Konsekwensi Terlambatnya Pengesahan APBD Tuban 2010

Oleh : KHozanah Hidayati

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 di kabupaten Tuban seharusnya sudah ditetapkan selambatnya Desember 2009. Namun kenyataannya sampai sekarang dibahas ditingkat DPRD Tuban pun belum. Terus apa konsekuensi yang akan terjadi karena keterlambatan ini?

Sebelum kita membicarakan tentang konsekwensi dari keterlambatan tersebut, mari kita tilik penyebab utama keterlambatan pengesahan APBD ini. Pertama, terlambatnya penentuan pimpinan definitif DPRD Tuban periode 2009 – 2014, hal ini dikarenakan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu (yang berhak mendudukkan wakilnya menduduki kursi ketua) terlambat menyetor atau menentukan nama siapa yang akan menduduki kursi ketua DPRD. Keterlambatan ini dikarenakan Partai Golkar masih gamang dengan kondisi perpolitikan Tuban saat itu, karena Partai Golkar susah mencari patner untuk diajak berkoalisi mengamankan kebijakan partainya.

Penyebab kedua dari keterlambatan ini adalah telatnya DPRD Tuban membentuk alat kelengkapannya. Hal ini ditenggarai karena Golkar sebagai partai penguasa masih mencari-cari patner koalisi mendukung kebijakannya, yang akhirnya Fraksi Golkar Bersatu (FGB) berhasil menggaet Fraksi Amanat Bulan Bintang (FABB), Fraksi Demokrat (FD) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Walau sebelumnya kedua fraksi yang disebutkan terakhir berada berseberangan dengan FGB, namun akhirnya mereka merapat juga ke partai penguasa.

Jika alat kelengkapan dewan sudah terbentuk (semoga bisa terbentuk akhir bulan ini), maka diperlukan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang diajukan eksekutif  yang cukup intensif agar kiranya anggaran yang akan disahkan memenuhi aspirasi rakyat dan juga berpihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan ini bisa memakan waktu paling tidak minimal satu bulan (idealnya). Kalau itu terjadi berarti RAPBD baru akan disahkan menjadi APBD pada bulan Pebuari 2010 nanti.

Dengan keterlambatan ini maka implementasi program pembangunan di Tuban juga akan molor. Misalnya, keterlambatan proses tender (lelang) proyek-proyek (terutama fisik) yang didanai APBD. Kalau tender terlambat dilaksanakan, maka pemda tidak dapat melakukan belanja modal.

Dampak lain adalah rendahnya penyerapan anggaran pembangunan. Pemerintah pusat menggunakan alasan tersebut untuk menilai kinerja pemda. Semakin rendah penyerapan anggaran, pemda dianggap tidak memaksimalkan pelayanan kepada publik. Itu jelas amat merugikan masyarakat (AM, Tuban 25 Januari 2010).

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: