27 Anggota DPRD Tuban Gagalkan Paripurna

Tuban, zonaberita.com-Puluhan anggota DPRD Tuban dari Fraksi PKB, PDIP, dan Fraksi Gabungan memboikot rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan RAPBD 2010, Kamis (18/2/2010). Akibatnya, rapat yang sedianya menetapkan APBD 2010 itu gagal total lantaran tidak memenuhi quota forum.

Ke-27 anggota yang memboikot memilih duduk di ruangan wakil ketua masing-masing. Ke-27 anggota dewan yang ‘emoh’ masuk ruang paripurna itu; 7 orang dari FKB, 6 dari FPDIP, dan 9 orang anggota Fraksi gabungan yang terdiri dari anggota Gerindra, PKNU, PKS, FPD, dan FPP.

Sementara itu, sidang paripurna pembacaan nota keuangan terhadap RAPBD 2010 itu hanya diikuti 23 anggota. Diantaranya diikuti 15 anggota dari Fraksi Golkar Bersatu yang merupakan gabungan
dari FPG (13) anggota, Barnas dan Hanura masing-masing 1 orang. Selain itu juga diikuti 2 anggota FPPP, 2 dari FPD dan 4 anggota Fraksi APB.

Sidang juga tidak dihadiri oleh Bupati Tuban Hj Heany Relawati. Pihk eksekutif diwakili Wabup Lilik Soehardjono. Sekkab Tuban Parastuti juga terlihat tidak hadir. Para pimpinan satuan kerja kebanyakan juga tidak hadir dan mewakilkan kepada stafnya. Hal ini pula yang diduga menjadi pemicu aksi boikot itu.

“Sikap yang kami ambil sebagai bentuk protes terhadap Ketua DPRD yang memimpin dewan tidak
pakai aturan,” tegas Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Teguh Prabowo, kepada wartawan di gedung Dewan Tuban, siang tadi.

Pernyataan Teguh dipicu penentuan agenda sidang paripurna pembacaan nota keuangan yang menurutnya melanggar aturan. Sebab, tidak sesuai dengan tata tertib DPRD lantaran sidang Banmus itu hanya diikuti 6 dari 14 anggota Banmus.

Selain itu, sidang Banmus itu tidak ada undangan secara tertulis. “Ketua dewan sengaja ‘nilap’ PKB, PDIP dan yang lain. Makanya, sidangnya tidak sampai lima menit,” timpal Ketua Fraksi PDIP, Sukarjo.

Lntaran tidak memenuhi quorum, Ketua DPRD Kristiawan menyatakan sidang ditunda dan dilanjutkan 3 hari mendatang. Penundaan juga pada dua kali persidangan sebelumnya.

Wakil Bupati Lilik Suhardjono dikonfirmasi soal ini tidak memberikan komentar banyak. “Kami
sebatas membacakan nota keuangan saja. Soal sidang paripurna lanjut atau tidak itu kewenangan DPRD,” kata Lilik.(bud/hs) (Dikutip dari zonaberita.com)

Iklan

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: