Dilematika Kuota Politik Perempuan

Oleh :
Siti Soelistyani
Wartawan Harian Bhirawa

Keinginan kaum perempuan agar disamakan derajatnya dengan kaum laki-laki dalam meniti karir sebenarnya sudah ada sejak dulu. Perjuangan RA Kartini yang didiskripsikan melalui bukunya ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ adalah buktinya. Dibanding zaman Kartini dulu, realitas hari ini tentu sudah jauh banyak kemajuan khususnya dalam hal terbitnya aturan yang memperhatikan kesetaraan gender. Sayangnya, instrument perundangan yang seolah pro-perempuan masih sebatas angin surga yang tidak sepenuhnya berlaku di negeri ini. Terbukti, posisi perempuan Indonesia masih dipandang sebelah mata, khususnya mereka yang berkarir di dunia politik.
Era otonomi daerah telah memberikan peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan Indonesia untuk berkiprah dan mengambil peran yang signifikan dalam pembangunan. Roh otonomi daerah pada hakikatnya merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun daerah, termasuk bagi kaum perempuannya. Bertolak dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa demokrasi pada kehidupan politik saat ini memerlukan peran aktif masyarakat. Partisipasi dalam kehidupan politik diharapkan akan memberikan makna demokrasi yang secara normatif dapat terwujud pada realitas kehidupan politik bangsa Indonesia. Peran serta diharapkan dari seluruh kalangan dalam masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan. Hak politik perempuan pada tingkat sosio-politik terlahir karena para perempuan merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Perempuan yang ingin masuk kedunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan pada titik tertentu bermusuhan dengan perempuan. Seperti yang terjadi sebelum era reformasi kaum perempuan direduksi sedemikian rupa pada tataran simbolis dan struktural dan hanya merupakan mendampingi suami atau sering disebut dengan konco wingking. Pencitraan yang dimunculkan melalui pejabat-pejabat publik, dimana sang istri diperankan sebagai orang kedua dibelakang suami. Setelah era reformasi, sedikit demi sedikit ada secercah harapan pada perempuan untuk memasuki ruang publik dan politik sekaligus.

Namun sayangnya, meski secara normatif ada perintah Undang Undang tentang akomodasi peran politik perempuan dalam lembaga legislatif misalnya, namun kenyataannya, saat ini keterwakilan perempuan tidak terlalu signifikan, malahan dapat dikatakan marginal dari keseluruhan komposisi di legislatif. Hal ini disebabkan oleh banyak masalah dipandang dari berbagai sudut, mulai dalam proses sosial di Indonesia posisi perempuan belum bergeser dari peran-peran kedua sesudah laki-laki.
Diskriminasi gender yang terbentuk berabad-abad tahun di Indonesia belum banyak mengalami perubahan, walaupun patut diakui mulai mengalami pergeseran cara pandang terhadap perempuan akibat gerakan feminisme. Namun belum menjadi mainstream masyarakat. Diskriminasi dalam ranah sosial budaya ini akhirnya merembet dalam tataran politik. Karena kita ketahui bahwa perilaku politik tidak dapat lepas dari kultur yang berlaku. Jika kultur yang berkembang sangat bias terhadap perempuan, maka dalam politik juga akan terjadi hal yang sama.
Berkembangnya aliran maskulin politik, dimana laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan laki-laki mendifenisikan standar untuk evaluasi. Selanjutnya kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma-norma dan nilai laki-laki. Selanjutnya, di Indonesia, akomodasi politik perempuan dengan representasi keterwakilan perempuan di parlemen, baru muncul dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Rumusan dalam undang-undang tersebut memang bukan hasil yang ideal yang bisa dicapai. Karena jika hanya 30 % dari kursi pencalonan DPR/DPRD bisa jadi perempuan yang benar-benar bisa menduduki kursi legislatif hanya beberapa orang saja. Apalagi dalam Undangundang tersebut tidak diberikan pasal yang spesifik berisi tentang sanksi bagi Partai Politik yang tidak mematuhi kuota tersebut. Dengan demikian bisa jadi aturan tersebut diabaikan dengan berbagai alasan. Apalagi dominasi politik laki-laki di Partai Politik saat ini masih kuat. Belum lagi tidak adanya dukungan konstruksi sosial budaya masyarakat serta konstitusi, akankah masalah ini menjadi kendala yang harus dihadapi oleh perempuan untuk bisa masuk parlemen.
Pada wilayah lain, aturan soal kuota politik bagi perempuan juga bisa berdampak adanya ‘keterpaksaan’ perempuan masuk dalam politik. Artinya, tokoh-tokoh perempuan yang berperan dalam dunia politik lebih karena ‘belas kasihan’ Undang-Undang dibandingkan karena perjuangan dan kapasitas yang dimilikinya. Kondisi ini bisa dipahami mengingat masih minimnya perempuan yang mau meniti karir di jalur politik. Akibatnya banyak potensi yang dimiliki oleh perempuan tidak tergarap diranah politik. Dengan tidak adanya orientasi ke Parpol akan mengurangi kemampuan perempuan dalam berpolitik secara praktis atau dapat dikatakan masih kalah jam terbangnya apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal demikian akan memberikan peluang yang sangat sedikit bagi perempuan untuk mengambil kursi yang diperebutkan
Simak saja pengakuan Dr Ratih Retnowati dari Partai Demokrat (PD) yang juga anggota DPRD Surabaya periode 2009–2014. Sebagai seorang yang belum lama duduk di partai politik, Ratih mengaku selalu dipandang sebelah mata bahkan selalau mendapat tekanan dari lawan jenisnya saat dirinya menyatakan maju dalam Pemilihan Legislatif (2009) lalu.
Meski begitu, ibu dengan tiga putra ini tetap gigih memperjuangkan persamaan gender dan ingin membuktikan jika perempuan bisa meraih suara 30 persen asalkan dilandasi dengan skill. Dan betul dengan berbekal sebagai dosen Sosiologi di Universitas Wijaya Kusuma dengan gelar S-3, Ratih mampu membuktikan dirinya mampu meraih suara terbanyak se-Surabaya dalam pemilihan legislatif (pileg) beberapa waktu lalu. Sayangnya, perolehan suara yang diraih oleh Ratih tersebut tak mampu mengantarkannya untuk bisa duduk dalam posisi yang strategis di institusi Dewan. Hal yang kurang lebih sama juga dialami mantan anggota DPRD Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yulyani. Saat menjadi anggota DPRD Surabaya, Yulyani yang dikenal oleh para kuli tinta karena pemikirannya yang begitu apik dalam mengkiritisi pembangunan Kota Surabaya justru malah dikucilkan dikucilkan oleh sesama anggota dewan khususnya dari kaum laki-laki akibat kritikannya yang pedas dan pandangannya terhadap kebijakan Pemkot. Namun hal itu tidak menyurutkan Yeyen-demikian panggilan akrab Yulyani tetap berjuang untuk masyarakat lewat kritikan pedasnya. Keberhasilan Yeyen dalam merintis bisnis ritelnya, menjadikannya mapan secara ekonomi agaknya yang menjadikan dirinya tetap vokal.
Berdasar dari kenyataan inilah, jelas jika persamaan gender yang selama ini didengung-dengungkan tidak sepenuhnya dihormati oleh kaum laki-laki. Sebagai bukti, saat ini sangat sulit bagi perempuan menempati jabatan strategis karena politisasi yang sangat kental di partai politik (parpol). Beda dengan di Pegawai Negeri Sipil (PNS), disini peluang seorang perempuan untuk mendapat jabatan masih besar. Karena disana ada badan yang menilai seseorang layak dipromosikan menjadi pejabat atau tidak melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Karena itu, agar persamaan gender dapat mengangkat perempuan mampu menempati posisi strategis tentunya harus ada aturan yang melindunginya dari segala diskriminasi laki-laki. *** (Dikutip dari Harian Bhirawa, 31 Agustus 2010).

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: