Dianggap ATM, Wakil Rakyat Stres – Pusing, Konstituen Sering Minta Uang

JAKARTA – Tidak mudah menjadi wakil rakyat. Tak hanya disorot karena kinerja buruk dan citra kurang baik. Sebagian besar anggota DPR itu juga menyatakan mendapatkan “tekanan” dari para konstituen. Kemarin (5/10) sejumlah penghuni Senayan itu curhat karena selama ini sering dianggap ATM berjalan oleh para pemilih.

“Saya sampai sesak napas. Soalnya, urusannya tidak jauh-jauh dari masalah uang,” ungkap Nurul Arifin dalam diskusi Hubungan Antara Parlemen dengan Masyarakat di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

Politikus dari Partai Golkar itu menceritakan, setelah terpilih dalam pemilu, banyak konstituen yang menganggap dirinya sebagai sosok yang bisa menyelesaikan segala masalah. Seolah-olah anggota DPR adalah dewa penyelamat.

Sayangnya, konteksnya tidak berhubungan dengan aspirasi dalam perumusan perundang-undangan. Sebagian konstituen kerap memosisikan para wakilnya di parlemen sebagai mesin ATM. “Ini membuat saya sedih, gemes, dan sering menghindari untuk bertemu mereka,” aku Nurul dengan suara agak bergetar.

Nurul yang mewakili dapil Jawa Barat VII “Purwakarta, Karawang, dan Bekasi” duduk sebagai anggota Komisi II DPR.

Dalam acara yang diselenggarakan Centre for Electoral Reform (Cetro) itu, turut hadir sejumlah anggota dewan lain. Di antaranya, Ida Fauziah (PKB), Hendrawan Supratikno (PDIP), dan M. Romahurmuziy (PPP). Mereka juga mengungkap cerita yang tak jauh berbeda.

Ida Fauziah mengatakan, setiap hari selalu ada permintaan agar dirinya menjadi pembicara atau penceramah dalam suatu acara. Tapi, nyaris tak ada panggung yang diberikan secara gratis. “Selain menjadi penceramah, saya diminta membiayainya,” kata ketua umum Fatayat NU itu, lantas tersenyum.

Dia juga sangat hafal pola-pola yang dipakai konstituen saat meminta uang. “Kalau menjelang tahun ajaran baru, kalimat SMS-nya anak saya pintar, tapi tidak bisa sekolah. Kalau musim Lebaran, SMS yang masuk berbunyi bagaimana saya bisa mudik. Pasti seperti itu. Kalau saya tidak bisa merespons, SMS berikutnya lebih kejam,” kata wakil dari Jawa Timur VIII yang mencakup Jombang, Nganjuk, Madiun, dan Mojokerto itu.

Menurut Ida, kondisi yang cenderung negatif itu harus disehatkan melalui pendidikan politik yang masif. “Inilah peran DPR, pemerintah, dan partai politik,” tegas ibu kelahiran Mojokerto, 17 Juli 1969, tersebut.

Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya memiliki buku catatan tebal berisi aspirasi masyarakat dari dapil yang diwakilinya. Dalam Pemilu 2009, dia maju dari dapil Jawa Tengah X yang mencakup Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan. Namun, dia menyatakan tidak memiliki “amunisi” yang cukup untuk memenuhinya.

“Mulai desa ini mau apa, bahkan keluarga itu minta apa, saya tahu. Mulai operasi mata sampai yang lainnya. Tapi, bagaimana memenuhinya. Saya tidak punya uang,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Dia mengaku kecewa sewaktu berkembang wacana mengenai dana aspirasi, DPR langsung diteriaki maling. “Padahal, anggaran APBN yang sampai ke rakyat itu sudah disunat 60 persen sama makelar atau kontraktor,” sindirnya.

Hendrawan juga menyebut karakter praktik politik di Indonesia berkembang ke dua kutub yang tidak sehat. Di satu sisi, demokrasi berbiaya tinggi. Di sisi yang lain, relasi wakil rakyat dengan konstituen bertambah rendah. “Membangun hubungan bertahun-tahun bisa sirna dalam semalam dengan politik uang,” katanya.

Sedangkan M. Romahurmuziy menyebut, hubungan antara wakil rakyat dan konstituen sejatinya merupakan simbiosis mutualisme. “Artinya, Anda memberikan yang mereka minta pada titik-titik tertentu,” kata wakil dari Jawa Tengah VII “Purbalingga, Barjarnegara, dan Kebumen” itu.

Menurut dia, saat ini masih ada 31 juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan itu tersebar merata di semua provinsi. Dengan demikian, wajar bila ada tuntutan yang sifatnya kebutuhan dasar. Mulai perbaikan infrastruktur, pengadaan fasilitas pertanian, hingga rumah ibadah. Tidak ada permintaan yang menyangkut legislasi.

“Jadi, anggota dewan, ketika pulang reses, balik ke Jakarta pasti bawa proposal. Masyarakat tidak mau memahami kalau anggota dewan tidak bisa mengeksekusi proposal. Pokoknya, dikejar terus lewat SMS,” ujar Romi, begitu dia biasa disapa.

Romi menyampaikan, mekanisme resmi untuk memperjuangkan aspirasi yang bersifat kebutuhan dasar itu masih belum ada. Tapi, tidak sedikit anggota dewan yang tetap mendesak instansi tertentu untuk memastikan proposal tersebut terealisasi.

Di tempat yang sama, pengamat politik Syamsuddin Haris menduga, masyarakat meminta uang secara instan dari wakilnya karena bosan dengan janji-janji politik yang tidak terpenuhi. “Daripada menunggu lama, mereka memilih yang instan saja,” katanya. Karena itu, kehadiran anggota dewan di dapil menjadi momentum bagi rakyat untuk mendapatkan hadiah. “Seolah-olah ada Sinterklas yang datang,” ujarnya.

Menurut Haris, para wakil rakyat seharusnya melihat adanya masalah pada masyarakat di dapilnya, yakni kemisikinan. Tugas legislator adalah memperjuangkan melalui legislasi. “Bukan konteks mengumpulkan aspirasi yang akhirnya didefinisikan dalam bentuk proposal itu,” tegas Haris. (pri/c6/tof) (Dikutip dari JPPN.com, 6 Oktober 2010)

, , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: