Enam Fraksi Galang Hak Angket , Terkait Rekrutmen CPNSD Pemkab

TUBAN – Kontroversi pengumuman calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Pemkab Tuban masuk ke ranah politik. Kalangan anggota DPRD Tuban pun bergerak.

Setelah Rabu (16/12) lalu, sembilan wakil rakyat meminta hard copy ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak dikabulkan, kemarin (22/12) enam fraksi menggalang tanda tangan pengusulan hak angket tentang rekrutmen CPNSD.

Enam fraksi itu adalah FKB, FPDIP, FPD, FPP, F Gerindra dan FABB. Dari enam fraksi itu, untuk sementara sudah terkumpul 26 anggota dewan yang sepakat pengusulan hak angket dengan membubuhkan tanda tangan. Rinciannya, FKB (6 anggota), FPDIP (6), FPD (2), FPP (2), F Gerindra (7), dan FABB (3). Sementara Fraksi Partai Golkar Bersatu (FPG Bersatu) dikabarkan menolak menandatangani pengusulan hak angket. Alasannya,

alat kelengkapan dewan belum terbentuk. “(FPGB) Nggak ikut, alasannya menunggu alat kelengkapan dewan,” ujar Ketua FKB M. Imron Chudlori.

Dua wakil ketua DPRD, yakni Sa’dun Naim dan Teguh Prabowo alis Tjong Ping, turut tanda tangan, menyetujui kasus itu diusulkan menjadi hak angket. “Untuk pak Aris (Aris Dwi Setiawan) belum, karena masih di luar kota. Jadi ini kemungkinan terus bertambah,” terang Fahmi Fikroni, anggota FKB asal Kecamatan Jenu.

Tjong Ping menyatakan setuju dalam pengusulan hak angket, karena rekrutmen CPNSD di Kabupaten Tuban tidak transparan. Buktinya, saat mengumumkan hasil tes, panitia tak

memunculkan nilai secara terbuka. “Ini kenapa?” tanyanya. Selain itu, lanjut dia, yang menjadi pertimbangan pengusulan hak angket ini antara lain karena ada sejumlah pengaduan dari mantan peserta CPNSD di DPRD Tuban. “Sampai sekarang ada sekitar empat yang sudah mengadukan,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Sa’dun Naim. Dia mempertanyakan kenapa kriteria seperti indeks prestasi komulatif (IPK) dan pengalaman kerja tidak dimunculkan sejak awal. Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra Nurhadi Sunar Indro menyatakan, mestinya BKD mengumumkan secara terbuka dalam rekrutmen CPNS. “Hak angket ini, sebagai salah satu bentuk agar pemkab transparan,” cetusnya.

Dody Fahkruddin, anggota FKB menambahkan, terkait hak angket ini, pihaknya akan melakukan klarifikasi secara tertulis kepada BKD dan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE UI). Sehingga, keduanya bisa membuktikan hasil tes CPNSD sesungguhnya dengan dimunculkanya nilai.

Wakil Ketua FABB Zubaidi mengaku ikut mendukung usulan hak angket karena indikasi kecurangan dalam rekrutmen CPNS cukup kuat. “Itu terlihat dengan tidak ditampilkanya nilai ketiga indikator (skoring, IPK, dan pengalaman kerja) secara transparan,” ujarnya.

Menurut dia, usulan hak angket ini penting agar ke depan tidak terulang lagi, dan bisa membuka titik terang bagi peserta tes CPNSD. Selain itu, yang tak kalah pentingnya lagi adalah sistem rekrutmen CPNSD harus diperbaiki.

Ketua Fraksi PG Bersatu Warsito belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi via ponselnya hanya terdengar nada sambung, namun belum diangkat. Ketika dikirim pertanyaan via pesan pendek, belum juga ada jawaban.

Menanggapi gencarnya usulan hak angket, Ketua DPRD Kristiawan menyatakan masih

menunggu perkembangan pembentukan alat kelengkapan dewan. “Lihat perkembangan nanti. Dan besok (hari ini, Red) juga baru pengesahan tata tertib (tatib),” jawab politisi asal PG itu singkat. (zak).(Dikutip dari Radar Bojonegoro tanggal 23 Desember 2009)

Iklan

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: