GMNI Bojonegoro Demo Tolak Desalinasi Blok Cepu

Bojonegoro (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa dari GMNI Cabang Bojonegoro, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kamis (28/10/2010).

Mereka datang salah satunya adalah menolak rencana desalinasi atau pengolahan air laut menjadi tawar untuk kebutuhan air di produksi minyak dan gas (migas) di blok cepu.

Korlap Aksi M Rodhi Nawawi kepada beritajatim.com menjelaskan, jika pihaknya sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung kepentingan rakyat.

Salah satunya adalah tetap menggunakan desalinasi untuk kebutuhan air di blok cepu. Padahal, sesuai dengan Plan of Development (PoD), kebutuhan air di blok cepu menggunakan air dari bengawan solo saat kondisi meluap.

“Sehingga, kami menolak desalinasi, karena memang terkesan dipaksakan dan tidak terdapat pada PoD,” kata korlap aksi.

Dijelaskan, jika pihaknya akan terus menyuarakan kepada masyarakat, jika DPRD Bojonegoro juga harus satu suara untuk menentang desalinasi.

“Dengan penggunaan air bengawan solo, maka petani kecil di sekitar blok cepu yang akan diuntungkan,” terangnya.

Ditambahkan, jika pihaknya menyayangkan jika pemerintah tetap membawa desalinasi sebagai bagian solusi di blok cepu. Karena, desalinasi membuat masyarakat semakin tercekik dengan cost recovery yang nantinya akan dibayar.

“Belum lagi masalah ekosistem yang nantinya terganggu dengan proyek desalinasi tersebut,” lanjut Ketua DPC GMNI Bojonegoro, Saichul Anwar. Sementara itu dua pimpinan DPRD Bojonegoro yang menerima para peserta aksi, AbduL Wakhid Syamsuri dan Sukur, meminta para peserta aksi tidak langsung memvonis.

“Baik itu desalinasi atau menggunakan air bengawan solo sama-sama bagusnya. Asalkan menguntungkan pemerintah kabupaten dan masyarakat,”kata Wakhid.

Selama ini, keputusan mengenai pengambilan kebijakan berada di BP Migas, Menteri ESDM dan pejabat lain di Jakarta. Bukannya di DPRD Bojonegoro.

“Kami sangat mendukung, jika eksplorasi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Entah itu memakai desalinasi atau yang lainnya,” sambungnya.

Menurut Wakhid, pada aksi demonstrasi sebelumnya, ada beberapa mahasiswa juga meminta ada opsi lain penggunaan air untuk ke blok cepu tidak memakai air bengawan solo.

“Jadi, keinginan masyarakat bermacam-macam. Dan pemerintah juga tidak asal mengambil keputusan, tetapi dimulai dari adanya penelitian maupun survey yang sangat panjang prosesnya,” lanjut politisi asal PKB itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Sukur. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Partai Demokrat menjelaskan, jika sejauh ini memang pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan untuk menentukan masalah desalinasi atau yang lain.

Terpisah, aksi yang sebelumnya digelar di bundaran adipura sumbang tersebut bergeser ke kantor DPRD Bojonegoro. Para peserta aksi ingin memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan gerakan yang nyata untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Bojonegoro lebih diperhatikan.[dul/ted] (Dikutip dari beritajatim.com, 29 Oktober 2010).

, , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: