terlanjur diserahkan pada sekretariat DPRD setempat. F Gerindra di DPRD kabupaten Tuban yang merupakan gabuangan dari tiga Partai diantaranya Partai Gerindra (4 Anggota), Partai Kebangkiatan Nasional Ulama’ (PKNU) sebanyak 2 Anggota dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 3 Anggota.
Seperti yang disampaikan ketua Fraksi Gerindra, Drs Nurhadi Sunar Eko, langkah yang ia lakukan tersebut dikarenakan, setelah keluarnya surat keputusan DPRD atas alat kelengkapan dewan Nomer 1 dan Nomer 2 tahun 2010 yang berisi tentang penetapan komisi-komisi dan penetapan Badan Musyawarah (Banmus) juga Badan penganggaran (Banggar) yang dilaksanakan pada 8 Januari dan 18 Januari 2010, yang tidak pernah melibatkan anggotanya untuk membahas hal tersebut.
“Kalau mereka mengerti atuaran dan menghormati kita, tentunya kita di ikutsertakan dalam pembahasan itu, apalagi kita sudah mengirimkan nama-nama dari angota fraksi dari kita, oleh karena itu kami menarik kembali nama-nama anggota kami yang ada di komisi, Banggar, Banmus dan BK,” kata Nurhadi Sunar Eko saat dikonfirmasi Bhirawa.
Fraksi Gerindra juga menyatakan, produk-produk hukum yang telah ditetapkan oleh DPRD adalah produk yang cacat hukum dan tidak sah. “Beginilah kalau orang yang berkuasa mutlak, mengetahui aturan tapi Nyamin (pura-pura tidak mengerti.red), dan kami dari Fraksi Gerindra tidak mengakui keputusan tersebut karena menurut kami adalah cacat hokum,” tambah Nurhadi.
Sementara Ketua DPRD Tuban saat dikonfirmasi menyatakan bahwa keputusan DPRD yang di Paripurna-kan itu tidak bisa anulir kembali. Sedangkan terkait dengan penarikan nama-nama angoata F Gerindra yang masuk dalm komposisi sejumlah alat kelengkapan dewan, menurut politisi muda dari Parati Golkar ini adalah hak dari F Gerindra.
“Ini kan sudah diparipurnakan dan sudah menjadi keputusan, ini bukan salah atau benar, tapi keputusan dalam paripurna itu mengikat dan syah karena sudah sesuai dengan atuaran yang ada,” kata Kristiawan.
Ketua DPRD Tuban ini juga menyatakan, kalau untuk merubah keputusan dalam paripurna harus melalui paripurna lagi, dan prosesnya mulai dari tahapan-tahanpan yang telah ada, yakni rapat pimpinan, Rapat pimpinan dan Ketua Fraksi, penjadwalan dan baru Paripurna.

Tanpa Tiga Wakil Ketua
Sementara rapat badan musyawarah (Banmus) yang kemarin (16/2.red) sempat tertunda dikarenakan ada aksi pendudukan sejumlah anggota DPRD yang lain, akhirnya kemarin (17/2) berjalan dengan lancar, yang hanya melibatkan sejumlah anggota banmus dari kubu mereka (FPG, FAB dan FPP.red) dengan hasil besok (Hari ini.red) akan diadakan rapat paripurna pembebacaan nota keuangan oleh eksekutif.
Dari sumeber disekretariat DPRD Tuban, rapat Banmus tersebut dilaksanakan tidak kurang dari 10 menit yang di hadiri oleh Kristiawan Ketua DPRD, Agung Supriyanto (FAB), Nur Lina (FPP), Mukhlis, H Suwarto, Yeni dan Karmani (FPG Bersatu), sementara tiga wakil ketua DPRD, diantaranya Drs H Sa’dun Naim, Teguh Prabowo, dan Ir Aris S Setyawan tidak ikut dalam rapat tersebut.
“Hasilnya, besok ditetepkan untuk melakukan Sidang Paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan oleh eksekutif mas,” kata Kristiawan saat dikonfirmasi Bhirawa via phonselnya. [hud] (Dikutip dari Harian Bhirawa, tanggal 18 Feb. 2010).

,

Tinggalkan komentar

Anggota FKB Serahkan Dana Gratifikasi Nurlina

TUBAN – Kasus pencemaran nama baik yang diusung Nurlina, ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Tuban telah dicabut. Namun, kasus itu menjadi bola panas bagi dirinya. Sebab, Muhyidin, anggota FKB DPRD setempat mengaku mengetahui Nurlina mendapatkan hadiah atau dana gratifikasi.

Pengakuan itu dia sampaikan kemarin (16/2) dengan mendatangi mapolres setempat. Bahkan, Muhyidin juga menyerahkan dana Rp 1 juta. Uang itu berasal dari sebagian hasil gratifikasi Nurlina yang diserahkan kepada dirinya. Jumlah total dana gratifikasi yang diterima Nurlina Rp 1,5 juta. Dari jumlah tersebut, sebagian diserahkan Muhyidin sesaat setelah menerima dana gratifikasi untuk membayar utang.

Menurut dia, pada 18 Januari lalu saat paripurna pembentukan komisi, dirinya bermaksud meminta uang kepada Nurlinah. Alasannya, wanita berjilbab itu mempunyai tanggungan utang. ”Namun, dia (Nurlina) mengaku tidak mempunyai uang,” cerita Muhyidin.

Karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang, maka dia mengurungkan niatnya untuk menagih. Saat paripurna, lanjut Muhyidin, Nurlina bersama anggota dewan lainnya berada di ruang rapat. Sementara dirinya bersama anggota FKB, FPDIP, dan F-Gerindra berada di luar ruang paripurna. Ketika itu, ketiga fraksi tersebut memboikot pembentukan komisi.

”Setelah paripurna, saya mendapat informasi dari anggota dewan yang ikut rapat paripurna bahwa dia (Nurlina) mendapat uang Rp 1,5 juta dari salah satu anggota,” papar politisi asal Plumpang ini.

Setelah mendapat informasi itu, Muhyidin mencari Nurlina. Guru di salah satu MTs di Desa Plandirejo, Kecamatan Plumpang ini pun mengaku bertemu Nurlina di Jalan Walisongo. ”Ketemu di situ saya minta uang. Saya hanya dikasih Rp 900 ribu. Terus saya minta lagi, dikasih Rp 100 ribu. Sisanya, Rp 500 ribu kata dia untuk memeriksakan anaknya yang sakit. Saya tanya, uang itu dari salah satu anggota,” tuturnya sambil mengingat peristiwa tersebut.

Untuk memberikan dukungan moral atas keberanian Muhyidin mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkaran anggota dewan, kemarin sebelas anggota DPRD yang pro pengusutan kasus tersebut ikut mendatangi mapolres setempat. Mereka adalah Syakir Syafii, Fahmi Fikroni (FKB), Karjo, M. Abu Kholifah, Sunoto, dan Urip Sunarya (FPDIP). Berikutnya, Syariful Huda, Hendrat Setiaji, Syaroful Minan, Imam Solikin, dan Rahmad (F-Gerindra).

Begitu tiba di mapolres Tuban, mereka lebih dulu bertemu dengan Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika di ruang kerjanya. Setelah itu, mereka menuju ruang penyidikan di Unit III Satreskrim.

Muhydini menegaskan bahwa dirinya siap menjadi saksi agar kasus gratifikasi tersebut terungkap. Selain memberikan keterangan seputar penerimaan dana gratifikasi yang diketahui, dia juga sudah menyiapkan dana gratifikasi Rp 1 juta yang diterima dari Nurlina. ”Ya ini uang. Masih utuh. Belum saya belanjakan,” kata dia sambil menunjukkan uang pecahan kertas Rp 50 ribu.

AKBP Nyoman Lastika yang dikonfirmasi melalui ponselnya menyatakan, karena sebagian wakil rakyat tersebut siap memberikan keterangan, maka penyidiknya akan memeriksa. ”Mereka akan kita layani,” tutur dia.

Seperti diberitakan, kasus ini berawal dari laporan pencemaran nama baik yang diusung Nurlina ke mapolres Jumat (12/2) lalu. Dia melaporkan Rahmad, 40, anggota F-Gerindra, karena mengirim dua pesan pendek (SMS). SMS tersebut tertulis, P3 gak komit, khianat. Hanya Rp 1,5 juta geblak dewe (tunduk). SMS ini fakta. Kalau benar memalukan martabat DPR ngisin2ni. SMS lain tertulis, segitu itu (Rp 1,5 juta) harga purel karaoke, bukan harga seorang DPR. Memalukan.

Saat melapor, dia mengaku menerima uang saku Rp 1,5 juta dari sebuah pertemuan. ”Yang menyerahkan anggota dari salah satu anggota fraksi. Namanya saya lupa,” kata Nurlina.

Kasus ini kemudian dia cabut. Namun, kasusnya lalu berkembang ke arah adanya gratifikasi kepada Nurlina. Saat dikonfirmasi wartawan koran ini, Nurlinah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan uang itu dari salah satu anggota dewan kepada Muhyidin. ”Saya tidak pernah bilang seperti itu, demi Tuhan saya tidak pernah bilang,” katanya.

Politisi asal Senori ini menjelaskan, dirinya tidak tahu menahu tentang uang gratifikasi Rp 1,5 juta. (ds/zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 17 Feb. 2010).

, ,

Tinggalkan komentar

Ketua DPRD Kukuh Edarkan SK Komisi

TUBAN – Desakan tiga wakil ketua DPRD Tuban agar ketua dewan, Kristiawan menunda penyampaikan SK pimpinan komisi tak mempan. Kemarin (15/2), dia tetap menyerahkan SK kepada seluruh pimpinan komisi.

”Hari ini (kemarin, Red) tetap saya bagikan,” tegas Kristiawan ketika dikonfirmasi kemarin siang.

Dia beralasan, apa yang diputuskan itu telah sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana dengan tiga wakil ketua yang mendesak agar ditunda? ”Ya nggak bisa. Ini sudah sesuai dengan aturan amanat paripurna,” terangnya.

Dikatakan Kristiawan, setelah SK tersebut dipegang masing-masing pimpinan komisi, maka masing-masing komisi bisa segera melakukan tugas, pokok, dan fungsinya.

Terpisah, ketua Komisi A, Agung Supriyanto membenarkan SK akan dikirim. ”Informasinya akan dikirim ke alamat rumah masing-masing. Namun sekarang saya belum menerima,” kata politisi PAN itu. Hal senada dikatakan ketua Komisi B, Warsito dan wakil ketua Komisi C, M. Musa.

Sementara itu, wakil ketua DPRD dari FPDIP, Go Tjong Ping hanya bisa pasrah dengan kebijakan ketua dewan yang telah membagikan SK komisi itu. ”Ya terserah, dia jelas melanggar aturan. Dia harus bertanggungjawab,” kata Tjong Ping dengan nada kecewa.

Hal yang sama disampaikan wakil ketua dari FPD, Aris Dwi Setiawan. ”Makanya saya mau konfirmasi, apa acuannya kok SK komisi diedarkan. Mestinya semua ini dikoordinasikan terlebih dahulu dengan wakil ketua. Tapi sementara saya kesulitan untuk komunikasi dengan ketua,” tuturnya. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 16 Feb. 2010)

,

Tinggalkan komentar

Minta yang Tahu Gratifikasi Melapor, Imbauan Kapolres terhadap Anggota DPRD Tuban

TUBAN – Meski laporannya telah resmi dicabut, namun pengakuan Nurlina, ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Tuban terkait dana Rp 1,5 juta yang diterima dari salah satu fraksi direspon penyidik Polres Tuban.

Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika meminta siapa pun termasuk anggota dewan yang mengetahui penerimaan dana tersebut untuk memberikan kesaksian. Diterangkan dia, keterangan saksi ini diperlukan penyidik untuk memperjelas apakah ada unsur pidana dalam kasus penerimaan dana tersebut. Karena kasus tersebut masih dalam penyelidikan, Nyoman belum bisa menyimpulkan apakah dana yang diterima Nurlina sudah masuk kategori gratifikasi atau hadiah. ”Ini yang masih kami dalami,” tegas perwira berpangkat melati dua di pundak ini.

Ditambahkan Nyoman, kalau dalam penyelidikan kasus tersebut ditemukan unsur pidananya, maka polisi akan meningkatkan tahap penyelidikan ke penyidikan.

Sumber terpercaya di DPRD Tuban mengatakan, salah satu saksi yang mengetahui penerimaan dana gratifikasi tersebut adalah Muhyidin, anggota FKB. ”Dia inilah yang mengeluarkan uang Rp 1,5 juta dari amplop bagian Nurlina,” ujar salah satu anggota dewan yang keberatan namanya dikorankan.

Muhyidin yang dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan hal tersebut. Namun, untuk sementara ini, dia belum bersedia membeberkan secara detail kronologis seputar dana gratifikasi yang diterima Nurlina. ”Kapan-kapan saja,” kata dia.

Sementara itu, Sujono Ali Mujahidin, penasihat hukum Nurlina keberatan kalau dana yang diterima kliennya tersebut sebagai gratifikasi. Dikatakan dia, penerimaan dana tersebut harus dilihat secara umum dan jangan menggunakan kaca mata yang sempit. ”Kalau dianggap gratifikasi, perlu pembuktian secara hukum. Tidak bisa langsung disimpulkan dana hadiah,” tegas dia.

Ali, panggilan akrab Sujono Ali Mujahidin secara diplomatis menegaskan, bisa jadi dana tersebut sebagai uang bensin atau dana pemberian lain yang tidak mempengaruhi kliennya dalam pengambilan keputusan di kelembagaan legislatif.

Seperti diberitakan, desakan FKB, FPDIP, dan F Gerindra agar Polres Tuban mengusut kasus gratifikasi yang diterima Nurlina berawal dari kasus pencemaran nama baik yang diusung Nurlina ke Mapolres Tuban pada Jumat (12/2). Teman se kerjanya yang dilaporkan adalah Rahmad, 40, anggota Fraksi Gerindra. Namun, sesaat setelah melapor, kasus ini kemudian dicabut.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal dari dua pesan pendek atau short message service (SMS) yang diterima Nurlina dari Rahmad. SMS tersebut tertulis, P3 gak komit, khianat. Hanya Rp 1,5 juta geblak dewe (tunduk). SMS ini fakta. Kalau benar memalukan martabat DPR ngisin2ni. SMS lain tertulis, segitu itu (Rp 1,5 juta) harga purel karaoke, bukan harga seorang DPR. Memalukan. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 16 Feb. 2010).

, ,

Tinggalkan komentar

Tak Ditambang, Kondisi Air Tanah Sudah Kritis

TUBAN – Asumsi penambangan membuat kawasan tambang rusak tidak selamanya benar. Lima pakar lingkungan independen mengatakan, penambangan pabrik PT Semen Gresik (SG) di Tuban justru menaikkan air tanah menjaga ekologi.

Lima pakar yang membedah permasalahan tersebut di Hotel Surya Indah Batu adalah Anang Samudra (ahli geologi), Budi Sulistyo (geoteknis), Handoyo (peledakan), Amirudin (geologi), dan Andrean (hidrologi).

Budi Sulistyo mengatakan, dalam kondisi tidak ditambang, kawasan tambang PT SG tetap tak mampu menyimpan air bawah tanah. Sebab, kondisi alamnya gundul tanpa hutan yang lebat. Air hujan yang turun tidak terserap ke tanah, namun langsung mengalir ke laut. Diterangkan dia, embung-embung yang dibuat perusahaan semen ini di lahan-lahan tambangnya justru mampu meningkatkan air bawah tanah di kawasan ini. Sebab, embung yang menampung air hujan akan menjadi resapan air bawah tanah.

Budi lebih lanjut mengatakan, untuk mengoptimalkan kawasan tambang menjadi resapan air hujan harus melalui desain tambang. Desain tersebut mencakup membuat embung dan tanaman penghijuan per blok. Jadi, kalau sekarang ini PT SG membuat perluasan di petak 41, 42, 52, dan 55 dengan luas total 458 hektare, maka tidak semuanya langsung digarap menjadi embung. ”Harus dibuat bertahap dengan perencanaan,” tegas jebolan ITB Bandung itu.

Dikatakan Budi, lahan yang ditambang perusahaan ini tidak menyalahi ketentuan karena tidak berada di kawasan situs. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, secara keilmuan dia merekomendasikan PT SG untuk melakukan perluasan. Dikatakan dia, peningkatan produksi semen tidak bisa dihambat karena itu menyangkut suplai nasional. Kalau produksi semen dikebiri, maka Indonesia akan kekurangan pasokan semen. ”Kalau itu yang terjadi, maka ancamannya adalah impor,” tegas dia. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 15 Feb. 2010).

, ,

Tinggalkan komentar

Desak SK Komisi Dipending

TUBAN – Kemelut di DPRD Tuban terkait SK pimpinan komisi-komisi masih menghangat. Meski hari ini ketua DPRD Kristiawan berencana mengedarkan SK, namun jajaran wakil ketua dewan ngotot menolak tindakan sersebut. Alasannya, penandatanganan SK pimpinan komisi belum dikoordinasikan dengan jajaran wakil ketua DPRD. ”Tolong SK pimpinan komisi jangan diedarkan dulu, tapi perlu dikaji ulang,” pinta wakil ketua DPRD dari FPDIP, Go Tjong Ping.

Dia beralasan pembentukan pimpinan komisi masih menjadi perdebatan antar fraksi dan pimpinan DPRD. Tjong Ping mengatakan, kalau SK ditandatangani sendiri maka melanggar pasal 96 ayat 2 tataib DPRD. Dalam pasal tersebut disebutkan, keputusan yang ditetapkan dalam paripurna DPRD ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua DPRD yang memimpin rapat hari itu. Hal senada juga dikatakan wakil ketua DPRD dari FKB, Sa’dun Naim. Dirinya berharap agar SK komisi itu dikaji ulang dan jangan diedarkan terlebih dahulu. Sebab, lanjut dia, jika itu ditandatangani sendiri, maka melanggar tatib yang ada. ”Saya sudah SMS ke ketua (ketua DPRD Kristiawan, Red) tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” kata politisi asal Senori itu.

Sementara itu, wakil ketua DPRD dari FPD Aris Dwi Setiawan menjelaskan, dirinya berharap ketua dewan berpikir jernih dalam mengambil keputusan untuk mengedarkan SK komisi itu. ”Kami nggak ingin ada produk kebijakan yang kontroversi. Untuk itu, saya berharap SK itu jangan diedarkan dulu,” pinta sekretaris DPC PD itu.

Menurut Aris, alangkah baiknya bila ketua dewan mengajak koordinasi jajaran wakil ketua untuk mengambil jalan yang terbaik. ”Tapi sampai sekarang (kemarin, Red) kami belum juga diajak komunikasi,” tuturnya.

Sementara itu, sampai berita ini ditulis ketua DPRD Kristiawan belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi via ponselnya tidak aktif. (zak). (Dikutip dari Radar Bojonegoro tanggal 15 Feb. 2010).

, ,

Tinggalkan komentar

Ketua FKB: Ketua DPRD Ngawur, Ngotot Teken SK, Besok Diberikan Pimpinan Komisi

TUBAN-Meski tiga wakil ketua DPRD rakyat protes SK pimpinan komisi. Namun, sikap tidak ketiag wakil ketua tersebut tak membuat risau ketua DPRD Kristiawan. Buktinya, ketua dewan terus melanjutkan SK tersebut. Alasannya proses SK tersebut sudah sesuai aturan. ”SK tetap berjalan, dan besok Senin (15/2) SK kami sampaikan ke masing-masing pimpinan,” kata ketua DPRD Tuban Kristiawan ketika dikonfirmasi kemarin (13/2).

Kristiawan beralasan SK komisi merupakan amanat rapat paripurna. Dirinya hanya melaksanakan dari keputusan rapat paripurna. ”Jadi tidak masalhah. Ini bukan keputusan saya sendiri, tapi keputusan dalam rapat,” ujarnya. Disinggung sikap tiga wakil ketua rakyat (Sa’dun Naim, Tjong Ping, dan Aris Dwi S Setiawan) yang telah protes penandatangan SK itu? Dirinya mengaku tak ada masalah atas sikap tiga wakil ketua DPRD tersebut. Alasannya, ketiga wakil ketua DPRD sudah mengetahui saat rapat paripurna.

Kristiawan mengungkapkan, penandatangann SK ini karena rakyat sudah menunggu. Selain itu juga dikarenakan anggota DPRD sudah saat untuk membahas APBD 2010. ”Ini untuk kepentingan rakyat” ungkapnya. Karena itu, pihaknya berharap FKB dan FPDIP segera menyerahkan nama.

Sebeleumnya, tiga wakil ketua dewan protes keras sikap ketua dewan yang tidak memberitahukan tentang penandatanganan SK komisi ini. Tiga wakil rakyat itu adalah Sa’dun Naim, Go Tjong Ping dan Aris Dwi S Setiawan.

Sementara itu, FKB dan FPDIP tetap menolak SK yang ditandatangani ketua dewan. ”Kami tetap menolak itu, sebab itu menyalahi tatib yang ada,” ujar ketua FKB M. Imron Chudlori. Dia juga menyinggung terkait pembetukan banmus dan banggar. Mestinya, ujar Imron, dalam mengambil keputusan, ketua dewan tidak hanya dengan musyawarah dan mufakat. Namun juga dengan voting. ”Ketua tidak melakukan voting, ini menyalahi aturan. Kami sudah tidak percaya lagi dengan ketua. Ketua (DPRD) ngawur,” keluhnya.

Hal senada juga dikatakan ketua FPDIP Karjo. Menurut dia, pihaknya tetap menolak penandatangan SK ketua komisi oleh ketua dewan. ”Ini kenapa. Kita punya hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih,” tegas politisi asal Singgahan itu. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 14 Feb. 2010).

,

Tinggalkan komentar

Desak Polisi Usut Kasus Nurlina

TUBAN – Kasus pencemaran nama baik yang diusung Nurlina, ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Tuban ke mapolres setempat Jumat (12/2) lalu berbuntut panjang. Sejumlah fraksi di DPRD setempat mendesak polisi mengusut dugaan gratifikasi atau hadiah yang melatarbelakangi kasus pelecehan dengan terlapor Rahmad, 40, anggota Fraksi Gerindra.

Syakir Safii, salah satu anggota FKB, mengatakan, kasus anggota FPP dan sejumlah anggota fraksi lainnya yang diduga menerima uang Rp 1,5 juta sebelum paripurna pembahasan komisi tersebut tidak bisa dianggap enteng. Menurut dia, perbuatan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi. Alasannya, dana yang diterima memengaruhi suara anggota FPP dan fraksi lainnya dalam pengambilan keputusan terkait penetapan komisi.

Karena menerima dana, kata Syakir, FPP berkhianat atas kesepakatan fraksi koalisi dalam paripurna yang membahas pembentukan komisi pada Januari lalu. Fraksi yang sudah sepakat koalisi tersebut, menurut dia, FKB, FPDIP, Fraksi Gerindra, FPP, dan Fraksi Demokrat.

”Gratifikasi masuk dalam perbuatan korupsi. Pelakunya bisa dijerat dengan undang-undang korupsi,” tutur dia mengutip pasal 12 (6) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Wakil rakyat dari Rengel ini kemudian merujuk perundangan korupsi tersebut yang mengklasifikasi berbagai jenis gratifikasi. Antara lain, pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan perjalanan wisata.

Syakir menambahkan, indikasi gratifikasi tersebut sangat kuat. Terlebih, Nurlina kepada penyidik polisi dan wartawan Radar Bojonegoro saat melaporkan kasus pencemaran nama baik tersebut, mengakui menerima dana itu dari salah satu anggota fraksi di dewan. ”Apalagi yang akan ditunggu polisi. Ini kan sudah kuat,” kata dia.

Desakan agar polisi juga mengusut kasus anggota FPP dan fraksi lainnya yang menerima hadiah juga disampaikan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicaranya Imam Sholikhin, fraksi ini menyatakan, kasus tersebut perlu diperdalam subtansi SMS. Dikatakan dia, inti dari pesan tersebut merupakan klarifikasi apakah ada gratifikasi Rp 1,5 juta kepada yang bersangkutan. Ternyata, di depan petugas Nurlina mengakui dana tersebut dari fraksi lain. ”Atas nama Fraksi Gerindra, kami minta diusut sampai tuntas,” tegas dia dalam SMS.

Sikap senada juga disampaikan Sekretaris DPC PDIP Tuban, Mahfudz. Menurut dia, kasus gratifikasi tersebut bukan delik aduan. Sehingga, tanpa ada laporan pun, polisi harus melangkah mengusut. ”Kita tunggu saja langkah penyidik,” pinta mantan anggota DPRD Tuban periode 1999-2004 ini.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso yang dikonfirmasi terkait desakan pengusutan kasus gratifikasi, berjanji akan memelajari permasalahan tersebut. Menurut dia, kalau memang ada unsur pidananya, satuannya akan turun tangan untuk menyelidikinya.

Seperti diberitakan, pelecehan yang diterima Nurlina melalui pesan pendek (SMS) dari ponsel Rahmad Selasa (19/1) lalu. Bunyi SMS tersebut, P3 gak komit, khianat. Hanya Rp 1,5 juta geblak dewe (tunduk). SMS ini fakta. Kalau benar memalukan martabat DPR ngisin2ni. SMS lain berbunyi, segitu itu (Rp 1,5 juta) harga purel karaoke, bukan harga seorang DPR. Memalukan.

Nurlina mengatakan, sebelum menerima SMS tersebut dirinya tidak kontak dengan Rahmat. ”Tahu-tahu, saya terima SMS itu,” kata dia. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 14 Feb. 2010)

, ,

Tinggalkan komentar

Tim Penyidik Gali Data

TUBAN – Unit I Satreskrim dan Bagian Identifikasi Polres Tuban kemarin (2/2) turun ke Pasar Desa Karangagung, Kecamatan Palang. Mereka mengumpulkan data indikasi penyimpangan proyek Rp 7,6 miliar di pasar tersebut.

Selain memintai keterangan warga desa sekitar, petugas juga mengambil gambar keretakan sejumlah bagian bangunan. Saat turun ke lapangan, tim yang dipimpin Kasatreskrim AKP Budi Santoso ini bertemu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tuban Choliq Qunnasich dan Satrio, salah satu kasi di dinas setempat. Kedua pejabat di DPU itu menginspeksi proyek yang diduga bermasalah tersebut.

Seperti diberitakan, proyek pembangunan Pasar Desa Karangagung, Kecamatan Palang yang baru empat bulan selesai dikerjakan dan belum diserahkan ke pemkab setempat, mengalami kerusakan. Sejumlah dinding, lantai beton, pilar beton, dan pagarnya rentak. Diduga, kerusakan tersebut akibat pembangunan proyek yang didanai APBD Tuban Rp 7,6 miliar itu menggunakan air asin dari sungai di belakang pasar.

Tim penyidik yang turun ke Pasar Karangagung kemarin tidak hanya menemukan keretakan pada bagian luar bangunan. Juga keretakan di bagian dalam bangunan sejumlah toko yang pintunya terkunci sebelumnya. Sehari kemarin, sebagian pintu toko dibuka karena pelaksana proyek, PT Timbul Persada Tuban, tengah memerbaiki sejumlah bagian bangunan yang retak.

Untuk menggali indikasi penggunaan air asin pada proyek pasar tersebut, tim penyidik kemarin memintai keterangan sekretaris desa (Sekdes) Rasilan dan Heri Wahono, tokoh masyarakat desa setempat, yang datang ke bangunan Pasar Karangagung. Rasilan kepada petugas mengatakan, dia melihat langsung pekerja proyek pasar mengambil air sungai yang asin dengan menggunakan timba bekas kaleng cat. Posisi saksi ini melihat dari jendela ruang pemerintahan balai desa setempat yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari posisi pengambilan. ”Perangkat desa lainnya juga melihat. Mereka juga bisa dimintai keterangan,” kata Rasilan.

Keterangan yang sama disampaikan Heri Wahono. Setelah beberapa kali memergoki pekerja mengambil air sungai, dia kemudian lapor ke kantor Dinas Perekomoian dan Pariwisata (DPP). Laporan tersebut esoknya ditanggapi dengan mendatangkan tandon untuk menampung air tawar. Namun, tak lama berselang, pelaksana proyek kembali menggunakan air asin.

Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, tim yang diturunkan ke lapangan bertujuan untuk penyelidikan. Selama penyelidikan, kata dia, tim ini menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya. Ditanya hasil penyelidikan tersebut, Budi enggan menjelaskan karena semua masih dalam kajian timnya. Selain data di lapangan, kemarin tim ini juga berhasil mendapatkan sejumlah dokumen penting.

Salah satunya, dokumen pelelangan umum pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan). Dokumen ini juga sempat dibawa tim saat turun ke lapangan. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 3 Pebruari 2010).

,

Tinggalkan komentar

Akhirnya, FKB-FPDIP Setor Nama

[ Selasa, 02 Februari 2010 ]

TUBAN – FKB dan FPDIP akhirnya kemarin (1/2) menyerahkan nama anggotanya yang akan diplot dalam alat kelengkapan DPRD Tuban. Sebelumnya, kedua fraksi ngotot tidak menyerahkan dengan alasan permasalahan komisi belum beres.

Namun, kedua fraksi itu hanya menyerahkan nama-nama untuk Banggar, Banmus, Banleg, dan Badan Kehormatan. Sementara untuk komisi, kedua fraksi tetap belum menyerahkan dengan alasan belum ada titik terang pembagian komisi.

Ketua FPDIP Karjo membenarkan fraksinya telah menyerahkan nama-nama. Penyerahan nama itu berdasarkan surat yang disampaikan oleh pimpinan dewan pada 4 dan 12 Januari lalu. ”Bukan berdasarkan surat pada Jumat (29/1) lalu,” tegas dia.

Kenapa demikian? Menurut Karjo, karena surat yang dikirimkan pada 4 dan 12 Januari itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu, kenapa tidak sekalian menyerahkan nama-nama anggotanya untuk komisi? ”Karena, permasalahan komisi belum tuntas,” kata ketua DPC PDIP Tuban itu.

Hal senada disampaikan ketua FKB, M. Imron Chudlori. Dia beralasan pembentukan komisi pada 18 Januari lalu belum sah. Imron menjelaskan, terkait keterlambatannya menyerahkan nama tersebut bukan karena menghambat pembentukan alat kelengkapan lain. Namun, karena sebelumnya masih dalam proses perbaikan. ”Kami tidak ada niatan untuk menghambat, namun kami ingin semuanya sesuai dengan aturan,” tegas politisi asal Montong itu.

Terpisah, Ketua DPRD Tuban Kristiawan membenarkan dua fraksi itu telah mengirimkan nama-nama calon anggota untuk alat kelengkapan dewan. Yakni, untuk anggota Banmus, Banleg, Banggar, dan Badan Kehormatan. Namun, setelah dilakukan pengecekan, nama-nama yang disetorkan itu belum sesuai dengan ketentuan yang ada. ”Dan itu perlu direvisi,” tegas dia.

Namun, Kristiawan enggan menyebutkan ketentuan yang dimaksud. Selain itu, kata dia, kedua fraksi juga belum menyerahkan nama calon anggota untuk komisi. Dia meminta FKB dan FPDIP segera mengirimkan nama-nama untuk komisi. ”Kami akan segera mengirimkan surat ke kedua fraksi. Sebab, pekan ini akan kami agendakan rapat paripurna,” ujar politisi Partai Golkar asal Bangilan itu. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, 2 Pebruari 2010)

,

Tinggalkan komentar

Kenapa Kota Tuban dan Sekitarnya Banjir?

Kota Tuban bagian selatan, terutama Kecamatan Semanding, dilanda banjir bandang menyusul hujan deras yang mengguyur kota tua ini sekitar dua jam yang mengakibatkan meluapnya Sungai Karang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir bandang yang menyasar pada Kamis (28/1/10) malam hingga Jumat (29/1/10) pagi tadi. Namun banjir disertai pasir dan lumpur serta butiran batu kapur itu merusak ratusan hektare tanaman padi.

Baca entri selengkapnya »

,

Tinggalkan komentar

Korban Kontroversi CPNS Mengadu ke ICW

TUBAN – Sebagian korban kasus kontroversi pengumuman hasil seleksi CPNS Tuban 2009 terus berusaha memperjuangkan nasibnya. Setelah beberapa waktu lalu mendatangi Komisi II DPR RI, sejumlah perwakilan korban kontroversi itu dan tim kuasa hukumnya kemarin (30/1) membawa kasus tersebut ke Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta.

Salah satu pertimbangan mengusung kasus kontroversi hasil pengumuman CPNS ke lembaga pimpinan Teten Masduki tersebut karena kasus itu diindikasi kental nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). M. Machfudz, ketua tim kuasa hukum korban kontroversi pengumuman CPNS mengatakan, laporan tertulis korban dibawanya sendiri ke kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IVD/6 Jakarta Timur. Laporan tersebut diterima Tama S., salah satu aktivis ICW.

Dalam kopi tanda terima laporan yang dikeluarkan ICW tertulis jelas deskripsi kasus tersebut. Bunyinya, dugaan penyimpangan pengadaan CPNS. Indikasinya, tidak transparan, penyalahgunaan kewenangan, dan permainan di luar peraturan perundangan.

Machfudz mengatakan, selain laporan tertulis, dia juga memboyong sejumlah dokumen dan hasil temuannya terkait dugaan KKN seleksi penerimaan CPNS. Menurut dia, dokumen dan data yang diboyong tersebut akan dipelajari ICW. ”Kalau ditemukan indikasi korupsi, barulah kasus tersebut diusung ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tutur praktisi hukum ini.

Mahfudz kemarin juga mengabarkan hasil koordinasinya dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Menurut dia, karena kasus CPNS Tuban masuk dalam ranah hukum dan wacana nasional, BKN memutuskan pemberkasan CPNS di tingkat Jatim dipending hingga batas waktu yang tidak jelas.

”Mudah-mudahan, ini jalan utama menuju pembatalan pengangkatan,” kata yang optimistis pengumuman hasil CPNS Tuban dianulir.

Seperti diberitakan, sebelum masuk ke kantor ICW, kasus kontroversi hasil pengumuman CPNS Tuban diputuskan Komisi II DPR RI masuk dalam agenda panitia kerja (panja). Keputusan tersebut disampaikan ketua komisi ini, Burhanudin setelah hearing dengan sebelas perwakilan korban kontroversi pengumuman CPNS belum lama ini.

Kasus yang sama juga diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jatim dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Pengumuman hasil rekrutmen CPNS di Pemkab Tuban menjadi kontroversi setelah sebagian peserta CPNS yang dinyatakan diterima dalam pengumuman pemkab Tuban, namanya tidak muncul dalam hasil tes LM FE UI yang diumumkan melalui websitenya, http://www.lmfeui.com. LM FE UI adalah lembaga yang ditunjuk Pemkab Tuban sebagai asistensi atau pendampingi dalam perekrutan CPNS di pemkab setempat. Tugasnya, membuat soal tes, menyiapkan lembar jawaban, sekaligus koreksinya.

LM FE UI sempat menyatakan website-nya dibobol hacker sehingga mereka tak mempublikasikan lagi hasil tes CPNS itu. Namun, kontroversi tetap berlanjut karena data yang sempat muncul di versi LM FE UI dan tak ada di hasil pengumuman tes versi pemkab, nama dan nomor pesertanya sesuai data pendaftaran.

Pemkab Tuban kemudian mengeluarkan pernyataan terkait kriteria penentu diterimanya peserta CPNS. Selain hasil tes LM FE UI, dua kriteria tambahan yang diindikasi sebelumnya tidak pernah diumumkan, dimunculkan. Yakni, indeks prestasi komulatif (IPK) dan pengalaman kerja. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro tanggal 31 Januari 2010)

, ,

2 Komentar

Pemprov Jatim Beri Bantuan Korban Banjir

TUBAN – Pemprov Jatim menaruh perhatian terhadap banjir di wilayah Kecamatan Palang, Semanding, dan Tuban. Menurut Wagub Jatim Saifullah Yusuf, penyebab utama banjir itu karena penggundulan hutan ada di hulu. Hal tersebut mengakibatkan air mengalir deras dari hulu menuju tiga kecamatan itu.

Sehingga, tangkis sungai di Desa Pucangan dan Desa Dawung jebol dan berdampak warga Desa Dawung, Cendoro, Gesikharjo, Glodog, dan Palang, Kecamatan Palang kebanjiran. ”Oleh karena itu, ini segera ditangani,” ujar dia.

Bagaimana penanganannya? Wagub yang kerap disapa Gus Ipul itu belum bisa menjelaskan. Dia masih akan berkoordinasi pihak pemkab setempat. Gus Ipul hanya menyatakan pemprov bakal menyiapkan dana untuk program agar banjir tak datang lagi. ”Dananya dibagi. Jika pemkab nggak mampu, ya pemprov,” ujarnya saat inpeksi mendadak (sidak) banjir di Kecamatan Palang kemarin (30/1).

Gus Ipul menuturkan, penyebab gundulnya hutan itu dikarenakan banyaknya pembalakan liar. ”Pembalakan harus ditertibkan dengan dibantu masyarakat,” imbuhnya.

Gus Ipul didampingi Kepala Bakorwil II Bojonegoro Setiadjit dan Wabup Lilik Soehardjono tiba di Palang sekitar pukul 12.00. Mereka menyambangi satu per satu rumah warga yang terendam banjir. Pejabat itu pun mengecek keadaan rumah sekaligus menampung keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Desa Palang. Rombongan juga sempat melihat kondisi tangkis sungai di Desa Pucangan.

Menurut Gus Ipul, selain memberikan bantuan dana, pemprov juga mengirimkan sejumlah makanan dan obat-obatan bagi kebutuhan warga setempat.

Sementara itu, hingga kemarin sekitar seribu rumah warga Desa Palang dan Glodog masih terendam banjir. Ratusan hektare sawah terancam panen karena banjir tersebut.

Satlak Penanggulangan Bencana Alam Tuban membangun tenda posko bencana di Desa Palang. Posko di tepi jalan itu dimanfaatkan warga untuk mengamankan barang-barang berharga. ”Kami belum bisa menaksir kerugian, sebab masih dalam pengitungan,” ujar Gus Ipul.

Dukung Proses Hukum Kasus Pungli Jembatan Timbang

Pemprov Jatim tak tinggal diam menyikapi adanya kasus pungutan liar (pungli) jembatan timbang seperti di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang. Gus Ipul menyatakan pemprov meminta penegakan hukum kasus tersebut terus berjalan. ”Kita tertibkan itu (pegawai yang terlibat kasus jembatan timbang, Red),” kata Gus Ipul saat ditanya kasus tersebut di sela-sela sidak banjir di Kecamatan Palang.

Menurut dia, sejumlah staf jembatan timbang di Jatim telah diganti. Namun, Gus Ipul tidak menyebutkan identitas dan berapa jumlah staf serta daerah mana saja yang dirotasi. ”Banyak yang sudah dirotasi. Ini untuk penyegaran. Tidak hanya di Tuban, namun di seluruh Jatim,” katanya.

Bagaimana dengan pimpinan jembatan timbang yang ada di Tuban? ”Ya jika nanti sudah waktunya, ya dirotasi juga,” jawabnya.

Gus Ipul menilai, timbulnya pungli di jembatan timbang tersebut bukan karena sistem yang rusak. Namun, disebabkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seperti diberitakan, praktik pungli jembatan timbang di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang Sabtu (13/1) lalu digerebek Unit II Satreskrim Polres Tuban. Polisi yang menyaru sebagai kernet dan penumpang truk berhasil menangkap tangan petugas di jembatan timbang ini saat menerima suap dari awak truk yang kelebihan muatan.

Sebagai barang bukti, polisi mengamankan uang jutaan rupiah yang diduga hasil suap. Hasil pemeriksaan polisi, ada enam petugas jembatan timbang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah DHP, 50, warga Jalan Merpati Kelurahan Banjarmendalan, Lamongan; IR, 44, asal Jalan Ahmad Yani Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya; ND, 56, asal Desa Kletek Empat, Kecamatan Taman, Sidoarjo; YL, 55, warga Jalan MH Tamrin Gang Rukun Bojonegoro; AH, 43, warga Jalan Bogangin, Gayungsari, Kedurus Surabaya; dan MS, 55, warga Jalan KH Marzuki Kelurahan Pangeran, Bangkalan. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro tanggal 31 Januari 2010)

,

Tinggalkan komentar

Hujan Deras, Ratusan Rumah Terendam

TUBAN – Banjir mulai ”menyerang” wilayah Tuban. Akibat hujan sejak Kamis (28/1) lalu hingga kemarin (29/1) pagi, ratusan rumah warga di Kecamatan Tuban dan Palang terendam air. Bahkan, sebuah rumah di Desa Dawung, Kecamatan Palang roboh karena diterjang air.

”Air mengalir kenceng pukul 01.00 menerjang rumah saya dan kemudian roboh,” ujar Purwanto, pemilik rumah saat ditemui wartawan koran ini.

Saat kejadian, Purwanto bersama keluarganya sudah keluar dari rumah. Air dari Desa Dawung mengalir ke Desa Palang, Gesikharjo, Cedoro, Pucangan, Leran Kulon, dan Glodok. Ketinggian air di lima desa itu rata-rata 50 sentimeter (cm) sampai satu meter.

Selain ratusan rumah warga terendam air, ratusan hektare sawah di kecamatan setempat juga terancam gagal panen.

Minimnya saluran pembuangan membuat air tak bisa cepat surut. Sampai berita ini ditulis sekitar pukul 16.30 kemarin, ketinggian air di desa-desa itu masih mencapai sekitar 70 cm. ”Sore ini (kemarin sore, Red) air masih tinggi,” kata Harun, salah satu korban banjir.

Menurut dia, penyebab banjir yang kali pertama ini terjadi di Desa Dawung tersebut dimungkinkan karena hujan besar dan banyaknya warga membuang sampah sembarangan. ”Sehingga, air sulit keluar,” ujar dia.

Sementara itu, sejumlah jalan protokol di Kota Tuban juga sempat terendam air hujan. Sejumlah petugas kebersihan sejak pagi hingga kemarin siang berupaya membersihkan jalan dari kotoran lumpur dibantu dua mobil pemadam kebakaran berisi air.

Di Kecamatan Tuban, ada empat kelurahan yang wilayahnya terendam air. Yakni, Kelurahan Sidorejo, Sidomulyo, Kingking, dan Sendangharjo. Rata-rata ketinggian air 50 cm hingga satu meter. Atmaja, salah satu warga Kelurahan Sidorejo, mengatakan, air mulai menggenangi rumahnya sekitar pukul 01.00. Sejak itu, air mengalir deras. ”Kemungkinan air ini luapan dari Bektiharjo, Kecamatan Semanding,” ujar dia.

Melihat derasnya air, sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Hal yang sama terjadi di Kelurahan Sidomulyo. Sejumlah warga mengungsikan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. ”Di rumah saya sampai lutut,” ujar Tiyas, warga kelurahan setempat.

Sebagian rumah di Kelurahan Sendangharjo juga terendam air. SDN 03 di kelurahan tersebut ikut terendam dengan ketinggian air hingga 70 cm. Akibatnya, sejumlah peralatan sekolah rusak, termasuk tiga komputer. ”Ya gimana lagi Mas, beruntung anak-anak libur,” tutur Guruh, salah satu pengajar di SDN tersebut.

Di Kelurahan Kingking, ketinggian air mencapai perut orang dewasa. ”Barang-barang saya ungsikan,” tutur Yayuk, salah satu warga kelurahan setempat.

Kapolsekta Tuban AKP Yani Susilo mengatakan, penyebab banjir di sejumlah kelurahan karena air sungai di sekitar perumahan warga meluber akibat hujan deras. ”Derasnya air juga membuat plengsengan jembatan Mangunjoyo ambrol,” kata Yani.

Menurut dia, sekitar pukul 09.00, air sudah tidak menggenangi rumah warga di empat kelurahan tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Kristiawan beserta Cipto, M. Musa (FPG Bersatu), Masyhud Faqih (FPP), Agung Supriyanto Zubaidi (FABB) dan Camat Palang Yudi Irwanto sempat melakukan sidak di lokasi banjir.

Kristiawan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan koordinasi dengan muspika setempat dan satkorlak bencan alam Tuban untuk melakukan penanganan banjir. Sementara itu Yudi Irwanto ketika dikonfirmasi belum bisa menyebutkan secara detail jumlah rumah dan sawah yang tergenang banjir. Menurut dia, lebih dari seratus rumah dan seratus hektare sawah yang terendam banjir.

”Sekarang kita masih mendata dan menunggu laporan masing-masing desa,” jelas dia. (zak) (dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 30 Januari 2010).

,

Tinggalkan komentar

Kritik Terhadap Penanganan Kebocoran Gas di Lapangan Sukowati

29 Januari 2010
Oleh : Ahmad Mustofa *)

Lagi-lagi kebocoran gas terjadi di lapangan Sukowati di Desa Campurejo, Bojonegoro. Kejadian ini tidak hanya sekali ini saja terjadi namun sudah beberapa kali bahkan di bulan Juli 2006 kebocoran gas cukup menghebohkan karena disertai bunyi ledakan. Untuk kali ini kejadiannya di Sumur 9 di lapangan Pad A Sukowati yang baru saja diujicobakan mengalami gas kick.. Bau gas yang menyengat dari sumur tersebut mengakibatkan sedikitnya 15 warga Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, wilayah ring I sumur minyak yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB P-PEJ) itu, harus menjalani rawat inap di rumah sakit terdekat. Sementara puluhan warga lainnya menjalani rawat jalan dan ratusan warga sempat mengungsi ke beberapa tempat yang dianggap aman.

Sebenarnya gas yang berbau seperti telur busuk dan yang menyebabkan beberapa warga harus dilarikan ke rumah sakit ini berjenis apa? Kalau kita lihat ciri-cirinya dan berdasarkan informasi yang di dapat penulis di lapangan, jenis gasnya adalah gas H2S (Hidrogen Sulfida) atau gas asam. Jenis gas yang tidak berwarna namun sangat berbahaya karena bisa mematikan dan salah satu cirinya adalah berbau seperti telur busuk pada konsentrasi rendah (lkurang dari 27 ppm) namun akan hilang bau telur busuknya pada konsentrasi tinggi (diatas 100 ppm) karena saraf penciuman seseorang sudah rusak oleh gas tersebut.
Gas ini juga akan dapat terbakar dan meledak pada konsentrasi tinggi di range konsentrasi tertentu. Di samping itu gas ini juga bersifat korosif, sehingga dengan mudah dapat menyebabkan karat pada peralatan-peralatan yang terbuat dari logam.

Baca entri selengkapnya »

, , ,

1 Komentar

Carut Marut Pembentukan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Tuban Periode 2009 – 2014

Tuban, 26 Januari 2010
Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Tuban – FKB)

Sungguh sangat ironi, di tengah sorotan masyarakat akan kinerja DPRD Tuban yang sangat memprihatinkan pada periode lalu (2004 – 2009) dengan menduduki tingkat kinerja di urutan paling akhir dari 38 kabupaten / kota se-Jawa Timur (Menurut versi JPIP /The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi ), sekarang ini DPRD Tuban masih silang sengketa soal pembentukan alat kelengkapan dewan dan bahkan pembentukan pimpinan definitif sempat terkatung-katung selama empat bulan walau akhirnya terbentuk juga dan diresmikan pada tanggal 16 Desember 2009.

Baca entri selengkapnya »

, ,

Tinggalkan komentar

Ketua DPRD Dituding Lamban

TUBAN – Usulan Hak angket CPNSD Tuban yang sudah diajukan beberapa waktu lalu nampaknya belum direspon oleh ketua DPRD setempat, Kristiawan. Hal ini membuat sebagian inisiator hak angket geram. Mereda menuding ketua dewan tidak ada niatan untuk memercepat masalah ini selesai.

Usulan hak angket disampikan ke pimpinan DPRD pada 11 Januari lalu. Hasil penggalangan hak angket ada 28 wakil rakyat yang menandatangani. Mereka berasal dari enam fraksi dari tujuh fraksi yang ada digedung dewan. Yakni, FKB, FPDIP, FPD, FPP, F Gerindra, dan FABB.

Dari jumlah itu, sesuai dengan tatib DPRD sudah memenuhi syarat yang ada. Yakni, lebih dari 7 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Setelah berkas itu disampaikan, ketua DPRD Kristiawan menyatakan berkas tidak lengkap. Namun, politisi PG itu tidak menyebutkan secara detail ketidaklengkapan berkas hak angket tersebut.

Sunoto, salah satu inisiator hak angket mengatakan, dirinya menilai ketua dewan tidak ada niatan untuk segera menangani masalah hak angket. ”Buktinya sampai sekarang belum juga ada kesimpulan,” ungkap sekretaris FPDIP DPRD Tuban itu.

Hal inilah yang membuat para inisiator mulai tidak percaya dengan pimpinan. ”Saya nggak yakin ketua dewan akan segera menangani,” tuturnya.

Meski dengan alasan alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Lantas, lanjut politisi asal Kerek itu, mestinya pihak terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan bupati segera tanggap menangani hal ini biar tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pimpinan dewan segera memberikan kesimpulan terkait hak angket tersebut.

Dikatakan Sunoto, dirinya juga mendukung aksi sebagian masyarakat yang telah mendatangi DPR RI, sehingga akan terdengar langsung oleh pusat. Dirinya berharap agar DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bumi Ronggolawe terkait permasalahan CPNSD.

Hal senada dikatakan Fahmi Fikroni, inisiator hak angket lainnya. Menurut politis muda asal Jenu itu, jika ketua dewan menyatakan berkas hak angket ada kekurangan, mestinya segera menyampaikan hal itu kepada para inisiator. ”Sehingga, bisa kami perbaiki. Kalau tidak segera diserahkan, ini otomatis sangat menghambat,” tegas dia.

Sebab, lanjut dia, hak angket ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang telah menjadi korban rekrutmen CPNSD. Pihaknya mengakui akan tetap memerjuangkan aspirasi masyarakat terkait kontroversi CPNSD 2009.

Terpisah, ketua DPRD Tuban Kristawan mengatakan, meski dirinya telah menganggap berkas hak angket CPNSD kurang lengkap, namun sampai saat ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan terkait hak angket CPNSD. ”Karena alat kelengkapan belum terbentuk,” jawab dia.

Sebab, kata politisi asal Bangilan itu, dalam hak angket itu nanti akan dibahas melalui badan musyawarah (banmus) yang dilanjutkan dalam paripurna. Sehingga, ketika belum ada banmus, maka belum bisa dilakukan. Sebelumnya, Kristiawan menyatakan, dirinya tidak ada niatan untuk menghambat hak angket itu. Dirinya tetap mendukung usulan itu selagi sesuai dengan mekanisme yang ada.

Sementara itu, gerakan menggugat BKD Tuban melalui facebook terus bertambah. Kalau Selasa (26/1) sampai pukul 17.36 mencapai 1.224, kemarin (27/1) sampai pukul 17.32 sudah mencapai 1.267, atau bertambah 43 anggota. Hal ini membuktikan, dorongan masyarakat terhadap pemerintah di Tuban agar transparan dalam rekrutmen CPNSD cukup tinggi. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 28 Januari 2010).

,

2 Komentar

Rapat Gabungan Fraksi Ricuh, Pembahasan Alat Kelengkapan DPRD Deadlock

TUBAN – Rapat koordinasi antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi kemarin (26/1) berlangsung ricuh. Penyebabnya, terjadi saling tarik ulur antaranggota fraksi. Akibatnya,

rapat untuk membahas alat kelengkapan DPRD itu berakhir deadlock (menemui jalan buntu).

Informasi yang diperoleh Radar Bojonegoro menyebutkan, rapat tertutup itu dimulai sekitar pukul 11.30. Ketua DPRD Tuban Kristiawaan yang memimpin rapat langsung menuju pembahasan alat kelengkapan dewan. Seperti badan musyawarah (Banmus),

badan anggaran (Banggar), badan legislasi (Baleg), badan kehormatan (BK).

Namun, hal itu ditolak oleh FKB, FPDIP, dan FGerindra. Ketiga fraksi itu meminta agar pimpinan dewan membahas komisi terlebih dahulu. Sebab, pembentukan komisi pada 18 Januari lalu dianggap tidak sah. Namun, ketua dewan tidak menghendakinya. Hal itulah yang memancing emosi sebagian anggota yang ikut rapat.

Adu mulut antaranggota dewan terjadi. Hingga akhirnya sebagian anggota menggebrak meja sebagai bentuk protes kebijakan itu. Entah siapa saja anggota dewan yang sempat menggebrak meja. Karena masih tarik ulur, akhirnya rapat diskors sekitar sekitar satu jam. “Pertama saya memprotes dengan menggebrak meja agar ketua membahas komisi terlebih dahulu, karena pembentukan komisi belum sah. Sebab, FKB dan FPDIP belum masuk. Mestinya itu dimasukkan dulu, baru kita membahas alat kelengkapan yang lain,” ungkap Wakil Ketua FKB Syakir Syafi’i saat skors.

Menurut politisi asal Rengel itu, jika komisi tidak diselesaikan, selanjutnya akan terjadi ketidakberesan di DPRD. Sikap itulah yang memicu amarah anggota lain. Namun, Syakir tidak menyebutkan identitas anggota yang sempat menggebrak meja. “Ya anggota lain juga marah, ikut menggebrak meja,” ungkapnya.

Sumber internal DPRD menyebutkan, selain terjadi saling menggebrak meja, sebagian anggota dewan malah ada yang hampir adu jotos. Awalnya, salah satu pimpinan dewan memberikan pandangan, namun oleh anggota fraksi dipotong. Karena memotong pembicaraan, salah satu anggota fraksi lainnya memegang pundak anggota yang memotong pembicaraan pimpinan dewan. “Ya hampir saja adu jotos,” ujar salah satu sumber yang enggan disebut namanya.

Terpisah, Ketua FPDIP Karjo mengakui terjadi adu mulut. Sebab, FKB dan FPDIP dengan didukung FGerindra mengusulkan agar membahas komisi terlebih dahulu, tapi tak diindahkan pimpinan. “Kita tetap ingin komisi diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya. Sekitar pukul 13.30 rapat kembali dimulai dan membahas komposisi alat kelengkapan lain. Sementara untuk komisi dibahas setelah komposisi alat kelengkapan lainnya selesai. Rapat yang berakhir pukul 16.00 itu pun deadlock. “Deadlock mas, dilanjut besok (hari ini, Red),” imbuh Syakir usai rapat.

Ketua DPRD Kristiawan mengakui rapat berlangsung panas. “Ya ada yang menggebrak meja, tapi sudah saya lerai,” paparnya. Menurut dia, rapat berakhir deadlock karena masih tarik ulur dalam pembahasan proporsional jumlah anggota dalam alat kelengkapan dewan. “Kita lanjutkan besok (hari ini, Red),” janjinya.

Seperti diberitakan, FKB, dan FPDIP, didukung FGerindra meminta agar ketua DPRD meninjau ulang pembentukan komisi-komisi. Sebab, pembentukan komisi dinilai tidak kuorom sehingga cacat hukum, karena belum dihadiri FKB, FPDIP, dan FGerindra. (zak)
(Dikutip dari Radara Bojonegoro, tanggal 28 Januari 2010).

,

1 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.