Terganjal Pengesahan DPR

PERNAH terjadi polemik pengesahan RAPBD di beberapa daerah di Jawa Timur. Baik karena belum disahkan pemerintah provinsi (pemprov) maupun karena alotnya pembahasan di DPRD. Misalnya, di Kota Blitar. Di daerah itu, pengesahan APBD mundur hingga Januari 2010. Lamanya pembahasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik menjadi sebab molornya pengesahan RAPBD.

Menurut DPRD, banyak pembangunan fasilitas fisik yang dilakukan oleh pemkot mangkrak. Padahal, biaya yang sudah dihabiskan mencapai miliaran rupiah. Antara lain, pembangunan terminal kargo. Tidak sinkronnya kepentingan antara eksekutif dan legislatif itu paling banyak mendominasi pembahasan anggaran yang ada di dewan.

Penolakan pengesahan APBD oleh pemprov pernah dialami oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya. RAPBD Kota Pahlawan itu sebenarnya sudah disahkan pada akhir Oktober 2009. Tetapi, pengesahan dilakukan oleh Musyafak Rouf, ketua sementara. APBD seharusnya disahkan oleh ketua definitif dalam rapat paripurna. Karena menganggap cacat hukum, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak mengesahkan APBD Kota Surabaya.

Setelah tatib diubah, APBD akhirnya disahkan pada 23 Desember 2009. Ketika belum disahkan gubernur itu, sempat terjadi kekhawatiran bahwa sampai dengan akhir 2009, APBD belum bisa disahkan. Kalau itu terjadi, pemkot akan menggunakan anggaran lama (2009), sebesar Rp 2,4 triliun. Itu berarti, pemkot tidak bisa melakukan belanja modal untuk beberapa proyek besarnya, terutama proyek fisik multiyears. Antara lain, penyelesaian box covert Banyuurip, pembangunan taman kota, dan pembangunan frontage road. Ketika APBD senilai Rp 4,2 triliun itu sudah diteken gubernur itulah, pemkot bisa melaksanakan program-program infrastruktur.

Stagnannya pembangunan karena ketua DRPD definitif tidak berhasil dipilih juga pernah dirasakan oleh Kabupaten Sampang. Selama lima tahun, pemda di Pulau Madura itu menggunakan anggaran yang sama. Program-program di daerah tersebut akhirnya juga tidak berkembang. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh JPIP selama ini, minim sekali terobosan yang dilakukan oleh daerah itu. Daerah sulit membuat inovasi kalau anggaran yang digunakan tetap sama dari tahun ke tahun. Padahal, di lapangan kebutuhan masyarakat selalu berubah. (hnovitasari@jpip.or.id). (Dikutip dari Jawapos – Pro-otonomi, tanggal 19 Januari 2010)

,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: