Rapat Paripurna Alat Kelengkapan Dewan Ditunda

TUBAN – Suhu gedung DPRD Tuban kembali memanas. Gara-garanya, Ketua DPRD Kristiawan menunda rapat paripurna penetapan alat kelengkapan dewan kemarin (4/1). Penundaan itu dinilai empat fraksi merupakan keputusan sepihak. Sebelumnya tidak ada kesepakatan antarpimpinan maupun anggota dewan.

”Rapat kami buka. Sesuai dengan batas yang ditentukan Sabtu (2/1) lalu, baru ada dua fraksi yang menyerahkan nama. Yakni FABB dan FPG Bersatu. Dan sampai hari ini (kemarin, Red) ada tambahan empat fraksi yang sudah menyerahkan nama. Yakni FKB, FPDIP, F-Gerindra, dan FPP. Maka karena belum lengkap, rapat kami tunda dengan ketentuan sambil menunggu koordinasi pimpinan berikutnya,” tutur Kristiawan langsung menutup rapat sekitar pukul 10.00.

Mendengar kuputusan itu, tiga wakil ketua DPRD yang berada di samping Kristiawan, hanya bisa mengelus dada. Keputusan tersebut juga membuat seluruh anggota DPRD tercengang. Sebagian anggota fraksi sempat mengacungkan tangan untuk interupsi. Mereka di antaranya Ketua FKB Imron Chudlori, Ketua FPDIP Karjo, dan Ketua F-Gerindra Nurhandi Sunar Indro. Namun interupsi itu diabaikan pimpinan dewan. ”Maaf nggak bisa, karena rapat sudah ditutup,” jawab Kristiawan sambil berlalu.

Salah satu fraksi yang belum menyerahkan nama adalah Fraksi Partai Demokrat (FPD). Mendengar jawaban itu, sebagian anggota DPRD ”mengamuk”. Nurhadi misalnya. Dia memukul meja sebagai bentuk kekecewaannya. Selain itu, Nurhadi juga membanting papan nama milik salah satu anggota dewan. Akibatnya, papan nama tersebut rusak. ”Kalau seperti ini sepihak,” teriak Karjo memrotes keputusan ketua DPRD.

”Sebelumnya kami nggak ada koordinasi semacam itu (keputusan penundaan),” ujar Go Tjong Ping, wakil ketua DPRD seusai rapat.

Pernyataan penyesalan juga disampaikan Sa’dun Naim. Sementara Ketua FPD Elvi Alfiah ketika ditemui wartawan koran ini mengatakan, alasan belum menyerahkan nama untuk alat kelengkapan dewan dikarenakan nama-nama yang sudah disiapkan belum mendapat persetujuan dari pimpinan partai. ”Kami belum mendapat disposisi dari pimpinan (DPC Partai Demokrat),” ujar Elvi usai mengikuti rapat.

Sampai kapan? ”Ya nggak tahu, sebab jawaban dari pimpinan hanya suruh menunggu aja,” imbuhnya.

Kristiawan mengatakan, penundaan itu dikarenakan ada salah satu fraksi yang belum menyerahkan nama-nama. ”Ya saya melaksanakan itu sudah sesuai dengan aturan,” kata dia.

Lantas kenapa dalam mengambil keputusan itu tidak meminta pendapat dari fraksi? ”Kami punyak hak (untuk memutuskan). Dan itu nggak usah ada pendapat,” tutur dia saat ditemui di kantor DPD PG di Jalan Basuki Rahmat.

Ancam Tarik Nama-Nama

Keputusan pimpinan DPRD menunda rapat paripurna penetapan alat kelengkapan berbuntut. FPDIP mengancam bakal menarik surat (nama-nama alat kelengkapan dewan) yang sebelumnya sudah diserahkan ke pimpinan. ”Akan kami tarik dan akan kami ubah,” tutur Karjo.

”Saya sampai kaget, sebab sebelumnya juga tidak ada rapat koordinasi membahas itu. Saya kira akan skors ataupun ada pendapat dari anggota,” imbuh Go Tjong Ping.

Abu Cholifah, anggota FPDIP mengatakan, sesuai tatib pasal 69 ayat 4, setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani pimpinan. Sementara pasal 70 ayat 1 menyebutkan pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturah tatib. Pasal 92 ayat 2 menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. ”Ini kan tidak, langsung mengambil keputusan sendiri,” tutur politisi asal Jatirogo ini.

Ketua FKB Imron Chudlori juga menyesalkan cara ketua DPRD mengambil keputusan tersebut. ”Oleh karena itu, nanti surat akan kami tarik kembali dan akan kami ubah,” tutur dia.

Hal senada dikatakan Ketua F-Gerindra Nurhadi Sunar Indro. Pihaknya juga akan menarik surat tersebut. ”Kami sangat kecewa dengan keputusan ini,” ujar dia.

”Mestinya, ketua memberikan waktu kepada fraksi untuk memberikan pendapat sebelum rapat ditutup. Dan kami juga akan menarik surat itu,” tambah Sekretaris FPPP Nurul Wahyuni.

Sementara Ketua FABB Agung Supriyanto mengatakan, keputusan yang diambil ketua sudah sesuai aturan. Alasannya, dari tujuh fraksi yang ada, salah satu fraksi belum menyerahkan nama. ”Sehingga rapat ditunda menunggu kelengkapan,” jelas politisi PAN ini.

Hal senada dikatakan Marwan, anggota FPG Bersatu. Menurut mantan ketua DPRD ini, keputusan yang diambil ketua dewan sesuai aturan. ”Logika hukumnya, ketika beberapa bulan lalu FPG belum menyerahkan nama untuk pimpinan, rapat juga ditunda. Oleh karena itu, saat ini pun sama, ketika ada salah satu fraksi yang belum menyerahkan,” tutur Marwan

Landasan hukum tatibnya pakai pasal berapa? ”Kita nggak pakai tatib, tapi pakai logika hukum,” jawab Marwan singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kristiawan memersilahkan empat fraksi menarik surat tersebut. ”Asalkan ada surat resmi secara tertulis tentang pencabutan surat itu,” ujarnya. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 5 Januari 2010).

,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: