Ketua FKB: Ketua DPRD Ngawur, Ngotot Teken SK, Besok Diberikan Pimpinan Komisi

TUBAN-Meski tiga wakil ketua DPRD rakyat protes SK pimpinan komisi. Namun, sikap tidak ketiag wakil ketua tersebut tak membuat risau ketua DPRD Kristiawan. Buktinya, ketua dewan terus melanjutkan SK tersebut. Alasannya proses SK tersebut sudah sesuai aturan. ”SK tetap berjalan, dan besok Senin (15/2) SK kami sampaikan ke masing-masing pimpinan,” kata ketua DPRD Tuban Kristiawan ketika dikonfirmasi kemarin (13/2).

Kristiawan beralasan SK komisi merupakan amanat rapat paripurna. Dirinya hanya melaksanakan dari keputusan rapat paripurna. ”Jadi tidak masalhah. Ini bukan keputusan saya sendiri, tapi keputusan dalam rapat,” ujarnya. Disinggung sikap tiga wakil ketua rakyat (Sa’dun Naim, Tjong Ping, dan Aris Dwi S Setiawan) yang telah protes penandatangan SK itu? Dirinya mengaku tak ada masalah atas sikap tiga wakil ketua DPRD tersebut. Alasannya, ketiga wakil ketua DPRD sudah mengetahui saat rapat paripurna.

Kristiawan mengungkapkan, penandatangann SK ini karena rakyat sudah menunggu. Selain itu juga dikarenakan anggota DPRD sudah saat untuk membahas APBD 2010. ”Ini untuk kepentingan rakyat” ungkapnya. Karena itu, pihaknya berharap FKB dan FPDIP segera menyerahkan nama.

Sebeleumnya, tiga wakil ketua dewan protes keras sikap ketua dewan yang tidak memberitahukan tentang penandatanganan SK komisi ini. Tiga wakil rakyat itu adalah Sa’dun Naim, Go Tjong Ping dan Aris Dwi S Setiawan.

Sementara itu, FKB dan FPDIP tetap menolak SK yang ditandatangani ketua dewan. ”Kami tetap menolak itu, sebab itu menyalahi tatib yang ada,” ujar ketua FKB M. Imron Chudlori. Dia juga menyinggung terkait pembetukan banmus dan banggar. Mestinya, ujar Imron, dalam mengambil keputusan, ketua dewan tidak hanya dengan musyawarah dan mufakat. Namun juga dengan voting. ”Ketua tidak melakukan voting, ini menyalahi aturan. Kami sudah tidak percaya lagi dengan ketua. Ketua (DPRD) ngawur,” keluhnya.

Hal senada juga dikatakan ketua FPDIP Karjo. Menurut dia, pihaknya tetap menolak penandatangan SK ketua komisi oleh ketua dewan. ”Ini kenapa. Kita punya hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih,” tegas politisi asal Singgahan itu. (zak) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 14 Feb. 2010).

Iklan

,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: