SK Penetapan Hasil Tes CPNS Dinyatakan Batal – Pemkab Tuban Nyatakan Banding Putusan PTUN Surabaya

TUBAN – Peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi calon pegawai sipil daerah (CPNS) Tuban 2009 terancam tak bisa diangkat menjadi abdi negara. Ini setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kemarin (2/6) memerintahkan bupati Tuban untuk membatalkan sekaligus mencabut surat keputusan (SK)-nya nomor 810/68/KPTS/414.103/2009 tentang penetapan nama dan nomor peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dari pelamar umum.

Putusan tersebut merupakan hasil salah satu permohonan tujuh peserta CPNS gelombang pertama yang menggugat Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti. Gelombang kedua gugatan yang sama sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan saksi.

Dalam putusan itu, majelis hakim beranggotakan Bimanto, Amir Fauzi, dan Indaryati tidak mengabulkan permohonan penggugat lainnya. Permohonan tersebut di antaranya mewajibkan tergugat (bupati) untuk menerbitkan SK baru penetapan nama dan nomor pesrta yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS sesuai perankingan hasil ujian seleksi Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE-UI).

Atas putusan bernomor 4/G/2010/PTUN.SBY tersebut, berarti hasil seleksi CPNS Tuban dari formasi umum tidak menghasilkan apa-apa. Sebab, pelamar yang sebelumnya dinyatakan lulus maupun yang tidak diterima, sama-sama gagal menjadi PNS. Dalam putusan yang memenangi tujuh peserta CPNS tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya, dua instrumen tambahan dalam seleksi CPNS, yakni indeks prestasi komulatif (IPK) dan pengalaman kerja, tidak diumumkan sebelumnya. Karena itu, dianggap melanggar azas transparansi.

Ketentuan yang sama dinyatakan cacat hukum karena melanggar ketentuan perundangan dan azas pemerintahan yang baik. Di bagian lain, majelis hakim juga berpendapat dua instrumen tambahan tersebut seharusnya dites dalam kompetensi bidang. Sehingga, nilainya tidak ditetapkan sendiri.

Leni, panitera sidang membenarkan putusan tersebut. ”Anda sudah tahu putusannya kan,” kata dia yang dihubungi melalui ponselnya.

Plt Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Jony Martojo mengatakan, pemkab selalu tergugat mengikuti prosedur hukum. ”Atas putusan PTUN Surabaya yang mengabulkan sebagian permohonan penggugat, kita mengajukan banding,” kata dia yang dikonfirmasi melalui ponselnya.

M. Machfudz, kuasa hukum peserta yang merasa menjadi korban tes CPNS, mengatakan, jauh hari dirinya sudah memrediksi dikabulkannya permohonan penggugat. Itu bisa dilihat dari keterangan para saksi ahli yang sangat melemahkan aturan main yang dibuat bupati dan badan kepegawaian daerah (BKD) setempat.

Seperti diberitakan, dalam pemeriksaan saksi ahli, penggugat menghadirkan Imanuel Sujatmoko, dosen tata usaha negara Unair Surabaya dan Benyamin Mangkudilaga, mantan ketua PTUN Surabaya yang juga hakim Mahkamah Agung (MA). Imanuel menyatakan surat penetapan bupati tersebut dianggap mal (menyalahi) administrasi. Kesalahan tersebut terkait masuknya instrumen tambahan dalam penentuan pelulusan peserta tes CPNS. Karena prosesnya cacat hukum, maka surat penetapan tersebut dianggap tidak berazas fair play, berketepatan hukum, dan sewenang-wenang.

Sementara Benyamin menyoroti surat bupati tentang penetapan peserta tes CPNS yang diterima. Surat tersebut dianggap tidak cermat karena redaksionalnya tidak menyebut bahwa bila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan pembetulan.

Dalam materi gugatan disebutkan bahwa dua kriteria tambahan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2002. Untuk menguji kompetensi bidang seharusnya diukur dengan parameter yang jelas. Seperti penyertaan sertifikat keahlian tertentu dari lembaga yang memberikan sertifikasi bidang tersebut.

Gugatan ini berawal dari pengumuman kontroversi hasil rekrutmen CPNS di Pemkab Tuban. Sebagian peserta yang dinyatakan diterima dalam pengumuman pemkab tidak muncul dalam hasil tes LM FE-UI yang diumumkan melalui websitenya, http://www.lmfeui.com. LM FE UI adalah lembaga pendidikan yang ditunjuk Pemkab Tuban sebagai asistensi atau pendampingi dalam perekrutan CPNS. Tugasnya, membuat soal tes, menyiapkan lembar jawaban, sekaligus koreksinya. Setelah muncul kontroversi hasil pengumuman tes CPNSD, Pemkab Tuban mengeluarkan pernyataan terkait kriteria penentu diterimanya peserta CPNSD. Selain hasil tes FE UI, dua kriteria tambahan yang diindikasi sebelumnya tidak pernah diumumkan adalah IPK dan pengalaman kerja.

Didik Wahyu Sugianto, kuasa hukum Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti sampai berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi. (ds/yan) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 3 Juni 2010).

, , , , , ,

  1. #1 by leifi on Juni 9, 2010 - 11:11 pm

    Saya adik dari cpns yang dinyatakan lulus LM FE-UI maupun Pemkab Tuban… jika SK dibatalkan, bagaimana nasib yang sudah dinyatakan lulus? Pengorbanan mereka tidak sedikit, karena saya melihat sendiri usaha kakak saya. Mungkin juga sudah banyak yang sejak dinyatakan lulus, mereka langsung keluar dari tempat kerjanya masing-masing.Jangan sampai dibatalkan, setidaknya yang dinyatakan lulus LM FE-UI dikeluarkan SK nya…..

    • #2 by fian on Juni 18, 2010 - 9:21 pm

      Yo bener, setuju sama leifi, yg dapat SK cuma yg dinyatakan lulus versi UI saja!!! Tolong dibantu ya bu!!!

  2. #3 by Tuban ku on Juni 26, 2010 - 6:22 pm

    Egois itu namanya,,, pikirkan juga yg sudah dinyatakan dalam pengumuman Pemkab. Mereka juga bernasib sama seperti yg kalian tulis.

  3. #4 by rery on Juni 29, 2010 - 5:28 am

    What ever lah….Dibatalkan monggo, sk turun ya alhamdulillah…tp 1 yang tak sayangkan, ga jadi dapet gaji ke 13 gan..he.he…semakin pending lama semakin senanglah aq, soalnya bisa ngelajutin study dengan lancar jaya…The show must goon gan….

  4. #5 by kurniawan on Juli 16, 2010 - 12:20 pm

    berita di media massa sungguh membingungkan, saya termasuk dalam kelulusan kedua versi, spa yg bisa memberi kejelasan? jgn memperumit mslh ini, qt berdoa saja bgmn jalan terbaiknya,

    • #6 by ika on Juli 21, 2010 - 4:23 pm

      klo mencari keadilan….keadilan yg mna.
      sperti saya yg ada di 2 versi….digantung

  5. #7 by kurniawan on Agustus 5, 2010 - 12:33 pm

    bagaimana boz kelanjutan bandingnya, apa cuman gembar gembor tok. sebentar lg bupati mau ganti, ganti jg yg bertanggung jwb, bupati lama gag mau tanggung jwb gmn?
    sapa yg bisa jwb?

  6. #8 by ariu on Agustus 23, 2010 - 2:53 pm

    saya kira ibu bukan memberi solusi yg ibu katakan sejak dulu… kita selalu berharap yang terbaik buat kita semua… kapan ibu dan teman2 dari dewan memperjuangkan nasib yang dari pemkab dan ui…
    saya kira tidak elok kalau hanya memperjuangkan yg dari ui sebab setahu saya yg dari pemkab juga banyak yg lulus murni tanpa suap (bisa di cek)… saya berharap langkah kongkret dari dewan

    • #9 by dony agus on September 1, 2010 - 12:40 pm

      saya sependapat dengan ariu, kita semua korban dari terkatung-katungnya masalah ini. sudah 8 bulan lebih kita tidak tau kejelasan nasib kami..
      entah sampai kapan kami harus menunggu, kita juga semakin bimbang apa benar ini dapat ditunggu..
      jangan-jangan malah menguap seperti embun, hilang tanpa penyelesaian

  7. #10 by nima on September 13, 2010 - 10:27 pm

    saya adalah salah satu peserta yg dinyatakan lulus baik UI maupun pemkab,yg saya inginkan saat ini adalah kejelasan keputusan, mau SK turun atau gak yg penting cepat diputuskan………

    • #11 by rina on September 20, 2010 - 11:24 am

      setuju dengan mb nirma!, qt butuh kejelasan. salah satu persyaratan umum seleksi penerimaan CPNS adalah “TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS”. Trus gimana mo ikut seleksi lagi sementara status CPNSD tuban 2009 ga jelas gini.

    • #12 by RM Jeber Supecy on Oktober 12, 2010 - 8:18 am

      dibelakang rumah saya ada dokter yang dinyatakan lulus UI maupun Pemkab, kasihan beliau, tiwas ijin praktiknya yang di luar kota dicabut..!!! eeeeeeee…. sekarang malah nganggur…

  8. #13 by wiwit on Oktober 8, 2010 - 3:42 pm

    aku orang yang teraniaya….smoga keadilan Alloh yang berbicara

  9. #14 by Andhi atika putra on November 28, 2010 - 4:16 pm

    Aku orang ponorogo jauh2daftar ktuban ktanya dsna jujur alhamdulillah bner ktrima versi UI tp dpemkab yo gak ada gmn nasibku??sedang q ya g’ikut banding2gt ale rmahku jauh…berjuanglah yang versi UI q bntu doa…q nanti kputusannya…by andhi atika putra

  10. #15 by danang on Desember 11, 2010 - 12:36 pm

    yo kenyataane koyo kuwi birokrasi di tuban,,,wis ketauan salah tetep g mengakui.sukur2 kabeh diangkat koyo daerah lain.

  11. #16 by Achmad on Desember 22, 2010 - 10:23 pm

    Tolong di perjuangkan bu, ntah yang mana yang di angkat, baik UI ataupun pemkab…. Sbnrx yang UI d angkat tahun 2010 kan bisa, g pake ngadain lagi 2010… jadi nama tuban jg gk tercemar…
    la skrg??? 2009 ja g selesai, 2010 ada lagi… mana tanggung jawab PEMKAB….??

  12. #17 by WONG CILIK on Juli 2, 2011 - 4:25 pm

    SEBENARNYA LEBIH BODOH MANA ORANG BODOH YANG NGAKU BODOH ? ORANG PINTAR YANG NGAKU BODOH ? APA ORANG BODOH YANG NGAKU PINTAR ? ANAK KECIL AJA TAHU YANG BENAR ITU RANGKING UI YANG HARUS JADI PNS.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: