Minta Paripurna Diulang

TUBAN – Polemik penetapan tatib dan kode etik DPRD Tuban yang berakhir geger terus berbuntut. Para wakil ketua DPRD setempat tetap berharap agar dilakukan paripurna ulang.

”Ini harus diulang karena melanggar pasal 86 PP Nomor 16/2010,” tegas wakil ketua DPRD dari PDIP, Go Tjong Ping alias Teguh Prabowo.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan oleh ketua DPRD Kristiawan tak prosedural. Menurut Tjong Ping, hal semacam ini tidak hanya terjadi saat penetapan tatib dan kode etik, namun juga terjadi ketika menetapkan pimpinan DPRD setempat yakni tak kuorumnya anggota dewan yang hadir. ”Langkah ketua dewan tetap akan saya protes dan tidak kami akui. Sebab dia melanggar,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan wakil ketua DPRD dari PKB, Sa’dun Naim. Secara pribadi, dia menganggap teknis yang dilakukan oleh ketua dewan tak umum. Mestinya, kata Naim, dilakukan pendapat fraksi dulu, baru keputusan diambil secara mufakat atau voting. Oleh karena itu, pihaknya berharap supaya rapat paripurna dibicarakan kembali sesama pimpinan dewan. ”Harapannya kalau bisa diulang,” pinta politisi asal Senori itu.

Sementara itu, anggota FPKB Fahmi Fikroni mengungkapkan, kejadian Jumat (25/6) lalu itu diluar dugaan. Dan hal itu terjadi karena puncak ketidakpuasan dan kekesalan terhadap ketua DPRD Kristiawan. Menurutnya, masalah tatib sebenarnya masalah kecil. Tapi, ada yang lebih utama seperti kasus CPNS dan Gembbbel. ”Yang pasti, ketua DPRD terlalu otoriter ibarat raja yang harus menang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai demokrasi,” tegas politisi yang naik meja saat gegeran usai paripurna tatib dan kode etik DPRD Jumat (25/6) lalu itu.

Dikatakan politisi asal Jenu ini, apa yang dilakukan oleh ketua DPRD terkesan mementingkan pihak eksekutif, bukan kepentingan rakyat. ”Dia itu sebenarnya wakil rakyat atau representasi eksekutif,” tanyanya dengan nada tinggi.

Oleh karena itu, dia berharap agar ketua DPRD Kristiawan bisa merubah gaya kepemimpinannya. Sebab, ketika tak dirubah maka akan merugikan rakyat.

Sementara itu, dukungan terhadap tujuh anggota komisi A yang menyatakan mosi tak percaya terhadap ketua komisi A, Agung Supriyanto terus mengalir. Kemarin, dua wakil ketua DPRD menyatakan mendukung surat pernyataan yang dibuat oleh sebagian anggota komisi A tersebut. ”Saya sangat setuju,” kata wakil ketua DPRD, Go Tjong Ping.

Pasalnya, selama ini jadwal selalu dipermainkan oleh ketua Komisi A, Agung Supriyanto. Misalnya, lanjut Tjong Ping, kasus CPNS. Dalam rapat internal komisi sepakat dilakukan hearing lagi, namun oleh ketua Komisi A tak dimunculkan dalam banmus. ‘Jadi para anggota komisi A sering digitukan,” cetus dia.

Wakil ketua DPRD lainnya, Sa’dun Naim mengungkapkan, dirinya sudah mendapat laporan secara resmi terkait permasalahan tersebut. ”Ya, akan kami bicarakan dengan semua pimpinan dulu,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, internal Komisi A bergolak. Tujuh anggota komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Komisi A Agung Supriyanto. Mosi itu dilatarbelakangi ketidakpuasan anggota Komisi A terhadap Agung yang dianggap selalu mengambil keputusan secara sepihak. Tujuh anggota yang menyatakan mosi tidak percaya adalah Fahmi Fikroni, Dody Fakhruddin, Syaiful Huda, M. Abu Cholifah, Eny Kristyawati, Ali As’adi, dan Hendrat Setiadji. (zak/wid) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 29 Juni 2010).

, , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: