Calonkan Huda, Rakersus NU Dulu

TUBAN – Alotnya Ketua PCNU Tuban Fatchul Huda dalam memberikan jawaban atas desakan pencalonan dirinya pada Pilkada 2011, mendapat pembelaan katib syuriah PCNU setempat, Syariful Wafa. Menurut Wafa, keinginan warga NU untuk menyalonkan Huda sebagai kader terbaiknya tidak menyalahi aturan organisasi NU.

Itu dengan catatan, pengurus di tingkat ranting dan MWC berembug. Hasil rembug inilah yang dibawa ke forum tertinggi di tingkat PCNU untuk dimusyawarahkan dalam rapat kerja (raker) atau rapat kerja khusus (rakersus).

Kalau dalam musyawarah tersebut disepakati untuk mengusung Huda sebagai bakal calon (balon) bupati, maka amanah yang diberitakan kepada Huda untuk memimpin PCNU Tuban dalam konferensi di kampus Stitma Tuban pada 24 Februari 2008 diubah. Menurut dia, dalam konferensi tersebut, Huda diamanahi memimpin jamiyah NU yang merupakan organiasi sosial keagamaan, bukan partai politik (parpol).

”Kalau tidak diubah, maka amanah warga nahdliyin tersebut dianggap dibelokkan dan tumpang-tindih. Ini melukai banyak orang,” kata dia.

Diakui Wafa, tahapan musyawarah mulai tingkat ranting tersebut hingga kini belum pernah dilaksanakan.

Ulama NU ini juga menilai apa yang dilakukan Huda dengan memertimbangkan desakan dirinya untuk maju adalah hal yang sangat cerdas. Sikap itu juga menunjukkan dirinya tidak terprovokasi dan gegeden rumongso (GR) dengan desakan tersebut.

Wafa kemudian membandingkan dengan balon bupati lain yang kelewat GR begitu mendapat dukungan, meski dukungan tersebut belum tentu riil.

Di bagian lain, katib syuriah PCNU Tuban ini juga meluruskan larangan NU berpolitik. Menurut dia, NU memang bukan partai politik (parpol). Karena itu, yang dilarang adalah kegiatan politik praktis. Berbeda dengan politik keumatan dan kemaslatan umum. ”Untuk dua hal ini NU punya kepentingan kuat,” kata pengasuh MA Mambail Futuh Jenu ini.

Bahkan, kata Wafa, NU memiliki kewajiban moral maupun spiritual untuk mengambil peran aktif kegiatan politik keumatan dan kemaslatan umum tersebut. Seperti apa makna politik keumatan dan kemaslatan tersebut? Diterangkan Wafa, hal tersebut bisa dilakukan di luar wilayah politik dan bisa juga dilakukan di wilayah politik.

Spiritnya, mengarahkan pada penyebaran rahmatan lillalamin bagi seluruh alam semesta. Dengan menjadi pemimpin, maka NU mampu mendorong pengambil kebijakan untuk mengarahkan kebijakan pada kemaslatan umum. ”Jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat secara umum,” tutur Wafa.

Karena itulah, dia keberatan kalau NU dianggap punya nafsu untuk menjadi penguasa publik. (ds/yan) (Dikutip dari Radar Bojonegoro, 30 September 2010)

Iklan

, , , , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: