Eksekutif Dituding Arogan dan Lecehkan Legislatif , Masih Berikan Fasilitas Motor Keluaran 1997

Tuban, Bhirawa
Tak mau dibelakang hari isunya di balik oleh eksekutif, kalangan legeslatif di Kabupaten Tuban menolak surat permohonan pengajuan fasiltas kendaran roda dua yang rencananya akan di masukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2010 yang sudah di sahkan Jumat (12/3) kemarin.
Seperti yang disampaikan oleh Drs Imron Khudlori, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), bahwa posisi eksekutif dan legeslatif itu sejajar dan sebagai mitra kerja, kalau memang eksekutif menilai mitra kerjanya ini membutuhkan, tentunya eksekutif yang memberikan fasilitas.
“Kalau eksekutif masih memandang dan menilai sepeda motor keluaran tahun 1997 dan sudah pernah di gunakan oleh anggota dewan selama dua priode itu masih layak ya tidak apa-apa, kita hingga saat ini tidak mengambil, dari pada nanti isunya dibalik, kalau kita yang meminta fasilitas itu,” kata Imron Khudlori saat di konfirmasi Bhirawa via phonselnya Minggu (14/3).
Lebih lanjut, Ketua FKB DPRD Tuban yang juga Bendahara DPC PKB Tuban ini menyatakan, dari 50 anggota DPRD Tuban, hanya ada 18 anggota yang mengambil fasilitas kendaran roda dua keluaran tahun 1997, diantaranya dari FPG, FAB, sebgain FPD, dan sebagin FPP.
“Dari kendaran yang ada saat ini, hanya 18 anggota dewan yang mengunakan fasilitas itu, kenapa demikian, karena memang sudah tidak layak untuk digunakan,” tambah Imron Khudlori.
Sementara di tempat terpisah, Aris S Setyawan Wakil Ketua DPRD Tuban dari Partai Demokrat, menyatakan hal tersebut tidak merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, apa lagi sebagain besar anggota dewan saat ini tidak mengunakan atau mengambil fasilitas tersebut.
“Menurut saya, itu hal yang tidak menarik, teman-teman di dewan tanpa ada fasilitas sepedah motor pun mereka masih bisa ngantor, karena mereka rata-rata sudah mempunyai kendaraan dan juga ada yang roda empat,” ujar Aris saat dikonfirmasi bhirawa via phonselnya.
Sedangkan Tri Astuti dari Fraksi Gerindra juga menyatakan, yang mempunyai kewenangan untuk mengangarkan dan mengajukan itu eksekutif, tentunya terlebih dahulu berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan. “Kenapa kita harus minta-minta, kalau eksekutif mau memberikan kita fasilitas kenapa kita diminta membuat surat pengajuan, ini kan aneh,” kata Tri Astutik.
Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Karjo, bahwa upaya yang dilakukan eksekutif dengan meminta surat pada anggota DPRD yang berisi tentang eksekutif pengajuan fasilitas kendaran roda dua pada eksekutif adalah bentuk dari arogansi eksekutif.
“Sesuai dengan UU 32, pembahasan RAPBD itu di bahas bersama anatara eksekutif dan legeslatif. Legeslatif bukan SKPD dari eksekutif, dan kita berhak menyusun sendiri sesuai dengan perundang-undangan, kalau eksekutif seperti berarti arogan,” kata Karjo.
Sementara, Hari Sunardi Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tuban saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu terkait hal tersebut, akan tetepi ia menyatakan kalau untuk kendaran roda dua keluaran tahun 2002, terdapat 18 anggota dewan yang telah mengambil. “Saya tidak faham itu mas, yang pasti untuk kendaraan yang dulu ada 18 anggoata dari 50 anggoata dewan yang sudah mengambil” Kata Heri singkat. [hud] (Dikutip dari Harian Bhirawa, 15 Maret 2010).

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: