Kekalahan Politik NU Tidak Perlu Diratapi

Monday, 20 April 2009 13:35

gus-solahOleh; KH. Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng

HASIL hitung cepat sejumlah lembaga riset terhadap pemilu menunjukkan partai-partai yang didirikan atau berkaitan dengan organisasi NU gagal total. Jumlah gabungan pemilih PKB+PPP+PKNU+PPNUI hanya di bawah jumlah pemilih PDIP atau Partai Golkar, apalagi Partai Demokrat.

Fakta tragis itu membuat banyak tokoh dan warga NU meratapinya. Apalagi, tidak ada seorang pun tokoh yang berasal dari kalangan NU yang muncul sebagai bakal cawapres, apalagi bakal capres. Perlukah kita meratapi hal itu?

Faktor Penyebab

Peta politik 1955 menjadi acuan bagi banyak pengamat politik dalam melakukan analisis terhadap perpolitikan di kalangan NU. Padahal, telah terjadi perubahan besar yang amat mendasar.

Pertama, sejak NU mengganti asas Islam dengan Pancasila pada Muktamar 1984, tidak ada hambatan ideologis bagi warga NU untuk memilih partai berasas Pancasila. Walaupun NU kembali berasas Islam pada Muktamar 1999, tidak ada perubahan dalam masalah itu karena PBNU membidani lahirnya PKB yang berasas Pancasila.

Kedua, NU secara resmi bergabung dan akhirnya memutuskan hubungan dengan Masyumi dan PPP. Sejumlah tokoh dan warga NU bergabung dengan Golkar. Sebagian besar di antara mereka tetap bertahan di partai- partai tersebut. Pada saat PB NU membidani PKB (1998), tidak ada upaya untuk mengajak seluruh tokoh NU di PPP dan Golkar untuk bergabung. Akibatnya, jumlah pemilih Partai NU pada Pemilu 1955 > 18%, sedangkan pemilih PKB pada Pemilu 1999 berjumlah sedikit di atas 12 persen.

Ketiga, PKB dilanda konflik internal berkepanjangan. Matori Abdul Djalil dilengserkan dari jabatan ketua umum (2001). Selanjutnya, pemecatan Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen (2003) yang diikuti dengan pemecatan Alwi Shihab dari posisi ketua umum (2004).

Pasca Muktamar Semarang, muncullah PKNU. Terakhir adalah pemecatan terhadap Ketua Umum Muhaimin Iskandar yang diakhiri dengan putusan MA yang mengakui Imin (Muhaimain) dan menyebabkan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) tergusur dari posisi ketua umum dewan syura.

***

Tentu keadaan yang diratapi banyak warga NU itu perlu diperbaiki. Pertanyaan pertama ialah perlukah struktur NU melakukan sesuatu, lantas apakah yang bisa dilakukan? Paling jauh struktur NU hanya bisa memberikan saran agar konflik internal PKB dapat diselesaikan dengan baik, melalui Muktamar PKB 2010. Tetapi, struktur NU tidak perlu terlibat, apalagi memihak salah satu pihak.

Akan lebih baik lagi apabila PKNU dan PKB bergabung kembali karena ternyata PKNU tidak lolos ke Senayan. PB NU bisa mendorong kedua partai itu bergabung lagi tanpa paksaan. Upaya itu amat sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Struktur NU sebaiknya hanya berperan sebagai katalisator.

Cukup banyak warga dan tokoh NU yang meratapi kekalahan NU itu dan masih berkeinginan supaya NU mempunyai partai tempat menyalurkan aspirasi warga NU. Partai semacam itu punya hubungan khusus dengan struktur NU sehingga dapat saling menguntungkan. Bagaimana menanggapi sikap seperti ini?

Perlu disadari bahwa upaya semacam itu akan sia-sia. NU telah mencoba mendirikan PKB yang ternyata sarat dengan konflik dan juga tidak baik komunikasinya dengan struktur dan warga NU. Perolehan suaranya maksimal hanya sekitar 12 persen (1999), lalu merosot. Manfaat mempunyai partai dengan mafsadatnya tidak sebanding, jauh lebih kecil.

Banyak warga dan aktivis NU yang menjadi anggota legislatif dan pengurus sejumlah partai di luar PKB, PKNU, dan PPP. Misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok.

Survei Kompas (Maret 2009) mengungkap fakta yang mungkin tidak banyak diperhatikan, yaitu penyebaran suara warga NU ke sejumlah partai. Suara warga NU tersebar ke PD = 29,8%; PDIP = 19,4%; PG = 16,3%; PPP = 7,1%; PKS = 6,8%; PKB = 5,9%; PKNU = 1,3%.

Fakta di atas menunjukkan bahwa warga NU sekarang berbeda dengan era NU menjadi partai, sifatnya cair, tidak mungkin lagi dikelompokkan ke dalam satu partai sebagai pengganti Partai NU. Itu juga dipengaruhi perubahan asas partai seperti diuraikan di atas. Putra-putri warga (partai) NU sudah tersebar ke mana-mana dan tidak punya lagi keterikatan dengan NU sebagai entitas politik. Mereka hanya terikat dengan NU dalam budaya agama.

***

Apakah perlu dan mungkin NU kembali menjadi partai? Bukankah saat NU menjadi partai bisa menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia? Tidak mungkin NU kembali menjadi partai. Kesempatan NU kembali menjadi partai hanya pernah ada pada 1998.

NU dulu bergabung dengan Partai Masyumi karena saat itu kita baru menyusun landasan negara dan NU ikut menginginkan Islam menjadi dasar negara. Setelah gagal memperjuangkan melalui PPKI pada 1945, Partai NU bersama partai Islam yang lain kembali gagal memperjuangkan Islam menjadi dasar negara dalam Majelis Konstituante. Lalu, NU menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada kebutuhan NU untuk menjadi partai politik.

Apakah NU ke depan sama sekali tidak boleh berpolitik? Politik kekuasaan atau politik kepartaian jelas harus dijauhi oleh struktur NU, dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas, untuk tanfidziyah maupun syuriyah.

Tetapi, politik yang mulia adalah yang tidak berorientasi kekuasaan, tetapi berorientasi membela kepentingan rakyat banyak -rakyat kecil- tidak harus dijauhi. NU bahkan harus bergulat lebih intens dalam politik semacam itu.(telah dipublikasikan di Jawa Pos, 20/4/09)

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: