Usulan Hak Angket CPNSD Tak Jelas

TUBAN – Rencana anggota DPRD Tuban mengusulkan hak angket CPNSD kian tak jelas. Buktinya, sampai kemarin belum ada langkah pasti dari wakil rakyat yang telah menandatangani rencana pengusulan hak angket tersebut.

Itu terlihat tertundanya pengusulan hak angket ke pimpinan dewan. Dari rencana awal pada 22 Desember lalu diusulkan ke pimpinan, namun sampai kemarin para wakil rakyat itu belum juga memasukkan usulannya.

Sebelumnya, dua pekan lalu sudah ada penggalangan tanda tangan. Hasilnya, ada 26 anggota dewan yang menandatangi kesepakatan pengusulan hak angket. Mereka berasal dari enam fraksi. Yakni, FKB (6 orang), FPDIP (6 orang), FPD (2 orang), FPP (2 orang), F Gerindra (7 orang), dan FABB (3 orang). Di antara mereka, dua wakil ketua DPRD yakni Sa’dun Naim (FKB) dan Go Tjong Ping (FPDIP) juga ikut meneken usulan hak angket. Hanya anggota FPG Bersatu yang tak satupun ikut meneken tanda tangan.

Fahmi Fikroni, salah satu inisiator usulan hak angket ketika dikonfirmansi membantah mandeknya hak angket CPNSD tersebut. ”Bukan mandek. Sampai hari ini (kemarin, Red) kami baru mendapat dukungan 26 anggota dewan, jadi belum diajukan. Saya masih melakukan lobi-lobi agar terus bertambah. Insya Allah kami ajukan Selasa (5/1) besok,” kata politisi muda PKB itu.

Sementara itu, wakil ketua FABB Zubaidi mengatakan, yang terpenting dalam hak angket ini adalah sesuai dengan mekanisme yang ada. Politisi PAN ini menuturkan, hak angket belum tertangani karena alat kelengkapan belum terbentuk. ”Jika fraksi-fraksi segera menyetorkan nama untuk alat kelengkapan dewan, itu sebagai bentuk mempercepat pengusulan hak angket CPNSD,” tegas dia.

Terpisah, ketua DPRD Tuban Kristiawan menyatakan, untuk masalah hak angket CPNSD pihaknya masih menunggu alat kelengkapan terbentuk. ”Dan menunggu perkembangan selanjutnya. Saat ini kan masih ditangani kepolisian,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, rencana pengusulan hak angket itu dikarenakan rekrutmen CPNSD di Tuban yang dianggap tidak transparan. Buktinya, pihak panitia dalam mengumumkan tidak memunculkan nilai secara terbuka. Selain itu, kriteria penilaian juga tidak dijelaskan pada saat pendaftaran. Setelah usulan hak angket tersebut disetujui, anggota dewan bakal klarifikasi secara tertulis ke BKD dan LMFE UI. Sehingga, keduanya bisa membuktikan hasil tes CPNSD sesungguhnya dengan dimunculkanya nilai. (zak). (Dikutip dari Radar Bojonegoro tanggal 4 Januari 2010).

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: