Ketua Golkar Jatim, Martono : “Calon Bupati Harus Disetujui DPP”

kotatuban.com – Pencalonan kepala daerah kabupaten/kota dari partai Golkar, harus melalui persetujuan dan rekomendasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. DPD kota/kabupaten hanya mengusulkan kepada DPD propinsi selanjutnya dibawa ke pusat.

Hal ini ditegaskan ketua DPD Golkar Jawa Timur, Martono menanggapi sikap DPD Golkar Tuban yang sampai saat ini belum mengajukan kadernya untuk disurvey, sementara pendaftaran calon bupati sudah dekat.

“Sepengetahuan saya, sejauh ini DPD Golkar Tuban belum mengajukan secara resmi nama-nama kadernya yang akan maju ke Pemilukada 1 Maret 2011,” kata Martono kepada kotatuban.com tadi malam di Surabaya.

Memang waktunya relatif masih cukup karena pendaftaran calon bupati dan wakilnya tanggal 24 Nopember 2010, namun ia berharap agar mekanisme organisasi tetap dilalui. Yaitu melalui DPD propinsi (Jatim) kemudian secara bersama-sama disurvey, karena nantinya yang menjadi dewan pengarah adalah propinsi.

Ketika ditanya, incumbent Haeny Relawati (bupati Tuban} yang akan maju menjadi calon wakil bupati, sementara kader Golkar lainnya seperti Kristiawan dan Warsito dijagokan menjadi bupati, Martono merasa belum mengetahui karena secara resmi mereka belum diajukan lewat DPD Jatim.

“Saya hanya mengikuti berita dari kotatuban.com dan akan terus memantaunya, mudah-mudahan segera diserahkan nama-nama yang akan diajukan,” ungkapnya ketika ditanya apakah DPD Golkar Tuban langsung ke DPP sehingga pengurus propinsi belum tahu.

Kalaupun usulan nama diajukan ke DPP, nantinya DPP tetap akan menyerahkan kepada DPD Golkar Jatim. “Memang dalam undang-undang tidak diatur mekanisme tadi, tetapi di Golkar aturan itu tetap harus dilakukan,” tegasnya.

Golkar, dalam hal pencalonan kepala daerah kota/kabupaten dan propinsi, punya policy semuanya diputuskan oleh DPP dan ini cukup efektif karena selama ini pilihan DPP selalu menang dalam Pemilukada.

Seperti yang diberitakan kotatuban.com, bupati Tuban Haeny Relawati bermaksud mencalonkan kembali sebagai wakil bupati karena untuk maju menjadi bupati sudah tidak memungkinkan lagi. Hal ini sesuai UU 12/2008 pasal 58 yang menyebutkan bahwa syarat menjadi calon Kepala daerah/wakil adalah belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama.

Haeny sendiri kepada kotatuban.com mengatakan bahwa DPD Golkar Tuban sudah melakukan survey sebelum DPD maupun DPP melakukan survey. Kriteria calon yang diajukan adalah kader yang punya integritas tinggi, loyal kepada organisasi dan bermoral tinggi.

Kapan calon ini diajukan pada DPP, Haeny enggan memberi keterangan karena Ia masih sedang memilih kader yang betul-betul pantas maju. Namun ia menegaskan bahwa calon yang akan diusung adalah dari kader Golkar sendiri. Karena Golkar memiliki banyak kader yang layak untuk diajukan menjadi calon bupati.(as)

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: