Mengkritisi Politik Dinasti Dalam Pemilukada

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban)

Tuban,  2 Juni 2010

Politik dinasti ala jaman kerajaan dahulu sudah mengejala dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di berbagai daerah di Indonesia, maupun juga di Jawa Timur. Para kandidat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hubungan keluarga dan mereka pun bersaing untuk meraih dukungan masyarakat. Saat kepala daerah petahana (incumbent) tidak bisa lagi ”masuk arena” karena sudah dua periode menjabat, maka para istri, anak atau adik yang naik pentas.

Coba kita simak usaha para calon / bakal calon kepala daerah berikut: Helmiasi, istri Bupati Asahan Sumatera Utara, H. Risuddin; T. Adlina, istri Bupati Kabupaten Labuhan Batu, H. HT. Milwan; Neni Moerniaeni, istri Walikota Bontang, Sofyan Hasdam; Widya Kandi Susanti, istri Hendy Boedoro, Bupati Kendal, Jateng; Titik, istri Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Bambang Riyanto; Sri Suryawidati, istri Bupati Bantul, DI Yogyakarta, Idham Samawi; dan bahkan Haryanti dan Nurlaila dua istri Bupati Kediri Jawa Timur, Sutrisno. Mereka semua istri kepala daerah petahana yang karena suami mereka tidak bisa “masuk arena” lagi maka mereka mencoba mempertahankan kekuasaan yang diemban suami mereka.

Lain lagi yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Bupati Irianto MS Syaifuddin memberikan restu kepada istrinya, Anna Sophana, Daniel Mutaqien, untuk mencalonkan diri bersama. Di Cilegon Banten Walikota petahana Tubagus Aat Syafaat mencalonkan anaknya Tubagus Ariyadi, di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur mantan Bupati Syaukani mencalonkan anak perempuannya Rita Widyasari untuk maju dalam pemilukada dan di Tebing Tinggi Walikota petahana Abdul Hafiz Hasibuan mencalonkan adiknya Umar Z. Hasibuan untuk maju dalam pemilukada Tebing Tinggi. Serta di Ngawi Bupati petahana Dr. Harsono mencalonkan anaknya Ony Anwar maju menjadi calon Wakil Bupati berpasangan dengan Budi Sulistiyono, yang tidak lain adalah wakil bupati Ngawi petahana.

Disamping modus seperti di atas, ada lagi modus yang sungguh sangat lucu dan “konyol” yaitu bertukar jabatan. Kepala daerah petahana memilih ”turun takhta” ke posisi wakil agar bisa ”naik ring” lagi. Misalnya apa yang dilakukan Wali Kota Surabaya Bambang DH turun menjadi calon wakil wali kota. Sebetulnya Bambang DH ingin mencalonkan lagi sebab merasa pada periode pertama, ia menggantikan Wali Kota Sunarto Sumoprawiro yang meninggal. Di Jembrana, Bali, Bupati Gede Winasa yang sudah menjabat dua periode dikabarkan akan menduduki wakil bupati mendampingi anaknya, Patriana Krisna.

Carut marut politik dinasti di pemilukada semakin ruwet dan kadang menggelikan. Contoh mutakhir adalah kasus di Bone Bolango, Gorontalo. Bupati Ismet Mile (petahana) yang bertarung kembali untuk periode kedua justru ditantang istri pertamanya, Ruwaida Mile. Pertarungan ini terpicu persoalan dalam rumah tangga.

Gejala-gejala di atas memang secara prosedural tidak ada yang salah. Namun, jika disimak secara cermat tentunya ada persoalan yang sangat serius menyangkut kegagalan partai politik melakukan kaderisasi. Ini terlihat dari keterlibatan petahana dalam pemilukada. Masalahnya, partai politik sebagai pemegang mandat utama dari rakyat dalam penetapan calon kepala daerah, ternyata tidak mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan kepala daerah secara benar dan profesional.

Di sisi lain, dalam sistem perpolitikan yang ada sekarang ini, kaderisasi secara alamiah di masyarakat juga bisa dikatakan gagal, ini ditandai dengan sering gagalnya calon independen dalam pemilukada-pemilukada di beberapa daerah di tanah air. Dengan demikian bisa dikatakan sistem kaderasasi diluar jalur partai politik juga bisa dikatan gagal.

Di samping menunjukkan gagalnya sistem pengkaderan, dengan adanya sistem dinasti dalam jagad perpolitikan di daerah ini juga menunjukkan bahwa tujuan awal demokratisasi telah melenceng. Karena dengan demokrasi dimaksudkan akan adanya pembagian kekuasaan dan kekuasaan tidak ditangan satu orang atau satu keluarga. Namun sekarang ini apa yang terjadi?

Para kepala daerah petahana seolah berlomba-lomba mempertahankan kekuasaannya agar tetap dalam genggamannya, walau dengan cara-cara seperti diuraikan di atas. Padahal hakekatnya dengan adanya pembatasan seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala daerah maksimal dua kali secara berturut-turut sesuai UU No. 32 Tahun 2004 adalah agar tidak terjadi kekuasaan yang menjurus ke korup atau otoriter. Karena pada prinsipnya kekuasaan itu cenderung korup (Power tends to corrupct ), maka harus dibatasi agar kekuasaan tidak terlalu kuat.

Kalau kondisi tersebut di atas terus terjadi, maka cepat atau lambat di negeri ini di setiap daerah akan muncul dinasti-dinasti kecil pemegang kekuasaan absolut yang dibungkus oleh demokrasi. Dan kalau hal ini benar-benar terjadi maka sungguh cukup memprihatinkan karena cita-cita para founding father bangsa dan negara ini seperti terukir dalam Pembukaan UUD ’45 tidak akan tercapai, yaitu negara yang adil dan makmur.

Kuatnya pengaruh petahana dalam pemerintahan daerah apalagi petahana yang sudah bekuasa sepuluh tahun, maka aparat pemerintah daerah pun mau tidak mau harus memberikan dukungan kepadanya agar karir dan sumber rizqinya tidak terganggu. Dengan mengerahkan kekuatan, kekuasaan dan akses dana besar yang dimilikinya untuk memengaruhi dan memobilisasi rakyat, melalui imbauan partisipasi maupun mobilisasi, bukan hal yang aneh jika di berbagai pemilukada, para petahana mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan beberapa dinasti petahana yang penulis sebutkan di atas telah terbukti memenangkan pertarungan pemilukada, seperti yang terjadi di Ngawi, Kediri, Cilegon Banten, Bantul Jogyakarta dan Kutai Kertanegara.

Tawaran Solusi Kreatif
Aturan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa diperbolehkannya jabatan sebagai kepala daerah dua kali berturut-turut inilah biang keladi dari politik dinasti ini. Sebab, dengan memegang kekuasaan selama sepuluh tahun berturut-turut di suatu daerah, maka cukup bagi seorang kepala daerah petahana untuk membuat poros-poros politik strategis dalam melembagakan kekuatan dan kekuasan untuk masa bakti berikutnya. Akibatnya, hampir tidak ada figur lain dari berbagai entitas politik yang mampu menyaingi tingkat popularitas seorang kepala daerah.

Sehingga untuk masa setelah sepuluh tahun karena dalam posisi masih memegang kekuasaan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi tidak berhak lagi untuk mencalonkan diri yang ketiga kalinya, maka demi mempertahankan eksistensinya di lingkaran kekuasaan, para petahana mencari “putra mahkota” di lingkaran dalam keluarga. Dan ini adalah manusiawi karenanya seseorang kepala daerah akan cenderung mempertahankan kekuasaan yang dipegangnya. Dan akhirnya timbulah politik dinasti.

Sehingga untuk menghindari terjadinya politik dinasti ini adalah dengan membatasi bahwa seseorang hanya diperbolehkan menjabat sebagai kepala kaerah cuma satu periode, tidak dua periode seperti tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 seperti sekarang ini.

Disamping pembatasan jabatan seorang kepala daerah yang cukup satu periode, tentunya harus didorong para partai politik di daerah untuk melakukan kaderisasi yang terus menerus, sehingga diharapkan akan muncul kader-kader yang mumpuni dan berkwalitas dan nantinya siap bertarung memperebutkan kursi kepala daerah.

Yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan sistem pemilukada yang tidak mahal di ongkos seperti sekarang ini. Yaitu dengan cara memberantas adanya politik uang yang masih membudaya di seluruh penjuru tanah air setiap adanya pileg, pilpres ataupun pemilukada. Dan juga menciptakan sistem sehingga biaya kampanye seorang calon kepala daerah tidak terlalu mahal. Misalnya dengan cara membatasi pemasangan gambar-gambar atau baliho-baliho atau pemasangan gambar-gambar tersebut hanya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu dan dilakukan oleh KPUD.

Sehingga dengan demikian bagi seorang calon kepala daerah yang tidak mempunyai akses biaya yang cukup besar tetap bisa bertarung dalam pemilukada. Karena sekarang ini ditenggarai bahwa tidak banyak muncul calon kepala daerah yang berkwalitas bukan karena mereka tidak ada, namun meraka tidak muncul “masuk arena” karena ketiadaan dana besar yang bisa digunakan untuk keperluan kampanye.

Disamping dua tawaran solusi di atas, yang tidak kalah penting adalah menciptakan sistem agar kiranya hubungan para aparat negara di daerah dan kepala daerah bukan merupakan hubungan yang bersifat “patron dan klien”, dimana dengan hubungan yang bersifat seperti patron dan klien akan menimbulkan ketergantungan yang tinggi para aparat negara di suatu daerah terhadap Sang kepala daerah petahana. Sehingga saat Sang petahana maju kembali atau mengajukan “putra mahkota” untuk memperebutkan kembali tahta kepala daerah maka para aparat negara di daerah tersebut mau tidak mau dan suka tidak suka harus mendukung dan menyokongnya..

Untuk menghilangkan atau menghindari hubungan yang bersifat “patron dan klien” ini, maka usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) EE Mangindaan agar kiranya diterapkan struktur baru manajemen kepegawaian di daerah, yantg menempatkan bupati atau walikota bukan sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah patut didukung dan direalisasikan.
Karena dengan demikian tidak akan ada lagi ketakutan dan kerepotan di kalangan para pegawai negeri, setiap musim pemilihan kepala daerah (pimilukada), terutama jika mereka tidak memilih petahana. Dan nantinya yang seharusnya ditempatkan menjadi pejabat pembina kepegawaian daerah (PPKD) adalah pejabat karir (PNS) tertinggi di daerah tersebut, Sekretaris Daerah misalnya.
Dengan ditempatkannya Sekretaris Daerah di posisi pejabat pembina kepegawaian daerah, diharapkan ada pemisahan ranah politik dan karir. Sebaliknya, jika pembinanya adalah pejabat politik maka hal itu akan berimbas secara politis pada saat pelaksanaan Pemilukada.
Akhirnya jika solusi – solusi yang ditawarkan tersebut di atas bisa dilaksanakan, maka akan terpilih setiap lima tahun seorang kepala daerah yang benar-benar berkwalitas dan benar-benar mengakar ke rakyat. Dan tentunya kesejahteraan rakyat akan benar-benar diperhatikan dan proses demokratisasi di daerah benar-benar bisa berjalan sesuai cita-cita awalnya dan ketakutan akan munculnya para dinasti politik di daerah-daerah akan sirna.(AM, 02 Juni 2010).

* Artikel ini juga diterbitkan di Radar Bojonegoro, tanggal 20 Juni 2010.

Iklan

, , , , , , , , , , , , , , ,

  1. #1 by andris on Juni 20, 2010 - 6:06 pm

    Bagaimana dengan pilkada Tuban yg akan datang? apa Heny akan membuat dinasti di Tuban dengan mencalonkan menjadi wabup?

    • #2 by ganang wuryanto on Juli 19, 2010 - 3:10 pm

      Bu Haeny Gak usah nyalon Wakil Bupati, kader golkar masih banyak yang dapat menggantikan, terlebih-lebih Tuban butuh generasi baru yang fresh dan jauh dari aliran politik tradisional. Yang diperlukan Generasi muda yang visioner dapat memajukan Tuban kearah lebih baik. Aku sarankan karena modal Pemilukada itu besar, kita nggak munafik hal itu hanya orang-orang tertentu yang mampu, Tidak ada salahnya putri Pak H. Ali Hasan-Bu Haeny, di dorong untuk dicalonkan dan didukung jadi calon Bupati dipasangkan Tokoh NU Tuban.

  2. #3 by indra on Agustus 21, 2010 - 11:54 am

    singgasana kekuasaan memang enak terbukti dari tulisan diatas dan terbukti klo sudah ada aturan 2 kali maximal kemudian mau berkuasa lagi masih ingin dipuja berkuasa seperti raja dan memamng menunjukan keserakahan manusia

  3. #4 by terjemahinggris.blogspot.com on Oktober 20, 2013 - 11:46 am

    Setuju atau tidak boleh beda pendapat. Tapi, mari gunakan istilah Bahasa Indonesia sebelum istilah yang keliru terlanjur menjadi baku. Jangan katakan ‘DINASTI’, katakan ‘WANGSA’. Bukan dinasti Syailendra, melainkan wangsa Syailendra. Bukan politik dinasti, melainkan POLITIK WANGSA. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan peduli dengan bahasa kita? Jangan sampai bahasa kita menjadi jiplakan bahasa Inggris. Kunjungi http://terjemahinggris.blogspot.com/

  4. #5 by http://terjemahinggris.blogspot.com/2013/10/jangan-katakan-dinasti-katakan-wangsa.html on Oktober 22, 2013 - 6:48 am

    Tulisan yang bagus. Setuju atau tidak boleh beda pendapat. Tapi, mari gunakan istilah Bahasa Indonesia sebelum istilah yang keliru terlanjur menjadi baku. Jangan katakan ‘DINASTI’, katakan ‘WANGSA’. Dalam bahasa Indonesia sudah ada arti kata dinasti yakni, WANGSA. Bukan dinasti Syailendra, melainkan wangsa Syailendra. Bukan politik dinasti, melainkan POLITIK WANGSA. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan peduli dengan bahasa kita? Jangan sampai bahasa kita lama-lama menjadi jiplakan mentah bahasa Inggris. Kunjungi http://terjemahinggris.blogspot.com/2013/10/jangan-katakan-dinasti-katakan-wangsa.html

  1. LTM MPKT Pemicu 5: Berkembangnya Politik Dinasti di Indonesia « Dummiesboy's Blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: