Difasilitasi Komisi A, Gemmbel Tetap Tolak Perluasan PT SG

Tuban, Bhirawa
Meskipun dijanjikan akan diberi bantuan sosial dan pelatihan kewirausahaan oleh PT Semen Gresik Tbk (PT SG), namun Gerakan Masyarakat Bancang Becok Bribin Tegal Pelem Karangrejo Peduli Lingkungan (Gemmbbel) Tuban tetap melakukan penolakan terhadap rencana perluasan lahan tambang PT SG.

Perwakilan dari Gemmbbel ini masih tetap pada komitmen awal jika lahan seluas 458,9 hektar yang diincar PT SG itu di wilayah di Desa Tegalrejo, Kapu, Tahulu, Tuwiri Wetan dan Tuwiri Kulon, yang kesemuanya di Kecamatan Merakurak itu ditambang, akan menambah penderitaan warga. Bahkan, jika dilakukan penambangan Gemmbel akan melakukan perlawanan di lokasi tambang.

Dalam hearing di kantor DPRD Tuban yang dimediatori Komisi A DPRD Tuban di gedung DPRD Tuban, Senin (19/7), hadir dalam hearing disela-sela aksi unjuk rasa Gemmbel di DPRD Tuban yang dipimpin Ketua Komisi A, Agung Supriyanto, terdapat 10 orang perwakilan dari Gemmbbel, Perhutani Tuban, Badan Lingkungan Hidup Pemkab Tuban, perwakilan PT SG dan Dinas Pertambangan dan Energi.

Koordinator Gemmbel Tuban, Kuncoro, menyatakan, warga tidak menerima rencana itu, karena sudah puluhan tahun warga menggarap lahan itu. Bahkan, secara sosialnya warga penggarap sama sekali tidak diajak musyawarah oleh PT SG maupun Pemkab Tuban.

“Jika PT SG mau menambang tolong masyarakat di sekitar pabriknya seperti di Desa Temandang, Pongpongan dan Karanglo yang ada di sekitar pabrik dan tambang PT SG itu disejahterakan dulu. Itu sudah jadi bukti jika PT SG tidak mensejahterakan rakyat, malah menjadikan masyarakat sekitar pabrik sengsara,” tegas Kuncoro dalam kesempatan hearing yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, di ruang rapat paripurna DPRD Tuban.

Sementara komisi A DPRD Tuban juga mempertanyakan, kenapa Gembel menolak rencana PT SG. Bahkan, dipertanyakan juga program PT SG tentang reklamasi terhadap bekas tambangnya yang belum dilakukan secara maksimal.

Kasi PSDA Pengelolaan Sumber Daya Hutan KPH Perhutani Tuban, Budi Sularsono, menyatakan, saat otonomi daerah Perhutani hanya merupakan operator, bukan regulator. Jadi yang memebri rekomendasi ke PT SG adalah kewenangan Pemkab Tuban. Bupati juga telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada PT SG.
“Perhutani tidak memiliki kewenangan untuk mengijinkan atau menolak terhadap rencana perluasan lahan PT SG itu. Ini sudah sesuai dengan aturan Menteri Kehutanan” Kata Budi Sularsono.

Sedangkan dari Badan Lingkungan Hidup Tuban, Edi menyatakan, PT SG juga telah melakukan berbagai kajian sebelum melakukan studi Amdal. Bahkan mereka telah melakukan kajian kars, hidrologi dan geologi. “Kajian-kajian tersebut telah dilakukan hingga Pemkab Tuban memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada PT SG,” terang Edi.

Sementara, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tuban, Muji Slamet menyatakan, pihaknya berwenang melakukan pengawasan terhadap proses pertambangan dan Pihaknya akan memantau dan melakukan pengawasan bersama masyarakat tentang kegiatan pertambangan tersebut.

Sedangkan perwakilan dari PT SG, Wahyu Kurniawan menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kajian yang dimohon untuk tambang. PT SG telah melakukan tahapan sesuai aturan yang berlaku di lahan yang berstatus milik Perhutani itu.

“Mulai pengurusan permohonan sampai kajian Amdal, yang sebelumnya juga telah dilakukan kajian sosial, ekonomis dan lingkungan. Kami akan melakukan dialog untuk membahas masalah yang dituntut Seluruh desa yang ada di ring I rencana lokasi tambang itu, sudah kami lakukan berbagai hal. Diantaranya, merespon aspirtasi masyarakat disana, termasuk sosialisasi yang mendahului yang kita lakukan sejak November 2009,” ujarnya.

Lebih lanjut wahyu menjelaskan, untuk kegiatan sosial sudah kita lakukan sejak tiga bulan lalu. Termasuk berbagai kegiatan sosial di lakukan di desa-desa yang masuk sekitar lokasi tambang tersebut.
Menanggapi hal itu, Gemmbel menyatakan, sosialisasi yang dilakukan PT SG tidak pernah diterima warga penggarap lahan. Namun, dilakukan terhadap warga yang jauh dari lokasi tambang.

“Masyarakat yang diberi sosialisasi itu bukan penggarap lahan, tapi antek-antek perangkat desa. Jelas ini sangat merugikan kami, karena mereka telah membayar orang yang bukan petani penggarap lahan,” tegas Kuncoro. [hud] (Dikutip dari Harian Bhirawa, 20 Juli 2010)

, , , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: