Jelang Muktamar ke-32 NU di Makassar (6) – Menanti Gelombang Kelima Relasi NU dan Politik?

Minggu, 02 Agustus 2009 14:48:21 WIB
Reporter : Ainur Rohim

Surabaya (beritajatim.com)-Ada harapan dan aspirasi yang muncul kembali mengenai pentingnya NU meneguhkan prinsipnya kembali ke khittah 1926, menjelang perhelatan muktamar ke-32 di Makassar Januari 2010 nanti.

Bagi kelompok yang mendukung aspirasi ini, gerakan itu penting dilakukan menjelang dan saat muktamar nanti. Setidaknya 2 kali NU ‘dipermalukan’ akibat kekalahannya di ajang politik praktis. Yakni, pilgub Jatim dan pilpres 8 Juli 2009 lalu. Sejumlah tokoh NU mendukung Khofifah Indarparawansa di ajang pilgub, dengan kemenangan duet Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Sebenarnya argumentasi kelompok yang menegaskan NU ‘dipermalukan’ di ajang pilgub Jatim juga bersifat debatable, mengingat duet Soekarwo-Gus Ipul juga memperoleh dukungan kiai-kiai khos NU dalam tataran cukup masif. Kita masih ingat, deretan foto dan nama- nama kiai yang dipasang di banyak media peraga dan menjadi ‘bintang iklan’ duet Soekarwo-Gus Ipul pada pilgub Jatim lalu.

Baik duet Khofifah-Mudjiono maupun Soekarwo-Gus Ipul sama-sama mengandung unsur NU. Khofifah Ketua Umum Muslimat NU, sedang Gus Ipul Ketua Umum PP GP Ansor.

Demikian pula di ajang pilpres lalu. Ada sejumlah kiai NU, khususnya di Jateng, Jatim, dan Jabar yang terang-terangan mendukung JK-Wiranto. Pertimbangannya, kesamaan ideologis. Tak sedikit pula kiai NU merapat ke SBY-Boediono dan Mega-Prabowo. Kiai NU yang berjuang di PKB jelas-jelas mendukung SBY-Boediono, sedang kiai NU yang menyokong Mega-Prabowo di antaranya KH Zainuddin MZ, dai sejuta umat dari Jakarta, yang dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum PBNU, KH Idham Chalid.

Melepaskan NU, terutama kiai dan tokohnya, dari ajang politik nasional bukan hal mudah. Pengalaman sejarah-politik NU selalu terkait, baik langsung maupun tak langsung, dengan dinamika politik nasional. Pembentukan PKB yang dideklarasikan 5 kiai khos NU: Gus Dur, Gus Mus, KH Iljas Ruhiyat, KH Moenasir Ali, dan KH Muchit Muzadi, setelah reformasi Mei 1998, adalah gelombang keempat ijtihad politik para kiai dan tokoh NU dalam kaitan kiprahnya di ranah politik nasional.

Jauh sebelumnya, pascakemerdekaan RI, banyak kiai dan tokoh utama NU melibatkan diri di ranah politik. NU termasuk anggota istimewa Masyumi selain Muhammadiyah, Perti, PSII, dan lainnya, yang dideklarasikan pada 8 Nopember 1945 di Madrasah Muallimin Yogyakarta. KH Hasyim Asy’ari menjadi tokoh utama di partai itu dengan menduduki jabatan ketua majelis syuro Masyumi.

Kiai NU lainnya, seperti KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Abdul Wahid Hasyim, AA Achsien, Zainal Arifin, KH Dachlan, dan lainnya duduk di kepengurusan DPP Masyumi, dengan Ketua Umum Soekiman Wirdjosandjojo dari Muhammadiyah (Islam Modernis). Terlibat di Masyumi adalah gelombang pertama NU terjun di ranah politik nasional pascakemerdekaan.

Gelombang kedua ditandai keluarnya NU dari Masyumi saat partai ini dipimpin Mohammad Natsir, seorang tokoh Islam Modernis yang lama aktif di Persatuan Islam (Persis). Natsir naik ke kursi ketua umum Masyumi menggantikan Soekiman Wirjosandjojo, yang banyak didukung politikus Islam berasal dari Jawa dan dikenal memiliki hubungan baik dengan Soekarno dan kalangan Nasionalis Sekuler PNI.

Ada banyak faktor yang mendorong, baik internal maupun eksternal, NU mufaraqah dari Masyumi di tahun 1952. Tokoh penting di balik kebijakan strategis itu adalah KH Abdul Wahab Chasbullah, yang saat itu menjabat rais am PBNU kedua. Dia menggantikan posisi KH Hasyim Asy’ari.

KH Wahab Chasbullah adalah pejuang gigih dalam membela kepentingan kaum Islam Tradisional di Indonesia dan otoritas ulama. Kiai Wahab memandang peminggiran NU dalam Masyumi sebagai pengulangan serangan kaum Islam Modernis yang pernah terjadi di tahun 1920-an dan awal 1930-an.

“Banyak pemimpin di NU di daerah-daerah dan di pusat tak yakin akan kekuatan NU. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda pihak lain bahwa NU itu seperti gelugu alias batang kelapa sebagai meriam tiruan,” kata KH Wahab Chasbullah sebagai dikutip dari buku “Ijtihad Politik Ulama” tulisan Greg Fealy.

Dengan kepercayaan diri tinggi dan kharisma yang kuat, Kiai Wahab jadi lokomotif pemisahan NU dari Masyumi. Langkahnya didukung sejumlah kiai dan tokoh lain, seperti KH Bisri Syansuri (nantinya menjadi rais am ketiga PBNU dan pimpinan Pondok Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang), KH Masjkur, KH Dachlan, AA Achsien, dan Zainul Arifin.

Insting Kiai Wahab ternyata tepat. Hasil pemilu 1955 menunjukkan, kekuatan NU benar-benar meriam. Partai ini merebut posisi ketiga di bawah PNI dan Masyumi. Kaum Islam Tradisional, terutama di Jatim, Jateng, sebagian Jabar, Lampung, Kalsel, Kalbar, Sulsel, dan provinsi lainnya memberikan suaranya kepada Partai NU. Di Pulau Jawa, Partai NU kalah dengan PNI di Jateng dan Masyumi di Jabar dan DKI Jakarta.

Padahal, menghadapi pemilu 1955, Partai NU menghadapi kendala internal sangat kompleks. Di antaranya buruknya administrasi organisasi dan minimnya kader yang bergerak di lapangan politik. Kiai Wahab tak risau dengan potret organisasi yang dipimpinnya itu. Kiai Wahab mengatakan, “Jika saya membeli mobil baru, penjualnya tak bertanya: Pak, bapak bisa menyetir? Pertanyaan semacam itu tak perlu karena jika saya tidak bisa menyetir saya bisa memasang iklan di koran ‘dicari sopir’. Tidak bisa diragukan akan segera ada antrean calon (sopir) di depan rumah saya.”

Gelombang kedua NU dalam dinamika politik nasional ditandai dengan berfusinya Partai NU ke PPP pada tahun 1972. Hasil pemilu 1971 menunjukkan, Partai NU tetap mampu mempertahankan prestasinya sebagaimana pemilu 1955 dengan capaian suara 18% lebih. pemilu 1971 diwarnai politik represi dan sarat rekayasa politik yang jauh-jauh dari prinsip dan fatsun demokrasi.

Kekuatan Orba Soeharto yang sedang mengkonsolidasikan kekuatan politiknya memaksanakan Golkar (kini Partai Golkar) menang mutlak. Dari sejumlah partai warisan Orde Lama, seperti PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan lainnya, hanya Partai NU yang mampu mempertahankan prestasi politiknya.

Fusi NU ke dalam PPP dalam banyak hal serupa dengan langkah NU bergabung ke Masyumi Nopember 1945 lalu. Yang membedakan adalah dalam PPP tak dikenal sistem keanggotaan istimewa. Adalah KH Idhan Chalid yang saat itu menjabat ketua umum PBNU yang menekan penyatuan NU ke PPP.

Selain KH Idham Chalid, ada tokoh NU lainnya yang pengaruhnya sanbat besar di PPP. Siapa dia? KH Bisri Syansuri yang juga menjabat rais am PBNU ketiga. Kakek Gus Dur dari garis ibu ini benar-benar menjadi tokoh spiritual yang kuat di PPP. Ingat! Penolakan RUU Perkawinan oleh anggota PPP di DPR RI karena dinilai berlawanan hukum dan syariah Islam juga atas fatwa dan pertimbangan KH Bisri Syansuri.

Sayang, relasi NU dengan unsur lainnya di PPP, terutama Muslimin Indonesia (MI), tak berlangsung lama. Melalui muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jatim, ormas Islam yang didirikan KH Hasyim Asy’ari di Surabaya ini menyatakan keluar dari PPP. NU kembali ke khittah dan menegaskan sebagai ormas Islam diniyyah. NU menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik dan tak terlibat dalam kekuatan politik manapun.

KH Achmad Siddiq, Gus Dur, KH Sahal Mahfudh, dr Fahmi Saefuddin Zuhri, Said Budairy, Mahbub Djunaidi, dan kiai NU lain yang jadi motor penggerak keputusan NU kembali ke khittah. Langkah mereka memperoleh payung dukungan dari kiai-kiai sepuh NU, di antaranya KH As’ad Syamsul Arifien (Situbondo), KH Mahrus Aly (Lirboyo Kediri), KH Ali Ma’soem (Krapyak Yogyakarta), dan banyak kiai lainnya.

Keputusan kembali ke khittah 1926 seperti menjadi gelombang ketiga dalam kaitan dinamika politik nasional. Yang jadi prioritas NU bukan politik kekuasaan, tapi politik kenegaraan dan politik kebangsaan. NU menjadi ormas Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasi dan bersifat final.

Kalau keputusan kembali ke khittah 1926 jadi gelombang ketiga dan ijtihad politik pembentukan PKB adalah gelombang keempat NU dalam dinamika politik nasional, apakah pada muktamar ke-32 di Makassar 2010 nanti akan lahir keputusan baru NU dalam kaitan dinamika politik nasional? Kita tunggu saja.

Yang pasti sekarang berkembang suara dan aspirasi yang ingin meneguhkan pentingnya tafsir tunggal atas khittah 1926, sehingga satu prinsip strategis dan penting itu tak justru bersifat multitafsir dalam implementasinya. Sebab, multitafsir khittah NU 1926 membuat Nahdliyyin di akar rumput jadi bingung, tapi semua kiai atau tokoh yang menafsirkannya merasa benar dan tak menyimpangi keputusan kembali khittah 1926 itu sendiri. [air/bersambung] (Dikutip dari Beritajatim.com, tanggal 4 agustus 2009, oleh Khozanah Hidayati)

Iklan

,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: