Jangan Biarkan Premanisme Merajalela

Belakangan ini aksi bentrok dan kerusuhan terus berlangsung, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Seperti yang terjadi di Jl. Ampera, Jakarta Selatan, dan di Tarakan, Kalimantan Timur. Kasus ini diawali aksi kekerasan antar warga karena masalah hal-hal sepele, namun karena provokasi sehingga akhirnya melibatkan banyak orang dan bahkan berubah wujud menjadi bentrokan yang berbau SARA, bentrokan antar suku.

Yang memprihatinkan, para pelaku bentrokan sudah tidak menghargai aparat keamanan (polisi).Sehingga walau dihalau bahkan diberikan tembakan peringatan mereka tidak menghentikan aksi premanismenya.

Melihat maraknya aksi premanisme sekarang ini di Indonesia, tentunya hal ini tidak terjadi begitu saja. Hal ini terjadi karena ada penyebab yang menjadi pendorongnya. Yaitu adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap aksi-aksi teror dan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat.

Coba kita teliti bentrok yang terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu merupakan akumulasi dari pelanggaran hukum yang dibiarkan. Kepolisian tidak menindak tegas aksi premanisme yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, muncul sejumlah kelompok massa yang merasa kebal hukum dan bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh.
Pada siang bolong, dua kelompok massa dari dua suku berbeda berhadap-hadapan di jalan raya, persis di depan pengadilan. Mereka membawa berbagai senjata tajam, bahkan senjata api, lalu beraksi ala gangster dalam film-film Hollywood. Dalam sekejap, korban pun berjatuhan dalam “perang” itu. Tiga orang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Sejumlah polisi yang berjaga-jaga di sekitar pengadilan seolah tak berdaya. Beberapa di antara mereka justru ditembaki kendati tak sampai tewas oleh salah satu dari kelompok yang bertikai. Masalahnya, mengingat aksi brutal seperti ini tentu tak muncul secara tiba-tiba, kenapa kepolisian tidak mengantisipasinya dengan pengamanan yang lebih ketat.

Kejadian itu jelas merupakan bagian dari rangkaian perkelahian sebelumnya yang terjadi di klub Blowfish, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, April lalu, yang menyebabkan tewasnya satu orang dari salah satu kelompok. Dua orang kemudian menjadi terdakwa kasus ini dan sedang menjalani sidang di pengadilan. Gesekan inilah yang kemudian memicu pertempuran di antara dua kelompok massa kemarin. Hal ini mestinya sudah bisa diansipasi oleh aparat.

Memang benar kasus perkelahian di klub Blowfish diproses secara hukum. Tapi benarkah kepolisian telah bertindak adil dalam menangani perkara ini? Mengapa terdakwa dibiarkan dipukuli ketika menjalani sidang? “Perang” tak akan meletup andaikata kepolisian mengawal dan menangani kasus ini dengan hati-hati sekaligus adil.

Sebagian publik juga bertanya-tanya, kenapa penegak hukum seolah membiarkan munculnya kelompok yang merasa berkuasa dan bisa berbuat apa saja. Mereka bahkan memiliki pistol yang hanya bisa didapatkan lewat izin khusus dari kepolisian, kecuali jika diperoleh secara ilegal. Sudah menjadi rahasia umum, aksi premanisme sering dibiarkan, bahkan dipelihara oleh aparat untuk aneka kepentingan. Akibatnya, sejumlah kelompok massa merasa kebal hukum karena “dilindungi” oleh aparat.

Aksi yang melawan hukum sekecil apapun oleh segelintir orang ini tentunya harus ditangani dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan kalau dibiarkan maka kelompok pembuat onar tersebut akan merasa nyaman terhadap aksi premanismenya, dan bahkan mereka bisa menjadikan kelompoknya semakin besar dan kuat.

Apalagi hal-hal demikian diperparah oleh frustasi rakyat akan ketidakadilan yang ditunjukkan aparat terhadap penegakan hukum yang lain, misalnya pembiyaran aksi korupsi yang semakin menjadi, kongkalikong aparat saat menangani Mafia Hukum maupun Mafia Pajak dan bahkan semakin “ambigu” saat berhadapan dengan rekening gendut para perwira tinggi kepolisian.

Sehingga puncaknya banyak bermunculan aksi premanisme yang cukup masif dan tidak mengindahkan terhadap adanya aparat keamanan. Karena mereka sendiri merasa mendapat “angin segar” karena adanya pembiaran dari aparat keamanan.

Masyarakat berharap aparat keamanan dapat cepat memperbaiki kondisi yang tidak kondusif ini. Masyarakat beharap bahwa pihak kepolisian dan TNI dapat bersatu menciptakan kondisi aman. Aparatur negara untuk keamanan bukan hanya aparat kepolisian namun juga TNI.

Seluruh masyarakat tentunya berharap aksi premanisme dan teroris harus diberantas hingga tuntas, sehingga keamanan di masyarakat tercipta. Adanya Badan Nasional Pemberantasan Teror oleh pihak TNI dan Polri. Supaya dapat diciptakan lagi perdamaian keamanan di seluruh Nusantara. Seperti dulu TNI sama polisi bersatu jadi ABRI.

TNI Polri perlu bersatu karena pada dasarnya tugas mereka sama-sama menjaga keamanan negara. Walau sudah ada pembagian tugas, tapi tetap harus saling bantu dan menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Berharap aksi premanisme di Indonesia dapat ditertibkan. Sedangkan aksi terorisme yang meresahkan, harus segera diberantas dan dipadamkan. Namun penanganan teroris jangan mengedepankan pendekatan senjata, namun harus dibarengi juga oleh pendekatan agama, pendekatan budaya dan pendekatan ekonomi. Dan tentunya harus meibatkan berbagai pihak baik TNI, ulama maupun para ilmuwan dan tokoh masyarakat. (AM, 7 Oktober 2010).

, , , , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: