Pencabut Laporan Gratifikasi, Terancam Disanksi Partai

TUBAN – Manuver Muhyidin, anggota FKB DPRD Tuban, pencabut pengaduan kasus gratifikasi yang diusung ke mapolres setempat berbuntut panjang. DPC PKB Tuban menginstruksikan FKB untuk merapatkan permasalahan tersebut. Hasil rapat itu akan jadi masukan partai untuk membahas penjatuhan sanksi bagi Muhyidin.

Sekretaris DPC PKB Tuban Miyadi menyatakan, pelanggaran Muhyidin adalah tidak koordinasi dengan fraksi maupun partai untuk mencabut laporan kasus tersebut. ”Ini melanggar tatib fraksi,” tutur dia sambil merujuk pasal 13 tatib tersebut.

Ditanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada Muhyidin, Miyadi mengaku belum tahu. Dia beralasan prosesnya masih menunggu rapat di tingkat fraksi dan pengurus cabang untuk diteruskan ke DPD PKB Jatim. Karena kesalahan tersebut dianggap fatal, wacana untuk me-recall anggota komisi C ini sempat berembus. ”Kalau partai tidak tegas dengan menjatuhkan sanksi recall, kami khawatir kewibawaan partai akan diinjak-injak,” ujar politisi dari Montong ini.

Syakir Safii, anggota FKB mengatakan, setelah mendapat instruksi partai, fraksinya mengagendakan hari ini merapatkan kasus Muhyidin. Menurut dia, selain menelikung fraksi dan partainya sendiri, manuver Muhyidin tersebut mengkhianati dua koaliasinya, FPDIP dan Fraksi Gerindra. Sebab, dua perwakilan fraksi tersebut ikut mengantar sekaligus memberikan dukungan moral kepada Muhyidin saat melapor pada Selasa (16/2) lalu.

Seperti diberitakan, satreskrim Polres Tuban tetap menyelidiki kasus dana gratifikasi atau hadiah yang diterima Nurlina, ketua FPP DPRD setempat. Satuan ini sama sekali tidak terpengaruh dengan langkah Muhyidin yang Rabu (10/3) lalu mencabut laporan itu bersama Nurlina, terlapor kasus tersebut.

Kasus gratifikasi tersebut dilaporkan Muhyidin pada Selasa (16/2) lalu. Selain mengadukan kasus itu, dia juga menyerahkan dana Rp 1 juta dari sebagian hasil gratifikasi Nurlina yang diserahkan kepada dirinya sebagai pembayaran utang. Jumlah total dana gratifikasi yang diduga diterima Nurlina Rp 1,5 juta.

Kasatreskrim Polres Tuban Iptu Budi Santoso mengatakan, perkara yang bisa dicabut laporannya berupa delik aduan. Karena kasus gratifikasi bukan delik aduan, maka tanpa pengaduan pun penyidik tetap kita bisa memprosesnya. (ds) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, 15 Maret 2010).

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: