Vonis Pungli Jembatan Timbang, Tidak Penuhi Rasa Keadilan

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Tuban – FKB)

Pada pertengahan Januari 2010 saat Polres Tuban berhasil membongkar praktik pungli di jembatan timbang di Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, yang ditenggarai sudah berlangsung sejak jembatan timbang ini berdiri atau kurang lebih sudah berlangsung tiga tahun mendapat apresiasi yang cukup bagus dari masyarakat dan juga harapan adanya penegakan hukum di bidang korupsi. Namun akhirnya apreasiasi yang bagus terhadap kinerja PolresTuban tersebut tidak berjalan seiring di tingkat penuntutan dan pengadilan. Dan bahkan para pelaku korupsi tersebut hanya diganjar empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tuban. Yang mana besarnya vonis tersebut sama dengan vonis kasus judi yang dilakukan oknum mantan Ketua DPRD Tuban.

Sehingga patut disayangkan kasus korupsi disamakan dengan kasus perjudian. Padahal kalau dicermati secara seksama perbuatan korupsi akan merugikan masyarakat secara luas dan juga merugikan negara. Merugikan rakyat karena dengan adanya pungli (korupsi) tersebut maka akan timbul ekonomi biaya tinggi, khusunya di bidang transportasi darat. Dengan adanya ekonomi biaya tinggi di bidang transportasi ini maka juga akan menambah biaya produksi suatu produk. Dan akhirnya masyarakat akan membayarnya dengan harga yang tinggi pula.

Sementara kalau perjudian hanya penyakit masyarakat yang efeknya langsung ke masyarakat tidak begitu terasa. Semestinya para penagak hukum di Bumi Ronggolawe menggunakan analogi tersebut untuk mengadili kasus pungli jembatan timbang ini. Sehingga rasa keadilan di masyarakat benar-benar ditegakkan.

Yang perlu juga dipertimbangkan dalam memberikan hukuman bagi pelaku pungli jembatan timbang adalah besarnya kerugian yang di derita Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat ulah mereka itu. Adapun kerugian yang diakibatkan oleh ulah pungutan liar tersebut bisa mencapai sekitar Rp 6 Milyar sejak jembatan timbang tersebut berdiri. Hitungan ini didasarkan pada besarnya target pendapatan dari Pemrov Jatim dikurangkan terhadap hasil pungutan per hari selama setahun.

Besarnya target pendapatan dari Pemrov Jatim adalah sekitar Rp. 900 juta per tahun sedangkan besarnya pendapatan dari hasil pungutan adalah bisa mencapai sekitar Rp 3,5 Milyar / tahun. Hitungannya adalah besarnya hasil uang yang disita saat penggebrekan pungutan liar tersebut lebih dari Rp.10 juta (ini ditenggarai sebagai hasil pungutan resmi dan tidak resmi per hari). Jadi kalau setahun besarnya uang yang bisa ditarik secara resmi dan sebagai pungli adalah lebih dari Rp.3,5 milyar.

Dari besarnya kerugian yang diderita Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat ulah pungutan liar ini yang cukup signifikan mestinya hukuman yang dijatuhkan kepada mereka harusnya tidak hanya empat bulan kurungan, namun mestinya lebih dari itu. Coba bandingkan dengan hukuman yang diterima seorang mantan Ketua DPRD Tuban yang kedapatan berjudi dihukum empat bulan penjara. Juga suami istri di Bojonegoro awal tahun ini yang hanya kedapatan mencuri setundun pisang diganjar tiga setengah bulan penjara.

Sungguh-sungguh ironis penegakan hukum di negeri ini. Bisa dianalogikan kalau orang-orang berperkara korupsi yang melibatkan uang ratusan bahkan milyaran rupiah maka mereka bisa dipastikan akan menerima hukuman yang “sangat bijaksana” dan kalau orang-orang yang berperkara tidak melibatkan uang banyak maka dia akan menerima hukuman setimpal.

Kalau pelaksanaan penegakan hukum di bidang korupsi sangat mengecewakan seperti ini dan jauh dari aspek rasa keadilan, maka jangan diharap negeri ini akan maju, adil dan makmur. Bahkan yang akan didapat adalah sebaliknya, yaitu kehancuran bangsa ini karena digrogoti oleh rakyatnya sendiri dengan cara-cara yang sangat menjijikkan, yaitu  korupsi, kolusi, pungutan liar dan sebagainya.

Semoga saja kedepannya dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem penegakan hukum anti korupsi di negeri tercinta ini. Sehingga tidak dimungkinkan adanya pasal-pasal “bijaksana” yang akan menghukum ringan para koruptor dan akan menimbulkan efek jera pada masyarakat. Dan tidak dimungkinkannya adanya “Mafia Hukum” yang akan menggrogoti sistem penegakan hukum dinegeri ini.

Serta juga dilakukan perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem penerimaan pajak, bea & cukai serta retribusi  yang tidak memungkinkan adanya korupsi, kolusi maupun pungutan liar.

Sehingga dengan itu semua  serta ditambah adanya perbaikan sistem remunasi bagi para pegawai negeri sipil diharapkan penegakan hukum anti korupsi dan pencegahan korupsi di negeri ini akan semakin membaik. (AM, 28 April 2010).

Iklan

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: