Jelang Muktamar ke-32 NU di Makassar (7) – Gawe Besar NU Setelah ‘Perceraian Ketiga’ dengan Parpol

kho. achmad sidiq jemberSenin, 03 Agustus 2009 15:15:56 WIB
Reporter : Ainur Rohim

Surabaya (beritajatim.com)-Rais Am PBNU, KH Sahal Mahfudh dikenal sebagai kiai khos yang konsisten dalam menjaga jarak hubungan NU dengan partai mana pun. Dia termasuk kiai moderat yang pengetahuan dan wawasannya di bidang fiqih sangat mumpuni. Pimpinan Pondok Maslakul Huda, Margoyoso, Kajen, Pati, Jateng itu termasuk sedikit kiai NU yang tak tergiur sama sekali dengan hingar-bingar politik praktis.

Komitmen dan konsistensinya menjaga khittah 1926 itu membuka peluang kembali Kiai Sahal terpilih kembali di ajang muktamar ke-32 NU di Makassar, Sulsel bulan Januari 2010 mendatang. Komitmen Kiai Sahal yang teguh dan kokoh dalam menjaga dan menerapkan khittah 1926 itu bisa kita baca saat yang bersangkutan pidato iftitah (pembukaan) muktamar ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng tahun 2004.

Kiai Sahal mengingatkan bahwa semua komponen NU hendaknya mengembalikan rel organisasi ini ke khittahnya sebagai jam’iyyah diniyyah yang tak mengurusi politik praktis. Politik NU ditempatkan dalam politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Elite NU yang telah berkhidmah di jalur politik dipersilakan menekuni jalur tersebut secara optimal tanpa ikut campur tangan rumah tangga NU.

Sedang tokoh NU lainnya, kata Kiai Sahal, yang berkhidmah di jalur sosial kemasyarakatan melalui organisasi NU, juga jangan diintervensi kepentingan politik.

Sampai sekarang belum ada suara yang menjagokan kiai khos lain di lingkungan NU yang dijagokan sebagai calon rais am PBNU menggantikan Kiai Sahal. Sejarah di NU sendiri menunjukkan, sebagian besar kiai yang menduduki jabatan rais am itu memangku jabatannya hingga sang kiai meninggal dunia. Hal itu terjadi pada rais am pertama KH Hasyim Asy’ari, rais kedua KH Abdul Wahab Chasbullah, rais am ketiga KH Bisri Syansuri, lalu KH Achmad Siddiq (Jember), dan KH Ali Ma’soem (Pondok Al Munawwir Krapyak Yogyakarta).

Sedang KH Iljas Ruhiyat (Pondok Cipasung Tasikmalaya Jabar) turun dari jabatan rais am sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Kiai Iljas digantikan KH Sahal Mahfudh melalui muktamar ke-30 di Pondok Lirboyo Kediri, Jatim tahun 1999.

Konsistensi dan keteguhan Kiai Sahal mempertahankan keputusan kembali ke khittah 1926 patut diacungi jempol. Kiai Sahal dikenal sebagai ulama kultural yang sangat menjaga jarak dengan politik praktis.

Apalagi di tengah iklim politik sekarang yang penuh kebebasan berekspresi dan membentuk wadah politik baru. Salah satu rekomendasi muktamar ke-31 NU di Boyolali tahun 2004 menyebutkan penegasan kembali bahwa NU memiliki jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.

Selain itu, NU tak terkait dan tak terikat dengan kekuatan partai politik mana pun. “Melihat perkembangan di muktamar seperti itu, teman-teman akhirnya menyapih partai yang ada kaitannya dengan NU,” tegas Ali Maschan Moesa, Ketua NU Jatim saat itu.

Rekomendasi muktamar ke-31 NU itu sama artinya bahwa NU sekarang tak memiliki “hubungan istimewa” lagi dengan PKB. Sebab, pada muktamar Ke-30 di Pondok Lirboyo Kediri, ada rekomendasi yang meminta warga NU dalam menyalurkan aspirasi politiknya saat pemilihan umum kepada partai yang memiliki hubungan kesejarahan dan kultural dengan NU. Itu adalah PKB. Muktamar ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan Boyolali, terjadi “perceraian politik” ketiga dari NU atas partai politik.

NU adalah ormas Islam yang kaya pengalaman politik. Menjalin hubungan historis, kultural, dan politis dengan PKB bukan pengalaman pertama bagi NU. Kendati pernah menjadi partai tersendiri selama 30 tahun, dari tahun 1952 sampai 1972, NU bersama ormas Islam lain pernah membidani dua partai politik berbasis Islam. Yakni, Masyumi dan PPP. Namun, NU-Masyumi dan NU-PPP sama-sama berakhir dengan “perceraian politik”.

Akibat ketidakpuasan politik yang disebabkan banyak faktor, NU memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 sesuai dengan hasil muktamar Palembang. NU pun tak lagi bergabung dalam PPP berdasar hasil muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984.

Muktamar ke-32 NU di Makassar Januari 2010 dihelat setelah ormas Islam ini mengalami 3 kali “perceraian politik” dengan parpol. Apakah nanti terjadi rujuk antara NU dengan PKB atau PPP, misalnya. Sebab, kedua partai ini memiliki hubungan kesejarahan, politik, dan kultural dengan NU.

Di bawah kepemimpinan KH Idham Chalid, Partai NU pernah berfusi ke dalam PPP bersama Muslimin Indonesia (MI), Perti, dan PSII pada tahun 1972. Demikian pula dalam hubungannya dengan PKB, ada 5 kiai sepuh NU menjadi deklarator PKB: Gus Dur, Gus Mus, KH Moenasir Ali, KH Iljas Ruhiyat, dan KH Muchit Muzadi pada bulan Juli 1998.

Mungkinkah muncul ijtihad politik baru dari kiai dan pengurus NU pada muktamar Makassar nanti? Wakil Ketua PWNU Jatim, H Sholeh Hayat menyatakan, keputusan muktamar Situbondo yang menyatakan NU kembali ke khittah 1926 telah berusia 25 tahun ketika muktamar Makassar digelar nanti. Dia memandang perlu reformulasi prinsip khittah 1926 sehingga penerapannya tak menimbulkan multitafsir. “Sehingga lebih aktual,” katanya.

Tak mungkin bagi kiai NU dan tokoh-tokohnya bersikap apolitis. Maksudnya, mereka pasif dan cenderung bersikap sebagai pengikut dan penggembira pada banyak agenda politik. Rais Syuriah NU Jatim, KH Miftakhul Akhyar, menyatakan, pemikiran dan pernyataan banyak kalangan yang meminta kiai-kiai NU kembali ke barak (pondok dan jamaah) hakikatnya membonsai NU.

“Dari luar kelihatannya manis, tapi hakikatnya bisa membonsai NU,” tegasnya. Karena itu, sikap apolitis tak mungkin dilakukan kiai NU, karena para kiai itu hakikatnya pemimpin umat dan menjadi suri tauladan bagi umatnya di akar bawah.

Centang-perentang masalah reaktualisasi prinsip khittah 1926 ini selalu mengemuka menjelang dan saat muktamar NU, mengingat mulai jauhnya jarak waktu kepemimpinan antara generasi pendiri dan generasi penerus di struktur kepemimpinan NU. Masalah relasi NU-politik relatif tak ada masalah ketika rais PBNU dijabat 3 kiai generasi pendiri, yakni KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri.

Sedang KH Achmad Siddiq yang pernah menjadi rais am PBNU hasil muktamar ke-27 Situbondo tahun 1984 termasuk “generasi antara” dalam kepemimpinan NU. Kiai Achmad Siddiq adalah salah seorang dari “generasi antara” yang masih sempat berguru pada generasi pendiri dan sempat pula mengikuti arus dan irama perjuangan NU selama 40 tahun lebih.

Sebagai inisiator dan pemikir utama keputusan NU kembali ke khittah 1926 pada muktamar Situbondo tahun 1984, Kiai Achmad Siddiq mengakui bahwa untuk mencapai pada tahap kesempurnaan khittah Nahdliyyah, kiranya memerlukan waktu, proses, dan kegiatan-kegiatan yang tak sedikit. Itu artinya, kemungkinan perlu ada ijtihad politik baru terkait dengan implementasi prinsip kembali ke khittah 1926 itu. Bagaimana wujudnya? [air/habis] (Dikutip dari Beritajatim.com, tanggal 4 Agustus 2009, oleh Khozanah Hidayati).

Iklan

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: