Seluruh Fraksi, Non FPG ajukan Hak Angket – Terkait Kisruhnya Penerimaan CPNSD Tahun 2009.

Tuban, Bhirawa
Kasus penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Tuban tahun 2009 terus berlanjut dan semakin memanas. Hal ini ditandai dengan pengajuan hak angket oleh sejumlah anggota dewan untuk menelusuri dugaan kecurangan yang terjadi dalam rekrutmen CPNS yang digelar pada awal Nopember lalu.

Meski terkesan latah, para anggota dewan yakin bahwa upaya ini merupakan langkah tepat untuk meluruskan permasalahan yang terjadi. Hingga kemarin (22/12), sudah ada 26 anggota dewan yang ikut menandatangani kesepakatan pengajuan hak angket ke pimpinan dewan. Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Tuban, hanya fraksi Golkar yang tidak ikut tanda tangan.

”Semua anggota fraksi PKB sudah tanda tangan. Dan hari ini (Selasa 22/12) juga, pengajuan hak angket kita serahkan ke pimpinan dewan,”ungkap ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Imron Khudlori.
Politisi dari Kecamatan Montong yang sudah dua priode ini menjabat sebagai wakil rakyat menyatakan, bahwa pengajuan hak angket ini telah digagas oleh sejumlah anggota sejak beberapa hari lalu. Selanjutnya, setelah ada kesepakatan akhirnya diserahkan pengajuan tersebut kepada pimpinan dewan.

”Upaya ini kita lakukan lantaran sudah banyak sekali keluhan dari para peserta tes CPNS yang merasa dirugikan. Mereka berhasil mendapat nilai terbaik seperti yang diumumkan tim seleksi dari UI (Universitas Indonesia),tapi tidak diluluskan oleh panitia,” Tambah Imron.

Demikian halnya yang diungkapkan Sunoto, anggota dewan dari PDIP. Menurutnya, banyak ditemukan kabar dan bukti terkait dugaan penyelewengan rekrutmen CPNS Tuban 2009. ”Ada sekitar 203 peserta yang dinyatakan lulus oleh tim penilai dari UI tapi tidak diluluskan oleh Panitia. Padahal, dari IP (Indeks prestasi) maupun pengalaman kerja mereka juga banyak yang lebih bagus ketimbang peserta yang dinyatakan lulus, karena itu, kasus ini harus diusut tuntas,”tegasnya.
Meski sudah ada beberapa peserta yang merasa dirugiakan akan menempuh jalur hokum, dan karena sejumlah korban juga sudah melapor ke polisi, kasus ini juga harus diungkap secara politis melalui hak angket dewan.

”Kita tidak ingin dikatakan tutup mata oleh masyarakat, oleh karena itu, langkah kami sebagai wakil rakayat yang mengajukan hak angket seperti ini,”tambah Sunoto.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil ketua DPRD Tuban Teguh Prabowo alias Cong Ping juga ikut mendukung hak angket tersebut. ”Kasihan mereka yang telah berjuang keras dan berhasil, tapi kandas begitu saja oleh kebijakan yang tidak karuan ini. Saya sepakat kalau kasus ini diungkap tuntas melalui hak angket,”kata mantan ketua DPC PDIP Tuban ini pada sejumlah wartawan di gedung DPRD setempat.

Sementara ketua DPRD Tuban, Kristiawan, SP, MM hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait hak angket yang diajukan oleh anggotanya itu. Saat dikonfirmasi via phonselnya, meski terdengan nada sambung, tapi politisi dari partai Golkar ini tidak juga diterima. [hud]. (Dikutip dari Harian Bhirawa, tanggal 23 Desember 2009)

Iklan

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: