Caleg yang Tergusur Bisa Ajukan Gugatan ke MK

Jika KPU Laksanakan Putusan MK
SURABAYA – Para calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang terancam tergusur gara-gara putusan Mahkamah Agung (MA) masih punya peluang. Melalui parpol, mereka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan MA tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud M.D. menyatakan, pada prinsipnya, MK memang tidak boleh mencampuri putusan MA yang membatalkan pasal 22 huruf c serta pasal 23 ayat 1 dan 3 peraturan KPU No 15 tahun 2009 tentang penghitungan perolehan kursi DPR RI tahap II. Namun, ketika KPU melaksanakan putusan MA tersebut dan mengeluarkan keputusan baru tentang perolehan kursi anggota legislatif, persoalan itu menjadi domain MK.

”Jadi, yang bisa digugat adalah keputusan KPU-nya, bukan putusan MA-nya,” tegas Mahfud saat berbincang dengan Jawa Pos di kantor JTV Surabaya tadi malam (28/7).

Begitu KPU menetapkan keputusan baru, tiga hari setelahnya, MK akan membuka lagi pendaftaran sengketa hasil pemilu. Mekanismenya sama seperti pendaftaran sengketa pemilu beberapa waktu lalu. Yang berhak mendaftarkan gugatan bukan perorangan caleg, tapi harus atas nama parpol. Gugatan harus ditandatangani ketua umum dan Sekjen parpol.

Setelah parpol mendaftarkan gugatan, MK wajib mengeluarkan putusan maksimal dalam 35 hari. Apakah keputusan KPU yang mendasar putusan MA nanti bisa mentah di MK? ”Bisa saja,” kata Mahfud. ”Tapi, kami harus pelajari dulu materi gugatannya,” tambahnya.

Dengan peluang yang disampaikan Mahfud tersebut, berarti 66 caleg yang terancam tergusur dari daftar anggota DPR periode 2009-2014 bisa sedikit bernapas lega. Sebab, masih ada satu mekanisme yang bisa ditempuh untuk mempertahankan kursi mereka.

Seperti diberitakan, dalam putusannya bertanggal 18 Juni itu, MA membatalkan pasal 22 huruf c serta pasal 23 ayat 1 dan 3 pada Peraturan KPU No 15 Tahun 2009. MA beralasan, pasal 22 dan 23 itu bertentangan dengan pasal 205 ayat 4 UU Pemilu No 10 Tahun 2008.

Jika dilaksanakan oleh KPU, putusan MA itu berakibat pada berkurangnya jumlah kursi partai-partai kecil di DPR. Misalnya, Hanura bakal kehilangan 12 kursi, PAN 15 kursi, dan PPP 16 kursi. Sebaliknya, partai besar seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar justru mendapatkan tambahan kursi. Demokrat bakal bertambah, dari 150 (hitungan KPU) menjadi 180 (hitungan setelah putusan MA). Golkar menjadi 125 kursi dari sebelumnya 107 kursi.

Mahfud yakin, KPU akan melaksanakan putusan MA tersebut. Saat ini, menurut dia, KPU sedang menunggu hasil penghitungan pemilihan ulang di sejumlah daerah yang belum selesai. Itu juga atas perintah MK dalam putusan sengketa hasil pemilu lalu. ”Saat ini seolah diopinikan KPU tidak mau melaksanakan putusan MA,” ungkap guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia itu.

Dia juga menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara Stadium General Dies Natalies Ke-27 Universitas Bhayangkara Surabaya kemarin. Mantan wakil ketua umum DPP PKB itu menilai, langkah sejumlah caleg, termasuk Zaenal Ma’arif (caleg Partai Demokrat), mengajukan judicial review terhadap peraturan KPU ke MA sudah tepat. Itu memang kewenangan MA.

Karena itu, Mahfud menolak memberi penilaian tentang materi putusan MA tersebut. ”Nanti kalau sudah menjadi keputusan KPU, baru masuk ke substansi. Wewenangnya di MK,” jelasnya.

KPU Tak Bisa PK

Putusan MA yang membatalkan aturan KPU tentang tata cara penghitungan kursi tahap II bagi anggota DPR adalah kasus politis. Karena itu, KPU juga harus segera mengambil langkah politis untuk menyelesaikannya. Pendapat itu disampaikan mantan hakim konstitusi Prof H.A.S. Natabaya SH.

”KPU tidak bisa melakukan PK (peninjauan kembali). Peraturan MA tidak memberikan kesempatan untuk itu,” kata Natabaya dalam diskusi di KPU kemarin (28/7).

Menurut Natabaya, KPU perlu segera bertemu dengan DPR sebagai pembuat undang-undang. Tidak cukup dengan DPR, KPU sekaligus perlu bertemu dengan MA dan MK (Mahkamah Konstitusi) untuk membahas putusan tersebut.

Terkait dengan putusan MA yang kontroversial itu, Natabaya memberikan catatan tersendiri dalam hal sikap hakim pembuat putusan. Sebelumnya, lanjut dia, pernah muncul gugatan uji materiil terhadap pasal penghitungan tahap II untuk kursi DPR (pasal 22 huruf c serta pasal 23 ayat 1 dan 3) yang diatur dalam Peraturan KPU No 15 Tahun 2009. Saat itu, yang mengajukan uji materiil adalah caleg PDIP Hasto Kristiyanto. Tapi, oleh MA, gugatan tersebut ditolak.

Setelah itu, muncul lagi gugatan uji materiil terhadap pasal yang sama pada peraturan KPU tersebut. Kali ini yang mengajukan para caleg DPR dari Partai Demokrat. Mereka, antara lain, Zaenal Ma’arif (Dapil Jateng V), Yosef B. Badoeda (Dapil NTT I), M. Utomo A. Karim (Dapil Jatim VII), dan Mirda Rasyid (Dapil Lampung I).

Kali ini upaya para caleg dari Demokrat itu berhasil. MA akhirnya mengabulkan gugatan uji materiil mereka.

Putusan MA itulah yang mengherankan Natabaya. ”Seharusnya, tidak bisa diterima (hak uji materiil) karena sebelumnya sudah buat satu norma pada putusan Hasto,” kata guru besar Universitas Sriwijaya tersebut. ”Bagaimana bisa berbeda, padahal hakimnya sama?” ujarnya.

Penilaian berbeda disampaikan Dr M. Hadi Shubhan SH MH, pengajar hukum sengketa pemerintahan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kata dia, dalam kasus ini, KPU tidak perlu bimbang. Sebab, putusan MA itu tidak berlaku surut.

Dalam hal ini, Hadi menilai bahwa putusan MA hanya membatalkan pasal 22 huruf c serta pasal 23 ayat 1 dan 3 peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Pemilu Legislatif tidak dibatalkan. ”Maka, tidak ada perintah hukum dari putusan MA agar KPU mengubah penetapan caleg tersebut,” katanya. Artinya, putusan MA itu, lanjut dia, tidak memengaruhi komposisi jumlah kursi.

Hadi menjelaskan, putusan MA tidak berlaku surut karena keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi pemilu legislatif itu ditetapkan lebih dulu. Karena itu, putusan MA tidak akan mengubah apa pun komposisi caleg yang sudah ditetapkan KPU. ”Tidak ada efek terhadap penetapan calon legislatif tersebut. KPU jangan bingung,” tandasnya.

Menurut dia, jika mengubah keputusan yang telah ditetapkan sendiri, KPU menyalahi hukum. ”Justru kalau diganti, tidak sesuai dengan dasar hukum,” ujarnya.(sep/tom/bay/pri/git/kum) . (Dikutip dari Jawapos, tanggal 29 JUli 2009, oleh Khozanah Hidayati).

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: