Tiga Fraksi Boikot RAPBD

Sabtu, 13 Maret 2010 | 10:48 WIB
TUBAN – Kendati tak mencapai kuorum, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2010 tetap disetujui dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Jawaban Nota Keuangan Eksekutif di Ruang Paripurna DPRD Tuban, Jumat (12/3).

Dari 50 anggota DPRD, hanya 27 yang hadir dalam rapat itu. Hingga ditunda 2 x 60 menit, jumlah peserta rapat tidak ada perubahan. Ketua DPRD Tuban, Kristiawan, yang memimpin Sidang Paripurna menyatakan Rapat Paripurna tersebut dilanjutkan. “Saya pikir sudah sah sidang ini kita lanjutkan, karena sudah diskors dua kali satu jam pesertanya tetap 27 orang,” kata Kristiawan.

Kristiawan berpendapat, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2010 memang menyebutkan Rapat Paripurna DPRD bisa dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 anggota. Tapi, ketika keadaan memaksa, Pimpinan Sidang berhak mengambil keputusan. “Kita sudah sangat terlambat menyelesaikan APBD. Jadi saya ambil keputusan sesuai Tata Tertib yang masih mengacu PP lama, yakni kuorum dihadiri separo lebih satu anggota DPRD,” tambah Kristiawan.

Rapat Paripurna itu sendiri berlangsung kurang dari satu jam. Empat Fraksi yang hadir, yakni Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Amanat Bulan Bintang (gabungan PAN-PBB), menyatakan setuju terhadap RAPBD. Masing-masing fraksi itu hanya memberi cacatan ringan terhadap RAPBD.

“Kami sarankan agar eksekutif betul-betul meningkatkan pelayanan publik sehingga peningkatan belanja pegawai tidak sia-sia,” kata Alvi Alifiah, juru bicara FPD. Hal sama disampaikan tiga fraksi lainnya.

Namun, menurut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), keputusan Rapat Paripurna itu tetap tidak sah. Menurut tiga fraksi ini, pelaksanaan Paripurna harus mengacu pada PP 16/2010. “PP yang lama sudah tidak berlaku karena telah terbit PP yang baru sebagai penggantinya. Jadi tetap harus 2/3 anggota yang hadir, baru bisa dinyatakan kuorum,” tegas Imron Khudlori dari FPKB.

FPKB sengaja tidak hadir dalam Rapat Paripurna, kata Imron Khudlori, karena RAPBD 2010 harusnya direvisi sebelum diparipurnakan. Kenyataannya, RAPBD disetujui tanpa ada perubahan satu huruf pun. Padahal menurut Imron Khudlori, banyak hal yang masih harus dipenuhi tim Panggar Eksekutif terkait RAPBD.

Selain itu, banyak pos anggaran yang tidak masuk akal sehingga sangat rawan diselewengkan. “Contohnya pos anggaran untuk Terminal Wisata Tuban (TWT) sebesar Rp 5,7 miliar. Ini sangat tidak masuk akal karena TWT mestinya menjadi tanggung jawab investor. Kan MoU nya sampai 20 tahun, kok tiba-tiba diserahkan Pemkab, ini ada apa,” lanjut Imron Khudlori.

Senada disampaikan FPDIP. Karjo, Ketua FPDIP menyebut keputusan persetujuan RAPBD 2010 itu sebagai wujud arogansi eksekutif. “Eksekutif terbukti sama sekali tidak mau mendengar koreksi DPRD. Lha ngapain kami hadir dan ikut menyetujui RAPBD yang jelas-jelas direkayasa itu,” tegas Karjo. bek (Dipetik dari Surabaya Post, tanggal 13 Maret 2010).

, , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: