SK Bupati Tak Pro Rakyat

TUBAN-Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) mendesak Pemkab Tuban agar SK bupati terkait pembentukan tim pengendali tanah negara (TN) dievaluasi kembali.

Muhammad Miftahul Huda, staf advokasi dan pendampingan Fitra Tuban menegaskan, SK tersebut kontra produktif dengan upaya BPN dalam pelayanan kepada masyarakat untuk bisa mensertifikatkan TN yang dihuni bertahun-tahun. ”SK ini justru melegitimasi tumbuh suburnya korupsi kolusi dan nepotisme. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses saja yang bisa mensertifikatkan TN,” kata Miftah.

Dia mengatakan, SK tersebut juga menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Tuban sekaligus menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah daerah setempat terhadap masyarakatnya. ”Betapa tidak, untuk bisa mensertifikatkan TN saja harus terganjal aturan yang dibuat bupati,” tuturnya.

Aktivis yang juga mantan ketua umum PMII Tuban periode 2004-2005 ini lebih lanjut menyatakan, dalam kasus SK bupati tersebut tidak hanya masyarakatnya saja yang terbelenggu. Namun, juga ketua BPN Tuban. Dikatakan Miftah, kepala BPN yang secara kelembagaan merupakan instansi vertikal atau tidak di bawah bupati juga mengalami ketertindasan. ”Saya akhirnya jadi membayangkan bagaimana kondisi pimpinan instansi yang berada langsung dibawahnya,” tegas dia.

Di bagian lain, Miftah mengatakan, kasus ini menjadi ujian pertama kepekaan anggota DPRD Tuban yang baru dalam pengawasi pelaksanaan berlakunya ketentuan perundangan.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Tuban yang menempati tanah negara (TN) jangan berharap bisa mensertifikatkan lahan tersebut. Kendala permohonan memiliki tanah tersebut sekarang ini terganjal surat keputusan (SK) Bupati Tuban terkait pembentukan tim pengendali TN. Hal tersebut Selasa (1/9) lalu dibeber Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban, Badrus Hedarto saat berdialog dengan Publik Crisis Center (PCC) Tuban di aula kantornya, Jalan Wahidin Sudirohusodo.

Dia mengakui, SK tersebut bertentangan dengan undang-undang pertanahan di atasnya yang pada prinsipnya semua tanah termasuk berstatus TN bisa diajukan permohonan sertifikat kepada BPN. Namun, Badrus mengaku tak bisa berbuah banyak. Sejumlah upaya sudah dilakukan termasuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada komisi A DPRD Tuban.

Kepala Kantor Infokom Tuban, Tri Martoyo Rabu (2/9) lalu berencana membantah SK tersebut di depan kepala BPN Tuban Badrus Hedarto. Namun, karena dasar pijakannya kurang kuat, dia meminta waktu untuk kembali mengkoordinasikan pembahasan SK tersebut dengan instansi terkait. ”Setelah rapat koordinasi, kami akan klarifikasi,” kata dia Rabu siang itu.

Sementara itu, sampai kemarin petang juru bicara Pemkab Tuban itu belum dapat dikonfirmasi lagi. Wartawan koran ini sudah menghubungi via ponsel maupun konfirmasi via SMS, namun belum ada jawaban. (ds).(Dikutip dari Jawa Pos, tanggal 4 September 2009, Oleh KHozanah Hidayati).

,

  1. #1 by miftah on November 9, 2009 - 1:34 pm

    manteb Buu.. gmn, DPRD Baru Tuban sdh ada ketuanya belum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: