PTUN Perintahkan Bupati Tuban Batalkan SK Penetapan CPNS

TUBAN – Peserta seleksi calon pegawai sipil (CPNS) Tuban 2009 yang dinyatakan lulus versi pengumuman Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE-UI) kembali di atas angin. Ini setelah putusan tahap kedua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang diketuai Buntar Kristanto beranggotakan Indiardi dan Kusnan kemarin (28/6) kembali memenangkan mereka.

Isi putusan bernomor 12/G/2010/PTUN/SBY tersebut memerintahkan bupati Tuban untuk membatalkan sekaligus mencabut surat keputusan (SK) Nomor 810/68/KPTS/414.103/2009 tentang penetapan nama dan nomor peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dari pelamar umum. Dalam putusan tersebut, Pemkab Tuban diperintahkan melakukan tes kompetensi bidang (TKB) kalau seleksi CPNS menggunakan dua instrumen tambahan indeks prestasi komulatif (IPK) dan pengalaman kerja.

Kalau dua instrumen tersebut tidak digunakan, maka cukup dengan tes kompetensi dasar (TKD) atau tes tulis LM FE UI.

Namun, tidak semua permohonan pemohon dikabulkan majelis hakim. Keinginan pemohon untuk mewajibkan tergugat (bupati) menerbitkan SK baru tentang penetapan nama dan nomor peserta yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS sesuai perankingan hasil ujian seleksi LM FE UI ditolak majelis hakim.

Dasar penolakan tersebut karena mengangkat PNS bukan kewenangan PTUN. Namun, kewenangan eksekutif.

Gugatan PTUN tahap kedua tersebut diajukan Iwan Prasetya dan 45 mantan peserta seleksi CPNS lainnya. Isi putusan tersebut kurang lebih sama dengan putusan pertama PTUN pada Rabu (2/6) lalu yang diajukan Kunadi dan enam rekannya.

Dalam sidang tahap kedua ini, pemkab sempat menghadirkan saksi ahli hukum tata negara Philipus M. Hadjon. Sementara Iwan Prasetya melalui kuasa hukumnya M. Machfudz menghadirkan Mukson (guru besar UGM), Benyamin Mangkudilaga (hakim MA), dan Imanuel Sujatmo (dosen Unair).

Dalam dua putusan PTUN tersebut, seleksi CPNS Tuban dari formasi umum tidak menghasilkan apa-apa. Sebab, pelamar yang sebelumnya dinyatakan lulus versi pengumuman LM FE UI maupun versi pemkab setempat sama-sama tidak diterima alias gagal menjadi PNS.

Dalam putusan yang memenangkan peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus versi LM FE UI,

majelis hakim PTUN masih memertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya, dua instrumen tambahan dalam seleksi CPNS, yakni IPK dan pengalaman kerja yang tidak diumumkan sebelumnya. Ketentuan tersebut dianggap melanggar ketentuan perundangan. Plt Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban Jony Martojo mengatakan, putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Alasannya, pemkab menyatakan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, M. Machfudz, mengatakan, dengan dua keputusan PTUN yang membatalkan SK penetapan CPNS, maka bupati Tuban harus bijaksana untuk mengeluarkan keputusan baru. ”Kalau tidak, kami akan melakukan upaya hukum,” tutur dia.

Seperti diberitakan, gugatan ini berawal dari pengumuman kontroversi hasil rekrutmen CPNS di Pemkab Tuban. Dari sebagian peserta CPNS yang dinyatakan diterima dalam pengumuman Pemkab Tuban, namanya tidak muncul dalam hasil tes LM FE UI yang diumumkan melalui websitenya, http://www.lmfeui.com. LM FE UI adalah lembaga pendidikan yang ditunjuk pemkab sebagai asistensi atau pendampingi dalam perekrutan CPNS. Tugasnya, membuat soal tes, menyiapkan lembar jawaban, sekaligus koreksinya.

Setelah muncul kontroversi hasil pengumuman tes CPNS, Pemkab Tuban mengeluarkan pernyataan terkait kriteria penentu diterimanya peserta CPNS. Selain hasil tes FE UI, dua kriteria tambahan yang diindikasi sebelumnya tidak pernah diumumkan adalah IPK dan pengalaman kerja. (ds/yan) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, tanggal 29 Juni 2010).

Iklan

, , , , , ,

  1. #1 by novita on November 16, 2011 - 12:31 pm

    kok rasanya blog njenengan ini mihak versi UI ya bu…..apa njenegan tahu sebenarnya yang bayar itu katut di versi mana? nilai tinggi di perangkingan UI belum tentu nilai sebenarnya bu…lha LJK nya aja sudah dimusnahkan. Apa njenegan sudah tau bahwa sebenarnya anak-anak pejabat itu malah ada di versi UI termasuk MENANTU kepala BKD ketika itu. juga ada beberapa anak kepala dinas di tuban. Jika njenegan ingin membuat wadah yang netral, lihat juga dari versi Pemkab murni. 80% lulusan PTN dg IP lebih dari 3. Apa ya wajar jika dg kesamaan seperti ini lalu dikatakan versi Pemkab nyuap ato pake uang. masa kompakan yang dari PTN dg IP 3 nyuap bareng2. Yang seharusnya njenengan cermati adalah pertimbangan hukum dari PTUN bahwa DASAR DITOLAKNYA VERSI UI ADALAH KARENA TIDAK DILAKSANAKANNYA TKB padahal sudah diumumkan materi tes meliputi TKD dan TKB.
    lalu apakah njenengan sekarang juga masih mengikuti berita bahwa keputusan pengangkatan versi UI berdasarkan PETUNJUK BKN? Jelas-jelas bahwa tesnya meliputi TKD dan TKB tapi di petunjuk BKN disebutkan bahwa karena Materi tes yg diumumkan hanya TKD maka dasar perangkingan UI sudah benar. ini jelas-jelas ada pemalsuan data oleh BKN.
    bagaimana bu ?
    jika njenengan netral, perhatikan juga hal itu. dan tulislah secara netral pula…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: