RAPBD Tuban 2010 Tak Layak

KUA 2010 merupakan akhir dari rangkaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011.

SURABAYA POST — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) jaringan Tuban menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban 2010 tidak layak diparipurnakan DPRD.

Hasil analisis LSM pemerhati pengelolaan keuangan daerah tersebut menunjukkan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS RAPBD 2010 tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59/2009.

“Dokumen RAPBD hanya memuat ringkasan biaya-biaya dan pendapatan; tidak disertai indikator makro dan target capaian,” jelas M. Dakelan, Ketua Simpul Jaringan Fitra Tuban, Kamis (4/3).

Ditambahkan, KUA 2010 merupakan akhir dari rangkaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2011, sehingga harus memuat tentang capaian dan prestasi setiap indikator kinerja program serta kegiatan pembangunan selama tiga tahun terakhir.

“KUA 2010 ini tidak didahului paparan hasil evaluasi tiga tahun terakhir RPJMD, sehingga capaian visi dan misi pembangunan daerah tidak bisa diketahui indikatornya,” tambah Dakelan.

Sesuai dengan Permendagri, KUA paling tidak memuat dua indikator: indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD) dan Indikator Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Penting (IKMES).

Dokumen RAPBD juga tidak disertai target sasaran yang hendak dicapai, sehingga rasionalitas target dan sasaran anggaran 2010 tidak dapat diukur.

“Seharusnya DPRD mengembalikan dokumen RAPBD kepada eksekutif untuk diperbaiki,” tegas M. Dakelan. “Kalau dokumen RAPBD yang masih carut-marut itu disahkan menjadi APBD, konsekuensinya berat—anggaran jadi sulit dikontrol.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Tuban dari FPDIP, Karjo. Menurutnya, banyak hal yang masih perlu dicermati dalam RAPBD 2010. Meningkatnya anggaran bantuan dan hibah sosial, misalnya, perlu dipertanyakan.

Sebab selain jumlahnya cukup besar, juga tidak dijelaskan target dan sasaran penerima hibah dan bantuan sosial tersebut.
“Tahun 2009 belanja bantuan sosial Rp 5,9 milyar, tahun 2010 menjadi Rp 17 Milyar lebih. Ini ada apa?” tanya Karjo heran.

Menurutnya, peningkatan belanja bantuan sosial tersebut perlu diwaspadai karena rawan diselewengkan. Terlebih tahun ini mendekati Pemilihan Bupati (Pilbub) 2011.

Sementara itu Ketua DPRD Tuban Kristiawan menganggap, analisis tersebut sangat berlebihan. Menurutnya, tidak ada masalah dengan dokumen RAPBD karena sudah melalui prosedur semestinya.

“Kalau menurut Permendagri yang baru, dokumen RAPBD ya seperti sekarang ini. Kalau Permendagri yang lama memang harus rinci begitu,” bantah Kristiawan.

Kristiawan justru berharap RAPBD 2010 segera bisa diparipurnakan, mengingat sudah terjadi keterlambatan selama tiga bulan. “Saya targetkan maksimal tanggal 12 bulan ini semua sudah beres,” kata Kristiawan.

Laporan: Subekti (Dipetik dari vivanews.com, tanggal 13 Maret 2010)

Iklan

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: