Kontroversi Putusan MA – “MA Telah Bawa Pemilu ke Sistem Distrik”

Satu prinsip sistem distrik, the winner takes all, teraplikasi dalam putusan MA.

VIVAnews – Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Charta Politika, menilai Mahkamah Agung telah membawa Pemilu dari sistem proporsional ke sistem distrik melalui putusannya. Sistem proporsional terbuka murni tinggal nama saja akibat putusan MA Nomor 15P/HUM/2009 dan Nomor 16P/HUM/2009.

“Namanya saja sistem proporsional terbuka murni, tapi kalau hitung-hitungannya seperti putusan MA ini, ini ibaratnya sistem distrik yang terselubung karena menguntungkan partai-partai besar dan kuat,” ujar Bima dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Rabu 29 Juli 2009.

Padahal, mayoritas belum sepakat sistem Pemilu distrik. Memang diharapkan suatu saat Indonesia menggunakan sistem distrik dalam Pemilu namun, menurut Bima, prosesnya harus smooth and elegan. “Tidak drastis seperti sekarang, melalui keputusan satu lembaga, dan secara cepat. Kita sebaiknya menerapkannya (distrik) secara perlahan dan alamiah, bukan dipaksa oleh keputusan suatu lembaga yang kontroversial seperti ini setelah hasil Pemilu,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono itu.

Akibat proses yang cepat itu, muncul ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum sangat penting bagi perkembangan demokrasi. Jika ketidakpastian terus-menerus dipelihara, kata Bima, akan sangat berbahaya. “Nggak akan ada jaminan sistem demokrasi ini memberikan kebaikan kepada publik jika aturan-aturan yang sifatnya uncertainty semakin dibesarkan. Sehingga kepercayaan publik pada sistem demokrasi akan lemah,” kata Bima.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Irman Putra Sidin, menyatakan KPU harus menjalankan putusan MA ini. “Kalau kita sepakat bahwa negara ini negara hukum, maka putusan pengadilan harus tetap dilaksanakan. Jika tidak, hancurlah republik ini,” kata Irman dalam diskusi yang sama.

Meski secara akademis sebuah keputusan pengadilan tidak bisa diterima atau disetujui, kata Irman, dalam hukum ada sebuah prinsip yaitu res judicata proveri tate habeteur atau segala putusan lembaga peradilan itu benar. Jadi, menurut Irman, putusan MA harus dilaksanakan oleh KPU. “Putusan MA itu harus dianggap benar, tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

18 Juni lalu, Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil calon legislator Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma’arif dan tiga caleg lainnya atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Mahkamah menilai pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 205 ayat 4.

MA dalam putusan Nomor 15P/HUM/2009 meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua tersebut. KPU juga diharuskan merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi.

Sebelum MA, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan dalam sengketa hasil Pemilu, KPU harus merevisi Peraturan KPU dan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih. MK menyatakan tata cara penghitungan yang dilakukan KPU tidak sesuai dengan Undang-undang Pemilu, namun perintah MK ini tidak eksplisit menyatakan pasal-pasal di Peraturan KPU itu dihapus. (Dikutip dari Vivanews.com, tanggal 30 Juli 2009, oleh Khozanah Hidayati).

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: