Polemik Putusan MA tak Produktif!

R Ferdian Andi R

INILAH.COM, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir aturan KPU soal mekanisme penetapan kursi parlemen memicu polemik di tengah publik. Perdebatan itu kian hari bahkan semakin tak produktif. Bagaimana akhir dari dampak putusan MA ini?

Putusan MA tersebut di sisi lain bahkan menyiratkan bahwa sistem Pemilu 2009 bukan lagi proporsional, namun sistem distrik. Sistem ini menimbulkan banyak konsekwensi, termasuk yang paling nyata yaitu terjadinya kekisruhan hitungan kursi DPR.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay, putusan MA berdampak pada tidak berlakunya sistem proporsional dalam pemilu.

“Putusan MA mengancam hasil pemilu menjadi berantakan. Jika dilaksanakan akan merusak sistem dan terjadi malproporsionalisme atau disproporsionalisme antara hasil suara dengan perolehan kursi,” tutur Hadar N Gumay dalam diskusi tentang Putusan MA di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (28/7).

Lebih lanjut Hadar menegaskan, dengan keputusan MA, prinsip satu orang satu suara (one man one vote serta one value) tidak lagi berlaku. Dengan keputusan MA, tidak ada prinsip proporsional, suara banyak maka kursi juga banyak, dan sebaliknya.

“Hasil pemilu harusnya sesuai dengan sistem pemilu yang proporsional, maknanya harus ada keseimbangan. Kalau jumlah suara sedikit, maka jumlah kursi juga sedikit,” tegasnya.

Hadar dan Cetro menyarankan agar KPU mengindahkan putusan MA ini. Namun ia menilai, jika putusan MA tersebut dijalankan maka akan membuat proporsionalitas menjadi berantakan. Tidak hanya itu, representasi suara dari provinsi dan mewakili kondisi di daerah menjadi tidak jelas lagi.

Dampak yang lebih khusus lagi, dalam pandangan peneliti senior LSI Burhanudin Muhtadi, putusan MA menunjukkan semangat distrikisasi. Dampak konkret dari putusan itu, ke depan akan terjadi penyederhanaan partai politik menjadi ramping secara alamiah.

“Dalam putusan MA ada semangat distrik yang dimulai dari suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih. Di saat yang sama putusan MA semakin menegaskan pada penyederhanaan partai,” ujarnya.

Dalam konteks pergulatan partai politik Islam, Burhan menyarankan partai-partai Islam melakukan langkah merger jilid kedua setelah era fusi partai Islam di saat awal Orde Baru berkuasa dulu. “Sedikitnya ada dua partai politik Islam, modernis-revivalis yang terdiri dari PKS dan PAN serta partai tradisionalis PKB, PPP, PKNU, dan PPNUI,” jelasnya.

Dampak turunan dari putusan MA jelas harus disikapi oleh partai politik. Selain akan berdampak nyata pada jangka pendek, untuk jangka panjang, putusan MA seperti memberi sinyal pilihan sistem distrik dalam proses pemilu ke depan. Untuk jangka pendek, efeknya terasa bagi partai politik yang kehilangan kursi di parlemen.

Maka tak aneh jika PKS mengancam para anggota dan ketua KPU dicopot dari jabatannya jika menerapkan putusan MA. Karena dengan menerapkan putusan MA, sama saja KPU tidak mengindahkan putusan MK dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

“Sebagai calon yang potensial ikut hilang jika KPU menjalankan putusan MA, PKS akan menggugat dan mengusulkan pemberhentian seluruh anggota KPU, karena sudah melanggar undang-undang,” ujar Agus Purnomo, calon legislator PKS dari daerah pemilihan Yogyakarta itu.

KPU sebagai lembaga yang mengeksekusi putusan MA tersebut sepertinya dalam waktu dekat tidak segera bersikap atas putusan yang diajukan oleh Zaenal Maarif Cs tersebut. Fokus pada sengketa hasil pilpres di MK menjadi alasan KPU untuk ‘mengabaikan’ putusan MA.

“Kami akan prioritaskan persiapan dan pemantapan hadapi gugatan di MK, baru kemudian kita jadwalkan membahas putusan MA,” kata anggota KPU, Andi Nurpati, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/7).

Kendati demikian, menurut Andi, saat ini Biro Hukum KPU tengah mengkaji putusan MA. Tahapan berikutnya, baru anggoat KPU melakukan pleno menyikapi putusan MA. Kajian yang dibahas KPU, salah satunya soal kewenangan MA dalam pengajuan uji materi.

Semakin lama KPU mengulur waktu untuk bersikap atas putusan MA, semakin menumpuk polemik di tengah publik. Padahal, dengan segera bersikap, KPU dengan sendirinya menyelesaikan masalah yang kini menumpuk. [P1] (Dikutip dari Inilah.com, tanggal 29 Juli 2009, oleh Khozanah Hidayati).

  1. #1 by Singal on Juli 29, 2009 - 4:54 pm

    Rakyat seperti kita makin bingung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: