Kondisi Perempuan Masih Memprihatinkan

Tuesday, 2 June 2009 13:21
Oleh: Khofifah Indar Parawansa, Ketua PP Muslimat NU

Khoffifah Indarparawangsa

Khoffifah Indarparawangsa

Kondisi perempuan Indonesia, terutama terkait akses peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan, tetap memprihatinkan. Oleh karena itu, perubahan kebijakan dan transformasi sosial ke arah yang lebih sensitif jender perlu terus diperjuangkan. Dengan jumlahnya yang besar, perempuan sebetulnya merupakan tolok ukur penting dalam mendeskripsikan kondisi bangsa. Namun, selama ini kondisinya masih memprihatinkan.

Untuk itu, kita harus berpikir tentang pengarusutamaan jender dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan terutama mengarah ke kesadaran perempuan untuk memberdayakan dirinya sendiri (self empowerment). Tak jarang hambatan itu datang dari perempuan sendiri. Sebagian perempuan relatif mapan dari segi pendidikan, material, dan telah menikmati berbagai fasilitas, namun mempunyai hambatan sosial budaya baik dalam diri maupun lingkungannya.

Kita tetap perlu affirmative action atau penguatan khusus guna mengejar ketertinggalan perempuan, selain gerakan akar rumput tersinergi. Tindakan khusus itu agar perempuan dalam pembangunan bisa mulai dengan titik awal yang sama. Sebagai contoh, untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam pendidikan dapat diikhtiarkan adanya beasiswa khusus perempuan. Setelah ketertinggalan terkejar, tindakan khusus ditinggalkan.

Affirmative action yang telah diikhtiar antara lain kuota 30 persen perempuan di parlemen. Perempuan di parlemen diharapkan mewarnai kebijakan yang lebih sensitif jender. Ada yang berpendapat strategi kuota perempuan di parlemen belum terlihat pengaruhnya. Akan tetapi, setidaknya telah ada upaya dari kelompok yang termarjinalkan untuk mengubah tatanan politik. Ikhtiar ini masih perlu karena perubahan dan transformasi sosial di Indonesia masih berlanjut.

Eksistensi Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi yang menaungi jutaan warganya, tak ketinggalan mencermati persoalan yang dihadapi kaum perempuan sekaligus mencari pemecahan masalah (problem solving). Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU di Makasar, Sulawesi Selatan, pada 29 Mei-1 Juni 2009, membuktikan bahwa problem-problem keumatan, khususnya menyangkut perempuan harus dipecahkan bersama. Di antaranya, terdapat pembahasan masalah nikah sirri. Masalah ini penting karena nikah sirri biasanya diikuti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagian besar korbannya adalah perempuan. Memang para ulama mengatakan itu boleh, tapi nikah siri kerap menimbulkan kekerasan.

Muslimat yang selama ini aktif menangani kasus kekerasan pada kaum perempuan, menempatkan kasus pernikahan siri itu pada salah satu bahasan utama Rakernas. Di sejumlah tempat, banyak perempuan yang dinikahi siri dipaksa �melayani� pria. Padahal, kondisinya saat itu tak memungkinkan.

Selain nikah siri, Rakernas juga membahas nikah muth�ah (kawin kontrak) dan aborsi. Masalah-masalah tersebut, telah dimasukkan dalam draf materi bahtsul masail dan telah siap untuk dikaji. Meskipun hukum nikah mut�ah itu sudah jelas haram, nanti akan kita bahas kembali. Masalah aborsi juga akan kita bahas.

Berkait dengan situasi menjelang Pemilu Presiden 2009, bahtsul masail Rakernas Muslimat NU juga membicarakan soal memilih pemimpin yang membawa kebaikan bagi umat. Hal itu sangat penting karena tak semua pemimpin yang dihasilkan Pemilu, mau bekerja untuk rakyat. Memilih pemimpin yang mashlahah (membawa kebaikan bagi umat) juga akan kita bahas.

Pelbagai problem perempuan di Indonesia telah lama kita sadari, membutuhkan perhatian serius. Kiranya kita memperhatikan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2003, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang belum atau tidak pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki, yakni 11,56 persen berbanding 5,43 persen. Penduduk perempuan buta huruf berjumlah sekitar 12,28 persen, sedangkan penduduk laki-laki buta huruf berjumlah sekitar 5,84 persen.

Kualitas hidup perempuan dari aspek kesehatan juga tidak menggembirakan. Angka harapan hidup perempuan memang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, tetapi angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga berpengaruh kepada kualitas tenaga kerja perempuan. Kualitas tenaga kerja perempuan secara umum relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini antara lain dicirikan dengan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah sekitar 53,5 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak pernah sekolah (46,54 persen). Sedangkan perempuan yang tamat sekolah dasar ke atas 32,8 persen atau masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (67,2 persen).

Jumlah perempuan bekerja juga relatif rendah (30,8 juta), sementara laki-laki 59,90 juta orang. Padahal, penduduk usia kerja perempuan mencapai 50,2 persen dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 152,6 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari penduduk usia kerja laki-laki (49,8 persen).

Kaum perempuan tersebar di berbagai wilayah yang sangat luas. Sebagian dari mereka masih hidup di daerah terpencil yang belum memperoleh berbagai fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai peluang lain. Kalaupun ada, sebagian perempuan lain belum menjangkau berbagai fasilitas meskipun telah tersedia karena hambatan kemiskinan. (telah dipublikasi di duta masyarakat, 30/05/09), dikutip dari web site GP Anshor, oleh Khozanah Hidayati, 7 Juni 2009.

ULASANKU:

KHozanah Hidayati (Ana Ridwan)

KHozanah Hidayati (Ana Ridwan)

Untuk mengangkat derajat perempuapan dengan kondisi seperti disebutkan artikel di atas memang sangat dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dan terutama oleh political will pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama dalam penerapan affirmative action seperti beasiswa khusus perempuan, pusat kesehatan perempuan, kredit modal perempuan, kuota 30% di parlemen untuk perempuan dan lain-lain.

Bagaimanakah model-model affirmative action tersebut harus diimplementasikan? Untuk beasiswa bagi perempuan mestinya tidaklah terlalu sulit dirumuskan dan diaplikasikan, hanya niat dari pemerintahlah yang harus didorong dan diwujudkan. Sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik, adil dan merata.

Pusat Kesehatan Perempuan adalah suatu bentk pelayanan masyrakat yang mendedikasikan diri untuk melayani merawat, memelihara dan mengobati beberapa penyakit yang banyak diderita oleh kaum perempuan, mulai dari kesehatan kandungan, perawatan selama hamil, perawatan saat dan paska melahirkan serta perawatan bayi dan anak. Dan juga harus digagas pusat kesehatan perempuan paruh usia untuk menangani dan mencegah penyakit kanker payudara, kanker rahim, osteoporosis, dll.

Semoga beberapa gagasan yang mengemuka di atas bisa terlaksana dan mendapatkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah mapun masyarakat dan tentunya dari kaum perempuan itu sendiri (Ana Ridwan).

Iklan
  1. #1 by husain on Juni 9, 2009 - 11:45 am

    Perjuangkan Bu! cita2 mengangkat derajat kaum
    perempuan di DPRD Tuban nanti, dan semoga
    berhasil atau paling tidak bisa memberikan
    kiprah mengangkat derajat kaum perempuan,
    khususnya di daerah Tuban (Husain TBN)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: