Anggap SK Bupati Cacat Hukum – Kesaksian Tiga Saksi Ahli dalam Sidang di PTUN Surabaya

TUBAN – Penggugat CPNS 2009 Kabupaten Tuban dalam sidang lanjutan yang berlangsung di PTUN Surabaya, Kamis (20/5) lalu menghadirkan tiga saksi ahli untuk pembuktian. Mereka adalah Muhson (guru besar UGM), Benyamin Mangkudiraja (mantan ketua PTUN Surabaya), dan Immanuel Sudjatmiko (dosen Fakultas Hukum Administrasi Negara Unair).

M. Machfudz, penasihat hukum korban CPNS mengungkapkan, dalam sidang lanjutan gugatan CPNS kedua ini, Muhson yang kali pertama memberikan kesaksian menyatakan, SK Bupati Tuban tentang pengumuman CPNS tersebut batal demi hukum. ”Sebab, sejumlah konsideran tidak dimasukkan. Seperti SE Menpan, BKN, dan juga perjanjian dengan LMFE UI,” tegas Machfudz mengutip kesaksian Muhson.

Hal senada juga dikatakan saksi ahli Immanuel Sudjatmiko. Menurut Machfudz, saksi ahli dari Universitas Airlangga itu menganggap SK bupati tersebut tidak cermat sehingga melanggar asas kecermatan yang secara formil dapat membatalkan keputusan itu. Sebab, lanjut dia, dalam keputusan itu tidak mencantumkan dasar-dasar konsiderannya secara detail. Mestinya, konsideran tersebut dimasukkan untuk kepastian hukum dan keadilan.

Sementara itu, kata Machfudz, Benyamin Mangkudiraja dalam kesaksiannya menjelaskan, sesuai dengan pengalamannya, apabila rekrutmen CPNSD tidak ada tes berikutnya, maka hasil CPNS itu berdasarkan urutan ranking, kecuali apabila diadakan tes berikutnya. Sebab, lanjut Machfudz mengutip kesaksian Benyamin, sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 30/2007 lampiran II angka 3 huruf c nomor 12 dan angka 3 huruf c nomor 13, dalam peringkat nilai diurutkan berdasaran nilai akhir yang diperoleh dari akumulasi nilai tes kemampuan dasar (TKD) dan tes kemampuan bidang (TKB). Dan, apabila instansi tidak melaksanakan TKB, maka peringkat nilai diurutkan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari akumulasi. ”Dalam kesaksiannya, Pak Benyamin juga menjelaskan, SK bupati tentang CPNS mengesampingkan asas kecermatan. Sebab, tidak ada klausul pengamannya,” tegas dia.

Dikatakan Machfudz, sidang selanjutnya pembuktian saksi ahli dari tergugat. ”Kami juga akan melakukan saksi fakta lagi,” paparnya.

Kuasa hukum Pemkab Tuban, Didik Wahyu Sugiyanto belum dapat dikonfirmasi terkait sidang lanjutan gugatan korban CPNSD di PTUN Surabaya tersebut. (zak/wid) (Dikutip dari Radar Bojonegoro tanggal 22 Mei 2010).

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: