Ketua MA jamin kursi parpol aman

Gonjang-ganjing kemungkinan terjadinya perubahan perolehan kursi parpol di DPR akibat putusan Mahkamah Agung (MA) bisa jadi akan mereda. Selain karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi waktu selama 90 hari untuk melaksanakan putusan yang tidak berlaku surut itu?di mana pelantikan anggota DPR/DPRD tetap bisa dilakukan pada rentang waktu tersebut?, Ketua MA Harifin Andi Tumpa juga membantah bahwa putusan uji materi pasal penentuan perolehan kursi tahap kedua dalam KPU akan mengubah perolehan kursi anggota dewan. ?Tidak ada itu berdampak sampai mengubah kursi segala macam, itu tidak akan,? kata Harifin saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (31/7) kemarin.


Harifin mengatakan MA sudah menjelaskan masalah putusan tersebut kepada KPU pada Rabu (29/7) lalu. Hanya saja Harifin menolak menjelaskan hasil pertemuan MA dengan KPU tersebut. ?Kita lihat saja keputusan KPU,? katanya.

Menurut Harifin, MA hanya membatalkan ketentuan tata cara perolehan kursi tahap kedua dalam peraturan KPU. Untuk itu, kata dia, bila dalam waktu 90 hari KPU tidak melaksanakan putusan itu maka pasal tersebut batal demi hukum. Selain itu, kata Harifin, tidak ada sanksi pidana bagi KPU bila tidak melaksanakan putusan tersebut.

?Hitungan 90 hari itu ya sejak (KPU) tahu ada putusan itu,? katanya. Meski putusan ini ditetapkan pada 18 Juni tapi KPU mendapat pemberitahuan pada 22 Juli lalu. Artinya, 90 hari kemudian adalah 20 Oktober.

Terkait putusan MA, setelah Hanura dan PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) giliran mengajukan uji materi Pasal 205 Ayat (4) Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat kemarin. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir pembagian kursi tahap kedua sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Sama dengan PKS Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional sebelumnya telah meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal tersebut. Mereka mengajukan permohonan uji materi karena merasa dirugikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Pasal 205 Ayat (4) berbunyi, ?Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 persen (lima puluh per seratus) dari BPP DPR.?

Sebelumnya, Center of Electoral Reform (Cetro) memperkirakan putusan uji materi itu akan menambah kursi legislatif untuk Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB. Sedang perolehan kursi PAN, Hanura, PKS, Gerindra, dan PPP akan berkurang.

Di tempat terpisah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan pihaknya akan mengakomodasi putusan MA mengenai tata cara penghitungan kursi anggota DPR RI tahap dua.

?Prinsipnya, putusan MA akan dijalankan tapi sifatnya seperti apa, nanti kita bahas,? katanya, usai memantau penghitungan ulang suara Pemilu 2009 di Batam, Jumat kemarin.

Ia menyatakan, KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas putusan MA itu Sabtu hari ini dan meminta calon anggota legislatif terpilih tetap tenang. ?Yang sudah ukur baju, buat jas, tenang saja,? katanya.

Namun dia menyatakan agar pelantikan anggota DPRD tingkat II dan tingkat I ditunda menunggu keputusan KPU.

?Pelantikan yang dilaksanakan 4 Agustus, kemungkinan tidak bisa,? katanya.

Teror demokrasi

Berbeda dengan PPP, PAN, dan PKS, Partai Gerindra tampak lebih tenang menyikapi putusan MA. Gerindra akan mengambil sikap politik tegas jika perolehan kursi DPR benar-benar dikurangi. Namun sebelum itu, partai berlambang kepala burung garuda itu akan terus melakukan upaya hukum guna mengamankan kursinya.

?Kita ikuti saja proses ini, tapi kalau putusan MA seperti itu dan betul mengurangi kursi Gerindra, kita akan ambil sikap politik,? ujar Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, dalam dialog di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

Muzani mengaku kecewa dengan putusan MA yang membatalkan penghitungan kursi tahap dua itu. Seakan-akan, usaha keras para caleg Gerindra di daerah pemilihan hilang tanpa hasil.

?Kami korban paling tragis sebagai partai baru, setelah caleg kami bekerja sungguh-sungguh di dapil masing-masing harus dipotong kursinya,? katanya.

Muzani berharap nanti DPR dapat bekerja lebih baik lagi dalam membuat undang-undang. Celah-celah dalam undang-undang yang memunculkan gugatan seharusnya tidak terjadi. ?DPR bersama eksekutif bagaimana menyusun undang-undang agar tidak ada celah,? ujarnya.

Untuk sementara ini, menurut Muzani, Gerindra tetap fokus melalui jalur hukum.

?Kita ingin meneguhkan bahwa KPU-lah eksekutor pemilu, oleh karena itu upaya hukum terus kita lakukan,? tegasnya.

Sikap politik seperti apakah yang akan diambil Gerindra jika nyata-nyata kursinya hilang? ?Kita berani, tunggu saja nanti,? katanya.

Muzani menilai, terkait putusan MA ada upaya penelikungan peraturan KPU. Dia menyebutnya dengan teror demokrasi.

?Atas nama hukum kursi kita ditetapkan dengan putusan KPU, dan atas nama hukum pula kita digagalkan dengan putusan MA, ini namanya teror demokrasi,? ujarnya.

Muzani kecewa karena sebelumnya perolehan Gerindra terus menurun. ?Ketika KPU menetapkan dari 30 kursi kami tidak terlalu senang, terus turun menjadi 26 sekarang turun lagi. Ada upaya penelikungan, pembajakan keputusan KPU,? kata Muzani.(Dikutip dari Dutamasyarakat.com, tangal 1 Agustus 2009, oleh Khozanah Hidayati)

  1. #1 by JOYOJUWOTO on Maret 1, 2012 - 10:13 am

    Diatas selalu berpolemik tentang kursi, tentang ini, tentang, itu…Rakyat menunggu karyamu wahai Anggota DPR yang terhormat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: