Efektif Mengendalikan Daerah

Pemerintah pusat tak mau pemda asal-asalan menyusun anggaran daerah (APBD). Karena itu, pusat menerapkan sanksi dan insentif atas pengesahan RAPBD. Efektifkah ketentuan tersebut? Berikut wawancara JPIP dengan Ahmad Erani Yustika PhD, direktur Indef.

Depkeu akan menghukum daerah yang penyerapan APBD-nya rendah. Pendapat Anda?

Depkeu selama ini memang memberi sanksi ketika pemda terlambat menyusun APBD tahun berikutnya. Belum sampai pada tahap memberi sanksi kepada daerah yang penyerapan anggarannya kurang bagus. Ada beberapa alasan. Pertama, penyerapan anggaran di pusat juga jelek. Kedua, pemerintah pusat tidak terlalu percaya diri memberi sanksi kepada daerah terhadap beberapa hal tertentu.

Mengapa kurang percaya diri?

Kita tahu, sejak otonomi daerah, sebagian kewenangan itu diberikan kepada daerah. Konsekuensinya, daerah pada tahap tertentu memiliki ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Bila dalam beberapa hal program pemerintah pusat tidak bisa dijalankan di daerah, pusat akan sulit mengendalikan keputusan itu karena telah diserahkan kepada daerah. Apalagi bila kepala daerah dipimpin orang parpol yang berbeda dari pusat.

Apa saja antisipasi bagi daerah yang mengalami keterlambatan pengesahan APBD dalam menghadapi disinsentif pusat?

Sebenarnya hanya sedikit pemerintah daerah yang terlambat menetapkan APBD. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, memperkuat intensitas komunikasi dengan DPRD. Sebab, selama ini yang mengakibatkan terlambat adalah pembicaraan dengan DPRD. Jadi, karena adanya tarik-menarik kepentingan, keputusan tidak bisa secepatnya diambil.

Dalam beberapa kasus, itu sebenarnya terjadi karena political barter yang tidak ketemu antara eksekutif dan legislatif. Komunikasi yang bagus kepala daerah yang tidak berasal dari partai politik mayoritas di DPRD harus diperbaiki. Itu menjadi masalah serius karena sudah diperkirakan menjadi kelemahan model demokrasi seperti sekarang.

Apakah mekanisme pemotongan dana transfer sudah tepat ditetapkan sebagai sanksi bagi daerah?

Saya secara prinsipiil setuju dengan itu. Sebab, dana transfer merupakan dana terpenting daerah untuk mendapatkan penerimaan APBD-nya. Ketika dana transfer dijadikan instrumen untuk tertib administrasi, itu sudah tepat sasaran.

Ketika dilakukan, apakah pemotongan dana transfer justru tidak menghambat pembangunan?

Karena itu, ancaman semacam itu membuat perilaku daerah berubah. Kalau ancaman terlalu lunak, desakan untuk memperbaiki administrasi anggaran menjadi kurang.

Alternatif selain pemotongan dana transfer?

Di satu sisi, hal seperti itu ditakut-takuti karena diancam dengan penalti. Di sisi lain, harusnya ada insentif. Daerah-daerah yang adminsitrasinya bagus dan laporan pertanggungjawabannya tidak disclaimer harus diberi insentif. Misalnya, penambahan dana transfer.

Apakah pusat perlu mengadakan asistensi bagi daerah-daerah dengan penyerapan APBD yang rendah?

Sebenarnya sekarang pola semacam itu relatif banyak. Tidak harus dilakukan pemerintah. Misalnya, pusat mendapat bantuan dari USAID lewat Local Government Support Program, baik di bidang penganggaran maupun perencanaan. Tapi, memang itu tidak bisa selesai dalam jangka pendek karena banyaknya pemerintah daerah di Indonesia. Terutama daerah-daerah hasil pemekaran yang sumber daya manusianya terbatas. (novi/agm) (Dikutip dari Jawa Pos – Pro otonomi, tanggal 19 Januari 2010).

Iklan

,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: