Bersikap Bijaksana pada NU

Friday, 24 July 2009 8:28
Beragam opini yang berkembang di kalangan warga Nahdlyin dan publik pada umumnya dalam menilai sepak terjang NU, mengeluhkan keterlibatan NU dalam politik praktis, apalagi selalu dalam posisi kalah. NU dianggap tidak lagi memiliki pengaruh politik pada publik setidaknya di kalangan warganya sendiri. Bisa di baca dalam tiga event kompetisi politik, saat Pilpres 2004 yang memberikan dukungan pada pasangan Megawati dan KH. Hasyim Muzadi, juga gagal dalam memenangkan pasangan Khofifah dan Mujiono. Terakhir, NU juga dianggap tidak kuat mendokrak suara JK-Wiranto pada Pilpres 2009, khususnya di Jawa Timur sebagai basis utama nahdlyin.

Opini tersebut perlu ditanggapi untuk menempatkan institusi NU secara bijaksana, tidak harus ”menelanjangi” institusi secara membabi buta. Karena NU secara institusional tidak pernah terlibat secara langsung dalam politik praktis apalagi dalam pertarungan kekuasaan, NU tetap dalam koridornya sebagai institusi yang independen sebagaimana khittah 1926 NU. Dalam konteks ini, sangat jelas antara kebijakan institusi dengan kebijakan personal.

Para pengendaranya yang selalu membawa NU pada wilayah politik kekuasaan, meskipun para ”penumpangnya” sudah mengingatkan sejak awal untuk tidak membawa organisasi pada wilayah yang sarat dengan pragmatisme tersebut. Karena sebagian penumpangnya memiliki arah politik yang berbeda, sebagian lagi berupaya untuk tidak melibatkan diri. Memutuskan pada salah satu pilihan politik, tentu akan mencederai pilihan politik lainnya.

Memang tidak mudah membedakan sosok personal sebagai pemimpin organisasi dan personalnya sebagainya individu atau warga negara yang bebas menentukan pilihan politiknya. Sehingga, secara personal tidak ada beban dalam melangkah ke arena politik kekuasaan, namun secara tidak langsung posisinya sebagai top leader juga dimanfaatkan untuk bisa memaksimalkan. Lagi pula pihak luar selalu mendang sosoknya sebagai pemimpin organisasi, bukan personalnya.

Jadi, tidak benar jika NU dikatakan kalah apalagi harus disalahkan. Mereka yang memiliki posisi strategis dan otoritas dalam menggiring institusi ke dalam wilayah politik praktis, menjadi tim sukses, atau figur pendukung salah satu kandidat yang bertarung. Mereka yang seharusnya menyadari kekeliruan dan kekalahannya, oleh berbagai kalangan dianggapnya sebagai kekalahan kolektif.

Di sisi lain, diakui atau tidak, sekarang telah terjadi pergeseran paradigma publik termasuk juga warga nahdlyin dalam memilih pemimpin bangsa, oleh William Liddle diistilahkan sebagai era politik ketokohan. Pertarungan dalam pemilu lebih banyak diwarnai pencitraan dan jualan pesona para tokoh populer, sangat dipengaruhi ketokohan para kandidat, bukan lagi ketokohan seorang tim sukses (tokoh pendukungnya). Tentu berbeda dengan pemilu pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, di mana panggung politik masih dimeriahkan oleh pertarungan ideologi atau aliran.(Kompas, Selasa, 7 Juli 2009).

Jika selama ini publik termasuk juga warga nahdlyin memberikan pilihan politiknya lebih subjektif, lebih mengedepankan aspek kedekatan nilai budaya, ideologi keagamaan dan kurang memperhatikan agenda program kandidat. Preferensi politik publik secara umum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor etnisitas dan isu-isu primordial, termasuk pengaruh tokoh agama dan masyarakat yang ada disekitarnya. Sekarang ini lebih melihat figur, track record kandidat, melihat kebijakan program kerja yang lebih menjanjikan. Publik kita sedikit cair dan relatif tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai pendukung fanatik suatu kelompok tertentu.

Diperkuat lagi dengan pilihan politik publik yang sekarang lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Rasionalitas dalam konteks ini dipahami sebagai gerakan independen publik dalam menentukan pilihannya.

Sebenarnya independensi politik warga nahdlyin dan publik secara umum, tidak lepas dari peran penting NU yang selama ini aktif dalam membangun gerakan civil society dan pendidikan politik, khususnya saat NU dipimpin oleh Gus Dur.

Generasi baru yang cerdas tentu tidak dipahami sebagai musuh NU yang selama ini mengandalkan ketaatan warganya. sebab NU berupaya membangun simpatik warganya secara rasional, dengan berbagai agenda program yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Lagi pula, NU sangat meyakini pembangunan demokrasi yang substansial akan lahir dari masyarakat yang cerdas secara politik. Publik yang lebih rasional akan ”merangsang” semua parpol untuk mengajukan caleg dan kandidatnya yang lebih baik dan berkualitas dalam setiap kompetisi politik. Bahkan ke depan, publik yang lebih rasional akan membangun sistem demokrasi lebih aspiratif lagi, karena tingkat kepercayaan pemilih tentu melihat sejauh mana aspirasi mereka ditanggapi.

Realitas tersebut, mengharuskan elit NU struktural untuk tidak mudah menjadi “penghubung” kepentingan politik kelompok tertentu, agar tidak dianggap lemah oleh berbagai kalangan. Di sisi lain, ”pembangkangan” warga nahdlyin dari pengaruh politik elit NU, tidak hanya dipahami sebagai gambaran pudarnya pengaruh politik. Tetapi juga dipahami sebagai kritik pada pengurus NU yang selama ini lebih banyak terlibat dalam wilayah politik kekuasaan dan melupakan kepentingan publik termasuk warga nahdlyin itu sendiri.

Agar NU tidak ditinggalkan warganya, maka setidanya NU harus mempertegas sikapnya pada politik praktis, serta konsisten dalam melaksanakannya. Tidak cukup hanya himbauan dan harapan, perlu aturan yang jelas agar khittah NU tidak disalahpahami oleh elitnya sesuai interprestasi personal, soal keterlibatan elit NU struktur khususnya top leader dalam berbagai tingkatan. NU juga harus mempertegas hubungannya dengan partai politik khususnya yang selama ini menganggap dirinya partai berbasis NU. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyeret NU ke dalam arus perebutan kekuasaan-politik, yang sarat dengan warna pragmatisme.

Keharusan NU tetap konsisten dalam memainkan perannya sebagai lembaga sosial keagamaan (Ijtima’iyah Diniyah Islamiyah). Melakukan sinergi peran secara mendasar khususnya dalam membangun gerakan politik etik dan moral secara universal, da’wah Aswaja yang lebih moderat dan toleran, keberpihakannya pada masyarakat miskin dengan berbagai advokasi kebijakan publik, melakukan agenda pemberdayaan masyarakat, serta agenda sosial keagamaan dan kebangsaan secara umum yang juga tidak kalah pentingnya. Dengan agenda tersebut, NU dapat meningkatkan kepercayaan yang baik pada publik khususnya warga nahdlyin itu sendiri. Semoga.(Dikutip dari Website Gerakan Pemuda Ansor, tanggal 26 Juli 2009 Oleh Khozanah Hidayati).

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: