Gelar Pahlawan, Antara Gus Dur dan Soeharto

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban)

Menjelang peringatan hari pahlawan 10 Nopember 2010 nanti, di tengah masyarakat berkembang pro kontra perihal pencalonan dua mantan presiden yakni Gus Dur dan Soeharto untuk memperoleh gelar pahlawan. Sejatinya pencalonan ini bersamaan dengan pencalonan delapan tokoh nasional lainnya. Meraka adalah mantan Gubernur DKI Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden HM Soeharto dari Jawa Tengah, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat. Dari kesepuluh orang tersebut rupanya gelar pahlawan yang memicu kontroversi adalah gelar pahlawan untuk Gus Dur dan lebih kontroversial lagi gelar pahlawan bagi Soeharto.

Gelar Pahlawan untuk Gus Dur
Terkait gelar pahlawan untuk Gus Dur sendiri, sebenarnya yang tidak setuju terhadap penganugerahan gelar pahlawan untuknya hanya sedikit sekali, yakni mereka-mereka dari kelompok yang selama ini selalu berseberangan secara ide dan pendapat terhadap semua sepak terjang Gus Dur semasa beliau hidup, khususnya mereka yang pandangan keagamaannya tidak setuju adanya harmoni di tengah-tengah keragaman masyarakat Indonesia yang selalu diperjuangkan oleh Gus Dur.

Adapun bagi kelompok masyarakat yang setuju dengan gelar pahlawan untuknya, bahkan menganggap tokoh yang satu ini selalu dipandang sangat istimewa bagi mereka dan bahkan menjadi pahlawan dalam hati mereka. Apalagi Gus Dur selalu heroik cara berpikir dan tindakannya, meski tetap bersikap moderat. Dan bahkan walau tidak populer dan bahkan melawan arus sekalipun Gus Dur selalu membela yang terlemahkan atau termarjinalkan.

Gus Dur juga selalu bertindak bagaikan pahlawan karena konsistensi perjuangannya pada bidang keagamaan, kemanusiaan, pluralitas dan demokrasi. Dan selalu membela pihak-pihak yang lemah atau pihak-pihak yang terdholimi oleh penguasa atau bahkan pihak minoritas yang terdholimi oleh pihak mayoritas.

Memang berdasar syarat administrasi penganugerahan gelar sesuai UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Gus Dur memang tinggal selangkah lagi. Nama mantan presiden ini bersama sejumlah nama lain seperti disebutkan di atas kini sudah masuk ke Istana Negara dan tinggal menunggu diseleksi lagi oleh Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa sebelum disahkan oleh Presiden SBY.

Berdasar UU tersebut, terdapat tiga kriteria untuk penetapan pahlawan nasional yakni warga negara Indonesia, berjasa dalam membela bangsa dan negara, tak pernah cacat dalam perjuangannya. Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial no 281/PS/X/2006 menguraikan lagi kriteria tersebut seperti perjuangan itu bukan sesaat melainkan secara konsisten (hampir) seumur hidup, mempunyai jiwa/semangat nasionalisme yang tinggi, memiliki jangkauan yang luas dan berskala nasional serta tak pernah melakukan perbuatan tercela. Lalu kriteria lain adalah bahwa nama calon pahlawan yang diusulkan sebaiknya sudah wafat . Jadi berdasarkan kriteria ini gelar pahlawan bagi Gus Dur tinggal menunggu waktu saja.

Namun yang pasti, penulis yakin bahwa di alam kubur sana, Gus Dur tidak mengharapkan dan membutuhkan gelar pahlawan nasional ini. Yang justru beliau harapkan adalah bagaimana masyarakat negeri ini dan juga masyarakat warga dunia menghargai dan meneruskan cita-cita dan perjuangan hidupnya perihal pluralitas dan hidup harmoni di tengah-tengah kebinikaan masyarakat. Dan pemerintah serta negara bisa melindungi dan menjamin warganya dalam hal beribadah dan bersosialisasi yang harmoni di tengah-tengah kemajmukan atau keberagaman. Sehingga kasus pembakaran masjid warga Akhmadiyah di Bogor, kasus penghadangan jama’ah gereja HKBP di Bekasi, dan kasus – kasus penganiyaan terhadap minoritas tidak terjadi lagi di negeri ini.

Pastinya yang mengharapkan gelar pahlawan ini adalah para pengagumnya yang masih hidup dan juga bangsa ini secara keseluruhan. Bangsa ini membutuhkan pentingnya pendidikan dan pengajaran tentang pluralitas (atau secara awam disalah istilahkan kedalam plurarisme) yang telah Gus Dur ajarkan kepada bangsa ini.

Gus Dur juga telah membuka pintu bagi diakuinya budaya Tionghoa yang terpinggirkan selama Orde Baru untuk menjadi bagian dari budaya bangsa ini. Dan Gus Dur juga menjadi jembatan yang menghubungkan banyak titik-titik krusial yang seringkali bergesekan di dalam masyarakat negeri ini, ingatlah saat negeri ini dicekam kegentingan di penghujung Orde Baru, Gus Dur tampil ke depan menjadi jembatan antar kelompok yang saling bersebrangan. Gus Dur adalah pahlawan pluralitas bangsa, pahlawan pembela yang lemah dan pahlawan perdamaian. Pengangkatan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional pasti membuat namanya tercantum dalam buku-buku pelajaran sejarah untuk anak sekolah.

Tapi apalah artinya kalau ternyata kita hanya punya sistem pendidikan yang mengajari bahwa Gus Dur adalah Bapak Pahlawan Nasional dan sebagai Bapak Pluralitas Bangsa tapi tidak mengajari anak-anak kita untuk belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara teman-temannya di sekolah? Menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekelilingnya? Apa artinya ketika dalam pelajaran sejarah anak-anak kita diajari tentang pluralitas yang diusung Gus Dur namun dalam kenyataan di masyarakat banyak tindakan pembiaran oleh aparat keamanan terhadap adanya saling serang antar kelompak beragama yang berselisih karena keyakinan yang berbeda.

Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Berbeda dengan pengajuan gelar pahlawan untuk Gus Dur, pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto memicu kontroversi yang terus berlanjut. Maklum, sebagian besar masyarakat belum dapat menerima Soeharto diberi gelar pahlawan akibat dari kontroversi perihal kepemimpinannya selam memimpin orde baru, yakni terjadinya pelanggaran HAM yang sangat masif seperti beragam peristiwa tragis dan kelam seperti pembantaian massal pasca-G30S yang konon memakan korban lebih dari dua juta orang, pembuangan paksa ke Pulau Buru yang memakan korban lebih dari 10.000 orang selama sekitar 10 tahun (1969–1979), pembunuhan misterius (petrus) tahun 1980-an, kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung, penyerbuan Kantor PDIP di Jalan Diponegero tanggal 27 Juli 1996, juga Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua dan Timor-Timur.

HM Soeharto yang pada tanggal 21 dan 22 Oktober lali diperingati 1.000 harinya tampaknya akan mendapat kado istimewa berupa gelar pahlawan. Apalagi peringatan seribu hari meninggalnya dihadiri ribuan simpatisan yang mendo’akannya.

Namur banyak kalangan berbendapat bahwa walau Soeharto berjasa bagi bangsa dan negara, namun, Soeharto tidak layak dijadikan pahlawan, mengingat beberapa kelemahan mendasar seperti pelanggaran HAM yang disampaikan di atas dan juga pengkhianatan demokrasi dan korupsi yang terjadi semasa kepemimpinannya.

Soeharto memang berhasil meredam konflik di masyarakat dan menciptakan rasa aman bagi warga masyarakat. Namun, cara yang dipergunakan tidaklah tepat kerena merepresi gerakan-gerakan yang tumbuh di masyarakat. Belum lagi dosa-dosa yang lain, yaitu kerusuhan 13-14 Mei, kasus Trisakti 12 Mei 1998, dan penghilangan paksa para aktivis menjelang lengsernya Orde Baru. Soeharto juga telah tampil sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan memberi angin segar bagi para koruptor yang masih berkeliaran dan beranak pinak, baik di birokrasi maupun institusi-institusi negara lainnya, untuk berjaya. Gelar pahlawan adalah kesempurnaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang tidak boleh dibatalkan di kemudian hari.

Pemerintah mestinya menghindari kontroversi yang akan menjadi polemik di kemudian hari. Memberi gelar pahlawan bagi Soeharto ketika masih banyak komponen masyarakat belum dapat menerimanya justru akan memberi dampak kurang positif bagi keluarga Soeharto sendiri. Apalagi, sampai hari ini Soeharto masih menjadi ikon dari bapak korupsi yang menjadi inspirasi banyak praktik korupsi di Tanah Air.

Pemberian gelar kepada Soeharto sangat kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Pemberian gelar ini mencerminkan kalau kita ini bangsa yang cepat lupa dan beringatan pendek. Baru kurang lebih 12 tahun lalu dihujat dan diturunkan paksa dari kekuasaan, sekarang orang sudah ramai-ramai mengajukannya sebagai pahlawan.

Pemerintah yang diwakili Dewan Gelar dan Tanda Jasa memang harus bijak mendengarkan masukan dan pertimbangan publik. Desakan dan dukungan masyarakat yang mengalir untuk pemberian gelar pahlawan bagi Gus Dur yang terus mengalir harus menjadi pertimbangan. Gus Dur walau secara politik pernah dijatuhkan dari kursi kepresidenan oleh MPR tahun 2001 namun secara hukum tidak terbukti kalau beliau tersangkut kasus hukum yakni Bulogate dan Bruneigate.

Berbeda dengan kasus Soeharto. Penolakan oleh beberapa elemen masyarakat terhadap rencana penganugrahan gelar pahlawan baginya haruslah didengar dan diperhatikan walau jasa-jasa secara fisiknya memang mencolok. Pembangunan infrastruktur berupa gedung, jalan, dan jembatan, luar biasa. Namun dana yang dikorupsi dalam pembangunan itu juga tidak kecil. Begitu pula korban kejahatan HAM yang pernah dilakukan selama dia memimpin atau yang sering disebut tumbal pembangunan, juga tidak sedikit.(31 Oktober 2010

* Artikel ini juga terbit di Radar Bojonegoro, 10 Nopember 2010

, , , , , , , , , , ,

  1. #1 by Sukamto S. on November 10, 2010 - 10:00 am

    Setuju GUS DUR harus diberikan penghargaan sbg pahlawan dan juga ide2nya harus
    Diteruskan oleh generasi muda bangsa ini. Soeharto gak layak dapat gelar pahlawan

  2. #2 by Maisyaroh on November 10, 2010 - 10:03 am

    Tulisan yg bagus, aku sdh baca pagi tadi di Radar. Bojonegoro, tak tunggu tulisan2 berikutnya MBAK!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: