Carut Marut Pembentukan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Tuban Periode 2009 – 2014

Tuban, 26 Januari 2010
Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Tuban – FKB)

Sungguh sangat ironi, di tengah sorotan masyarakat akan kinerja DPRD Tuban yang sangat memprihatinkan pada periode lalu (2004 – 2009) dengan menduduki tingkat kinerja di urutan paling akhir dari 38 kabupaten / kota se-Jawa Timur (Menurut versi JPIP /The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi ), sekarang ini DPRD Tuban masih silang sengketa soal pembentukan alat kelengkapan dewan dan bahkan pembentukan pimpinan definitif sempat terkatung-katung selama empat bulan walau akhirnya terbentuk juga dan diresmikan pada tanggal 16 Desember 2009.

Sekedar sebagai pengingat saat itu Partai Golkar ngotot bahwa pembentukan pimpinan definitif harus menunggu Peraturan Pemerintah terkait UU No. 27/2009 dan tatib bisa disahkan tanpa menunggu pimpinan definitif terbentuk, sedangkan di sisi lain partai – partai (yang kalau boleh kita sebut sebagai frakasi-fraksi blok pro perubahan) ngotot juga bahwa pembentukan pimpinan definitif harus segera dilakukan sebelum penetapan tatib DPRD Tuban sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 161/1405/sj bahwa tatib DPRD harus disyahkan oleh pimpinan DPRD definitif, bukan pimpinan sementara. Dan akhirnya pimpinan definitif DPRD Tuban terbentuk juga walaupun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan UU yang dimaksud di atas belum keluar, dan ini memerlukan waktuyang cukup lama sekitar 4 bulan semenjak pelantikan DPRD di bulan Agustus 2009.

Sekarang ini terjadi lagi carut marut dan silang sengketa perihal pembentukan alat kelengkapan dewan. Seperti diketahui bahwa rapat paripurna DPRD Tuban tanggal 18 Januari 2010 dengan agenda pembentukan komisi-komisi hanya dihadiri oleh 27 Anggota karena diboikot oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraaksi PDIP dan Fraksi Gerinda. Pemboikotan ini dikarenakan ketua dewan tidak fair dalam menyikapi setiap permsalahan yang ada atau bisa dikatakan ketua dewan menerapkan standar ganda, misalnya rapat paripurna tanggal 4 Januari 2010 batal membentuk komisi-komisi karena ada satu fraksi yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan duduk di komisi-komisi tersebut. Sedangkan saat rapat paripurna tanggal 18 Januari 2010 bahkan ada dua fraksi yang belum menyerahkan nama-nama anggitanya untuk duduk di komisi-komisi yang akan dibentuk namun tetap saja oleh ketua dewan rapat paripurna diteruskan walaupun diboikot oleh tiga fraksi.

Sampai saat masih terjadi silang sengketa anatara fraksi – frakasi PG Bersatu dan kelompoknya, yaitu FPD, FPPP dan FAB (yang kita sebut saja Faksi Pro Status Quo) dan fraksi-fraksi (yang kita sebut saja Faksi Pro Perubahan) yang terdiri dari frkasi KB, fraksi PDIP dan Frkasi Gerinda, perihal keabsahan rapat paripurna tanggal 18 Januari 2010 dan juga kelanjutan pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya.

Kalau kita cermati secara teliti, sebenarnya permasalahan carut marut ini bermuara dari kesatu adanya persaingan di internal Pratia Golkar Tuban dan kedua adanya tarik menarik dukungan antara faksi pro perubahan vs faksi pro status quo. Beberapa kali rapat paripurna atau rapat koordinasi pimpinan dewan gagal diadakan atau ”sengaja dibatalkan” dengan alasan yang dicari-cari adalah akibat belum siapnya salah satu faksi untuk menerima kekalahan dalam pembentukan kelengkapan dewan ini.

Dan juga penerusan rapat paripurna tanggal 18 Januari 2010 yang walaupun diboikot oleh tiga fraksi juga akibat dari salah satu faksi sudah merasa siap mengalahkan lawannya, walaupun penerusan rapat tersebut sebenarnya menyalahi kesepakatan-kesepakatan antar pimpinan fraksi yang sudah disetujui bersama sebelumnya.

Kalau sekiranya saling sengketa ini berkepanjangan tentunya akan mempengaruhi jalannya kinerja pemerintahan di Kabupaten Tuban ini, karena mestinya mereka sudah harus membahas (dan bahkan mengesayahkan) APBD Kabupaten Tuban tahun 2010. Dan juga kinerja DPRD di bidang lain pun seperti pengawasan, legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat akan menjadi mandek. Apalagi kalau saat ini kita bandingkan dengan kinerja DPRD di kabupaten-kabupaten tetangga seperti Lamongandan Bojonegoro, kinerja DPRD Tubanlah yang paling jauh dari harapan.

Terus sebenarnya apa yang dikehendaki oleh faksi pro staus quo, kenapa meraka selalu memaksakan kehendak agar segala sesuatunya harus sesuai kehendak mereka walaupun itu menyalahi fatsun politik yang ada. Misalnya, pertama rapat paripurna tanggal 18 Januari 2010 tetap diteruskan walapun ada 2 fraksi yang belum menyerahkan nama dan juga sudah disepekati saat rapat koordinasi pimpinan dewan bahwa rapat paripurna baru akan digelar jika sudah semua fraksi menempatkan wakilnya di masing-masing komisi.. Kedua, pembentukan pimpinan dewan yang berlarut-larut adalah karena faksi pro status quo sengaja mengulur-ulrnya sehingga sampai 4 bulan terlambat.

Mestinya pro-kontra di atas bisa dicari jalan keluar dengan cara duduk bersama dan memusyawarahkannya, karena pada prinsipnya demokrasi itu lebih mementingkan musyawarah untuk mufakat bukan “menang-menangan” sendiri tanpa memperhatikan suara dari pihak lawan.

Kalau hal itu tetap dipaksakan berjalan seperti sekarang ini, maka rasa kebersamaan dalam mengemban amanah rakyat dan menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Tuban (bersama-sama dengan pihak eksekutif) akan tercederai dan terganggu serta akan selalu muncul rasa saling curiga antara kubu pro perubahan dan kubu pro staus quo. Yang pada akhirnya kepentingan konstitutean, yakni rakyat Tuban akan terbengkelai. Dan juga kinerjanya tidak akan jauh berbeda dengan periode yang lalu (2004 – 2009) yang menempati urutan paling “buncit” dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Bagaimanakah agar jalannya persaingan atau pertentangan ini tidak menimbulakn efek yang cukup significant bagi kepentingan konstituen atau rakyat Tuban? Menurut hemat penulis perlu dilakukan beberapa hal. Pertama para anggota dewan (dari kedua kubu) harus menyadari bahwa mereka dipilih oleh rakyat demi memperjuangkan suara rakyat dan tentunya mereka harus memperjuangkan itu dan harus meninggalkan kepentingan kelompok atau partai, sehingga semua permasalahan seperti carut-marut di atas bisa dieleminir atau paling tidak diminimalkan.

Kedua para anggota dewan dan juga pimpinan fraksi di DPRD Tuban serta juga pimpinan partai politik di Tuban (yang notabene sebagai pengendali fraksi-fraksi di DPRD Tuban) harus berprilaku politik yang elegan dan harus selalu menjungjung fatsun politik yang ada dan tidak mementingkan kelompoknya sendiri dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat secara luas.

Ketiga semua “stake holder” kabupaten Tuban, misalnya para aktifis seperti HMI, PMII, GMNI, Ormas- Ormas lainnya, LSM, dan kelompok – kelompok masyarakat lainnya harus peduli terhadap jalannya pemerintahan di Tuban utamanya “persaingan tidak sehat” yang terjadi di DPRD Tuban, sehingga mereka bisa membuat tekanan baik berupa penyampaian pendapat secara tertulis ataupun kalau perlu mengadakan demonstarasi yang damai untuk menuntut para wakil mereka bekerja secara serius dan meninggalkan pengutamaan kepentingan golongan atau partai dan menggantinya dengan pengutamaan kepentingan rakyat secara keseluruhan (Ana M.)

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: