Bupati Diminta Akui Kesalahan

TUBAN – Bupati Tuban Haeny Relawati R.W. diminta berbesar hati dengan mengakui kesalahan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tuban 2009. Imbauan itu kemarin (5/6) disampaikan dosen tata usaha negara Unair Surabaya, Imanuel Sujatmoko di rumah makan Tazzaka, Jalan Tuban-Palang.

Menurut dia, dengan terbuka mengakui kesalahan dan mengembalikan hasil seleksi CPNS sesuai perangkingan ujian Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI), bupati justru lebih terhormat. “Semua permasalahan juga selesai.”

Sebaliknya, lanjut dia, kalau bupati tetap bertahan seperti sekarang (tak mengaku salah), dia akan terperosok lebih dalam.

Pria 55 tahun ini mengakui, kasus korban CPNS menggugat bupati ke PTUN Surabaya belum berkekuatan hukum tetap karena kuasa hukum bupati banding. Namun, peluang “kemenangan” korban CPNS dari fakta hukum tidak bisa dipungkiri. Kalau diteruskan, perkara tersebut bisa melebar. Bupati bisa dijerat pidana terkait kerugian negara yang ditimbulkan akibat penggunaan dana APBD Pemkab Tuban (Rp 569 juta).

Sujatmoko menjelaskan, dalam kasus CPNS Tuban 2009, peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi berdasar penetapan SK Bupati Tuban Nomor 810/68/KPTS/414.103/2009 (diterima versi pemkab) bisa menggugat bupati secara perdata maupun PTUN. Terkait gugatan PTUN, dia membeberkan mekanismenya.

Pertama, kata Sujatmoko, mereka lebih dulu mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk mengangkat menjadi CPNS. Kalau bupati menolak atau diam (selama 40 hari) yang dianggap menolak, mereka baik secara perorangan maupun kelompok akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Di bagian lain, Sujatmoko juga menyarankan korban CPNS tidak mengajukan banding soal putusan PTUN Surabaya. “Lebih baik energi mereka dimanfaatkan untuk menyusun kontra memori banding,” tandas bapak tiga putra dan dua cucu ini.

Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair ini menambahkan, gugatan korban CPNS ke PTUN Surabaya harus dilihat konteks permasalahannya. Kalau pun sekarang ini hakim PTUN tidak memerintah bupati menerbitkan SK baru berdasar hasil tes LM FE UI, itu karena kewenangan PTUN hanya membatalkan putusan TUN. Kecuali, ada permohonan kepada bupati atau pejabat pembina kepegawaian tentang permohonan pengangkatan CPNS berdasar hasil tes UI ditolak atau bupati tidak melakukan sesuatu apapun.

Plt Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Jony Martojo mengatakan, dirinya menanggapi normatif pernyataan tersebut. Menurut dia, seseorang dinyatakan salah atau tidak berdasarkan putusan pengadilan. Karena kasus gugatan PTUN Surabaya belum berkekuatan hukum tetap, semua harus dikembalikan mengikuti proses hukum.

Didik Wahyu Sugianto, kuasa hukum bupati, sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Ponsel yang kemarin dihubungi hanya terdengar nada panggil. Konfirmasi tertulis yang dikirim melalui pesan pendek juga tidak dibalas. (ds/fiq) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 6 Juni 2010).

Iklan

, , , , ,

  1. #1 by ahmad on Juni 8, 2010 - 9:34 pm

    Yang benar pasti benar, yang salah pasti salah…dunia hanya tempat menguji…semua hanya 1…allah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: