Perlu Reformulasi Khittah NU 1926 – Satu Prinsip Beragam Tafsir

Selasa, 14 Juli 2009 19:19:00 WIB
Reporter : Ainur Rohim

?Surabaya-Tafsir khittah NU 1926 kembali menghangat menjelang muktamar bulan Januari 2010 di Makassar, Sulsel. Apakah perlu tafsir tunggal atas masalah prinsip dan strategis ini?

“Perlu penajaman kembali konsep kembali ke khittah 1926,” ujar Wakil Ketua PWNU Jatim, H Sholeh Hayat di Surabaya, Selasa (14/7/2009).

Sejak diputuskan pada muktamar NU ke-27 di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Situbondo tahun 1984, tak ada keseragaman di antara kiai dan tokoh NU mengenai aplikasi konsep khittah 1926. Realitas ini makin berkembang setelah era reformasi yang ditandai banyak wadah politik baru berdiri dan mengklaim memiliki kaitan langsung maupun tak langsung dengan NU.

“Secara institusional NU itu netral. Tapi, apakah pengurus NU di semua tingkatan diharuskan bersikap demikian? Hal itu harus dirumuskan kembali,” tambah Sholeh Hayat. Tujuannya, agar tak ada silang pendapat dan tabrakan dari munculnya beragam tafsir khittah 1926 di kalangan akar bawah NU.

“Warga NU di bawah tak menafsirkan sendiri-sendiri. Sudah jadi kebutuhan untuk menghasilkan tafsir bersifat final,” tegas Sholeh Hayat.

Mengingat strategisnya masalah ini, kata Sholeh, NU Jatim bakal menggagendakannya untuk dibicarakan pada muktamar Makassar nanti. “Ada penataan kembali khittah Nadhliyyah, sehingga tak ada dobel tafsir,” jelasnya.

Dia menyatakan, dibanding agenda pemilihan calon rois am dan ketua umum tandfiziyah, reformulasi prinsip khittah 1926 itu bobotnya lebih penting dan strategis.

Masalah ini terus dibicarakan di beberapa forum muktamar NU pasca-diputuskan pada muktamar 1984 di Situbondo, baik pada muktamar di Pondok Krapyak Yogyakarta tahun 1989, muktamar di Pondok Cipasung Tasikmalaya Jabar 1994, muktamar di Pondok Lirboyo Kediri tahun 1999, maupun muktamar di Asrama Haji Donohudan Solo tahun 2004.

Di samping soal reformulasi khittah 1926, kata Sholeh Hayat, NU Jatim juga memandang problem ekonomi riil warga NU, khususnya yang bergerak di sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya mesti diperhatikan serius.

“Terutama aspek pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran. Banyak warga NU bermata pencaharian petani, sehingga kebutuhan pupuknya mesti dipenuhi. Begitu pun yang bekerja sebagai nelayan, mesti ada jaminan pemenuhan solar untuk melaut. Hal itu harus diperjuangkan pengurus NU di semua tingkatan,” katanya mengingatkan.[air] (Dikutip dari: Beritajatim.com tanggal 26 Juli 2009 oleh Khozanah Hidayati).

Iklan

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: