Desak Polisi Usut Kasus Nurlina

TUBAN – Kasus pencemaran nama baik yang diusung Nurlina, ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Tuban ke mapolres setempat Jumat (12/2) lalu berbuntut panjang. Sejumlah fraksi di DPRD setempat mendesak polisi mengusut dugaan gratifikasi atau hadiah yang melatarbelakangi kasus pelecehan dengan terlapor Rahmad, 40, anggota Fraksi Gerindra.

Syakir Safii, salah satu anggota FKB, mengatakan, kasus anggota FPP dan sejumlah anggota fraksi lainnya yang diduga menerima uang Rp 1,5 juta sebelum paripurna pembahasan komisi tersebut tidak bisa dianggap enteng. Menurut dia, perbuatan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi. Alasannya, dana yang diterima memengaruhi suara anggota FPP dan fraksi lainnya dalam pengambilan keputusan terkait penetapan komisi.

Karena menerima dana, kata Syakir, FPP berkhianat atas kesepakatan fraksi koalisi dalam paripurna yang membahas pembentukan komisi pada Januari lalu. Fraksi yang sudah sepakat koalisi tersebut, menurut dia, FKB, FPDIP, Fraksi Gerindra, FPP, dan Fraksi Demokrat.

”Gratifikasi masuk dalam perbuatan korupsi. Pelakunya bisa dijerat dengan undang-undang korupsi,” tutur dia mengutip pasal 12 (6) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Wakil rakyat dari Rengel ini kemudian merujuk perundangan korupsi tersebut yang mengklasifikasi berbagai jenis gratifikasi. Antara lain, pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan perjalanan wisata.

Syakir menambahkan, indikasi gratifikasi tersebut sangat kuat. Terlebih, Nurlina kepada penyidik polisi dan wartawan Radar Bojonegoro saat melaporkan kasus pencemaran nama baik tersebut, mengakui menerima dana itu dari salah satu anggota fraksi di dewan. ”Apalagi yang akan ditunggu polisi. Ini kan sudah kuat,” kata dia.

Desakan agar polisi juga mengusut kasus anggota FPP dan fraksi lainnya yang menerima hadiah juga disampaikan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicaranya Imam Sholikhin, fraksi ini menyatakan, kasus tersebut perlu diperdalam subtansi SMS. Dikatakan dia, inti dari pesan tersebut merupakan klarifikasi apakah ada gratifikasi Rp 1,5 juta kepada yang bersangkutan. Ternyata, di depan petugas Nurlina mengakui dana tersebut dari fraksi lain. ”Atas nama Fraksi Gerindra, kami minta diusut sampai tuntas,” tegas dia dalam SMS.

Sikap senada juga disampaikan Sekretaris DPC PDIP Tuban, Mahfudz. Menurut dia, kasus gratifikasi tersebut bukan delik aduan. Sehingga, tanpa ada laporan pun, polisi harus melangkah mengusut. ”Kita tunggu saja langkah penyidik,” pinta mantan anggota DPRD Tuban periode 1999-2004 ini.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso yang dikonfirmasi terkait desakan pengusutan kasus gratifikasi, berjanji akan memelajari permasalahan tersebut. Menurut dia, kalau memang ada unsur pidananya, satuannya akan turun tangan untuk menyelidikinya.

Seperti diberitakan, pelecehan yang diterima Nurlina melalui pesan pendek (SMS) dari ponsel Rahmad Selasa (19/1) lalu. Bunyi SMS tersebut, P3 gak komit, khianat. Hanya Rp 1,5 juta geblak dewe (tunduk). SMS ini fakta. Kalau benar memalukan martabat DPR ngisin2ni. SMS lain berbunyi, segitu itu (Rp 1,5 juta) harga purel karaoke, bukan harga seorang DPR. Memalukan.

Nurlina mengatakan, sebelum menerima SMS tersebut dirinya tidak kontak dengan Rahmat. ”Tahu-tahu, saya terima SMS itu,” kata dia. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 14 Feb. 2010)

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: