Desak Bupati Ubah Paradigma

TUBAN – Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti diimbau merubah paradigma bahwa bupati dan aparatnya adalah pelayan masyarakat yang harus selalu mengutamakan pelayanan masyarakat.

Imbauan tersebut kemarin (5/9) disampaikan Fahmi Fikroni, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Tuban terkait Keputusan Bupati yang mengatur pembentukan tim pengendali dan pengawas pemanfaatan tanah Negara (TN) di Tuban. ”Terkesan, selama ini bupati minta dilayani,” tegas dia.

Roni, panggilan akrab Fahmi Fikroni menegaskan, paradigma bupati yang masih minta dilayani terlihat dari kebijakannya yang tidak pro rakyat. Keputusan Bupati Nomor 188.45/29/KPTS/414.012/2009, menurut dia, menyulitkan rakyat jelata untuk mengajukan permohonan TN yang ditempati. Sebab, prosedurnya harus meminta rekomendasi bupati melalui tim pengendali dan pengawas pemanfaatan TN. ”Rakyat biasa siapa yang bisa mendapatkan rekomendasi. Kepala BPN sendiri mengakui tidak ada,” katanya.

Sebaliknya, kata Roni, keputusan bupati tersebut berpeluang memudahkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan dan menguasai TN. Pihak tertentu dimaksud, kata wakil rakyat asal Jenu ini, adalah yang dekat dengan elit pemerintahan atau berada di lingkaran kekuasaan. ”Bukan rahasia lagi, pihak inilah yang banyak menguasai TN di Palang dan daerah lain. Bisa dicek,” tandas Roni tanpa menyebut pihak dimaksud.

Wakil rakyat berkaca minus ini, lebih lanjut mengatakan, mengkaji permasalahan keputusan bupati dengan segala permasalahan masyarakat yang ditimbulkan, bisa dinilai bahwa kebijakan tersebut syarat kepentingan politis. Roni menegaskan, begitu kelengkapan DPRD Tuban terbentuk, dia akan mengusulkan kepada komisinya untuk mengagendakan pembahasan permasalahan tersebut.

Sementara itu, Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Tri Martoyo menegaskan Keputusan Bupati Nomor 459 Tahun 2001 yang dikeluarkan semasa pemerintahan Bupati Hindarto sudah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/29/KPTS/414.012/2009 tentang pembentukan tim pengendali dan pengawas pemanfaatkan TN. Substansi keputusan yang baru tersebut, kata dia, pemohon TN tidak perlu rekomendasi dari bupati. Tidak seperti halnya keputusan lama yang harus meminta rekomendasi bupati. ”Keputusan baru mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” tegas dia. Karena itulah, Tri keberatan kalau kebijakan tersebut dikatakan tidak pro rakyat. (ds)(Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 6 September 2009).

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: