Tiga Fraksi Wadul ke Wagub

TUBAN – Fraksi-fraksi yang menolak pengesahan APBD Tuban 2010 kemarin ngluruk Pemprov Jatim. Mereka menyampaikan indikasi ketidakberesan pengesahan APBD tersebut kepada Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Wakil rakyat yang berangkat ke Surabaya antara lain Sa’dun Naim, Go Tjong Ping (wakil ketua), M. Imron Chudlori (FKB), Karjo, M. Abu Cholifah (FPDIP), serta Imam Sholikin, Syaiful Huda, dan Hendrat Setiadji (F Gerindra). Selain itu, Sekretaris DPC PKB, M. Miyadi juga ikut mendampingi. ”Kami sudah ketemu Gus Ipul dan kepala biro hukum Pemprov Jatim Supriyanto,” kata ketua FKB, Imron Chudlori ketika dikonfirmasi via ponselnya kemarin (22/3).

Kepada Gus Ipul, Imron sapaan akrabanya mengaku telah menyerahkan semua pandangan umum tiga fraksi serta jawaban bupati dan berkas-berkas lain. Isinya terkait cepatnya pembahasan APBD sehingga berdampak pada pembahasan belum mampu menyelesaikan persoalan. Imron mencontohkan alokasi dana penggantian Terminal Wisata Tuban (TWT) senilai Rp 5,79 miliar yang seharusnya merupakan tanggung jawab investor bukan menjadi beban pemkab. ”Hal ini sungguh tidak masuk akal yang menghambur-hamburkan uang,” tegas dia.

Selain itu, kata Imron, dalam RAPBD 2010 banyak terjadi pembohongan publik. Dia mencontohnya isi pendapatan. Realisasi PAD anggaran 2009 sebesar Rp 102 miliar. Tapi, PAD tahun ini hanya ditarget Rp 84,1 miliar. ”Ini menunjukkan target PAD mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan kinerja pemkab sangat jelek. Selama ini pola seperti itu dipakai eksekutif seolah-olah ada prestasi dalam peningkatan PAD setiap tahun,” katanya dengan nada tinggi.

Menurut Imron, semua yang disampaikan tiga fraksi tersebut telah diketahui oleh Gubernur Jatim. ”Ternyata Gus Ipul juga sudah tahu permasalahan yang ada di Tuban. Dan setelah kami cek di Biro Hukum, pemprov belum mengevaluasi APBD Tuban. Permasalahan ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke gubernur,” kata politisi asal Montong itu.

Sementara, hari ini dijadwalkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Blora disahkan. Kemarin, Badan Anggaran (banggar) sudah menggelar pertemuan untuk mengagendakan paripurna DPRD pada sore ini. Setelah itu, dilanjutkan rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas hasil evaluasi gubernur atas RAPBD tersebut. ”Memang ada beberapa item yang harus diperbaiki,” kata wakil ketua DPRD Blora, Abdullah Aminuddin, kemarin.

Karena itu, kata dia, banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan pembahasan lagi untuk perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disampaikan gubernur. Karena itu, kemudian dibuatkan penyempurnaan atas hasil evaluasi itu.

Selain itu, untuk belanja bantuan partai politik Rp 900 juta yang semula masuk pada pos bantuan sosial digeser ke pos bantuan keuangan. Selain itu, untuk dana hibah Rp 94,3 miliar, pemkab menentukan secara selektif lembaga yang akan menerima secara transparan dan adil. ”Tidak ada yang prinsip, hanya pergeseran rekening saja,” ujar anggota banggar, Seno Margo Utomo. (zak/ono/wid) (Dikutip Dari Radar Bojonegoro, tanggal 23 Maret 2010).

Iklan

, , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: