Minta yang Tahu Gratifikasi Melapor, Imbauan Kapolres terhadap Anggota DPRD Tuban

TUBAN – Meski laporannya telah resmi dicabut, namun pengakuan Nurlina, ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Tuban terkait dana Rp 1,5 juta yang diterima dari salah satu fraksi direspon penyidik Polres Tuban.

Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika meminta siapa pun termasuk anggota dewan yang mengetahui penerimaan dana tersebut untuk memberikan kesaksian. Diterangkan dia, keterangan saksi ini diperlukan penyidik untuk memperjelas apakah ada unsur pidana dalam kasus penerimaan dana tersebut. Karena kasus tersebut masih dalam penyelidikan, Nyoman belum bisa menyimpulkan apakah dana yang diterima Nurlina sudah masuk kategori gratifikasi atau hadiah. ”Ini yang masih kami dalami,” tegas perwira berpangkat melati dua di pundak ini.

Ditambahkan Nyoman, kalau dalam penyelidikan kasus tersebut ditemukan unsur pidananya, maka polisi akan meningkatkan tahap penyelidikan ke penyidikan.

Sumber terpercaya di DPRD Tuban mengatakan, salah satu saksi yang mengetahui penerimaan dana gratifikasi tersebut adalah Muhyidin, anggota FKB. ”Dia inilah yang mengeluarkan uang Rp 1,5 juta dari amplop bagian Nurlina,” ujar salah satu anggota dewan yang keberatan namanya dikorankan.

Muhyidin yang dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan hal tersebut. Namun, untuk sementara ini, dia belum bersedia membeberkan secara detail kronologis seputar dana gratifikasi yang diterima Nurlina. ”Kapan-kapan saja,” kata dia.

Sementara itu, Sujono Ali Mujahidin, penasihat hukum Nurlina keberatan kalau dana yang diterima kliennya tersebut sebagai gratifikasi. Dikatakan dia, penerimaan dana tersebut harus dilihat secara umum dan jangan menggunakan kaca mata yang sempit. ”Kalau dianggap gratifikasi, perlu pembuktian secara hukum. Tidak bisa langsung disimpulkan dana hadiah,” tegas dia.

Ali, panggilan akrab Sujono Ali Mujahidin secara diplomatis menegaskan, bisa jadi dana tersebut sebagai uang bensin atau dana pemberian lain yang tidak mempengaruhi kliennya dalam pengambilan keputusan di kelembagaan legislatif.

Seperti diberitakan, desakan FKB, FPDIP, dan F Gerindra agar Polres Tuban mengusut kasus gratifikasi yang diterima Nurlina berawal dari kasus pencemaran nama baik yang diusung Nurlina ke Mapolres Tuban pada Jumat (12/2). Teman se kerjanya yang dilaporkan adalah Rahmad, 40, anggota Fraksi Gerindra. Namun, sesaat setelah melapor, kasus ini kemudian dicabut.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal dari dua pesan pendek atau short message service (SMS) yang diterima Nurlina dari Rahmad. SMS tersebut tertulis, P3 gak komit, khianat. Hanya Rp 1,5 juta geblak dewe (tunduk). SMS ini fakta. Kalau benar memalukan martabat DPR ngisin2ni. SMS lain tertulis, segitu itu (Rp 1,5 juta) harga purel karaoke, bukan harga seorang DPR. Memalukan. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 16 Feb. 2010).

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: