MA Batalkan Peraturan KPU – “Putusan MA, Desain Singkirkan Partai Islam”

Sengaja atau tak sengaja, putusan MA itu membuat kursi partai-partai Islam mengempis.

VIVAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, mencurigai putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 adalah desain besar untuk menghancurkan partai-partai Islam. Putusan itu tidak adil, membuat partai besar semakin besar dan partai kecil semakin mengecil.

Sebab, kata calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terancam tergusur karena putusan itu, perolehan yang besar bisa mengalahkan perolehan yang sedikit pada putaran kedua. Misalnya ada partai A dapat 150 persen maka di putaran kedua dia bisa dapat 3 kursi. Sedangkan partai B yang 99 persen hanya dapat satu kursi.

“Mudah-mudahan ini bukan grand design (desain besar),” kata Viva dalam diskusi Kontroversi Putusan MA di Charta Politika, Jalan Cipaku II, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 29 Juli 2009.

Viva mengatakan, putusan MA seperti menyasar partai-partai menengah seperti PAN, PKS, PPP, yang notabene merupakan partai berideologi islam. Viva mencoba untuk tidak melihat adanya kecenderungan ‘meluluhlantakkan’ partai-partai yang berideologi islam dengan mengurangi perwakilannya atau kursinya di DPR. “Kalau benar ini yang terjadi (desain besar), maka akan ada gemuruh nasional,” kata Viva.

Viva mengatakan meski sudah ada tanda-tanda politik rasional dengan matinya aspek primordial dalam Pemilu kemarin, namun masyarakat mengharap adanya kesetaraan dalam perwakilan politik. “Sehingga partai-partai yang bernuansa Islam sebenarnya juga merupakan bagian dari politik aliran,” kata Viva.

Maka dari itu, KPU diharapkan segera memberikan kepastian terkait perolehan kursi. “Dasar hukum mana yang akan KPU gunakan?” ujar Viva. Viva menggarisbawahi pertanyaan siapa sebenarnya yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi atau MA? “Apakah peraturan KPU juga termasuk kewenangan MA?” Viva bertanya.

Viva menduga hakim yang memutuskan pembatalan beberapa bagian dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 itu tidak memahami bahwa implikasinya akan sangat besar.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materiil calon legislator Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma’arif dan tiga caleg lainnya atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Mahkamah menilai pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 205 ayat 4.

MA meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua tersebut. KPU juga diharuskan merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi.

Panitera sidang ini adalah Panitera Muda Ashadi. Majelis hakim diketuai Ahmad Sukardja dan didampingi anggota Imam Soebechi dan Marina Sidabutar. (Dikutip dari Vivanews.com, tanggal 30 Juli 2009, oleh Khozanah Hidayati).

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: