Rencana Pencalonan Dra. Haeny Relawati Dihadang KAREB dan LIPAN

TUBAN (jurnalberita.com) – Rencana Dra. Haeny Relawati untuk maju dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban yang akan digelar pada tangal 1 Mei 2011 mendatang melalu jalur incumbent, mendapat hadangan dari 2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Tuban. Yaitu, Koalisi Rakyat Bersatu (KAREB) Kabupaten Tuban dan Lembaga Independent Pengemban Amanah (LIPAN).

Perwakilan dari 2 LSM yang diterima ketua KPUD Tuban, Drs. Sumito Karmani dan beberapa anggota KPU, Yayuk, Suwardi dan Heru di kantor KPUD Tuban Jl. Pramuka menyatakan, sebagai lembaga Swadaya pihaknya memberikan peringatan akan adanya celah-celah hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan menjadikan polemik di kemudian hari.

“Kita hanya memperingatkan dan dan memberi masukkan pada KPUD agar tegas dalam menjalankan amanat sebagai penyelenggara Pilkada mendatang. Jika ada pasangan Cabub-Cawabup, baik dari perseorangan ataupun partai dan gabungan partai tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka KPU kami minta bersikap tegas untuk menolak, agar tidak ada polemik nantinya,” Kata Nur Hamid Ketua LSM LIPAN.

Semua Cabub dan Cawabub, ditambahkan Nur Hamid, diminta untuk sportif dalam mendapatkan simpati masyarakat. Pengalaman Pilkada Tahun 2006 di Kabupaten Tuban, adalah pengalaman sejarah terpahit dalam Proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Sesuai pasal 58 ayat 10 huruf o UU no 32 tahun 2004 disebutkan, calon Bupati dan Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali. Berdasarkan hal tersebut, Bupati maupun wakil Bupati yang telah menjabat dua kali tidak boleh mencalonkan lagi. “Bupati yang sudah dua kali sudah diputuskan MK tidak boleh lagi mencalonkan Bupati,” tambah Nur Hamid.

Dan mereka (LSM LIPAN dan KAREB), akan ‘menghadang’ pencalonan incumbent yang telah menjabat untuk kedua kalinya.

Menurutnya, jika Bupati atau Wali Kota yang sudah dua kali menjabat dan mencalonkan Wakil Bupati lalu di tengah jalan Bupati itu berhalangan tetap, wakil bupati itu dipastikan tidak bisa langsung naik menjadi Bupati.

“Kan tidak bisa, karena Wakil Bupati itu sebelumnya sudah menjabat Bupati dua kali. Hal inilah yang akan menimbulkan persoalan hukum nantinya,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat yang membentuk Sentral Pemantauan dan Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Pemilukada (SP5) di Tuban, juga telah melakukan hal yang sama. pihak SP5 saat ini juga telah melakukan uji materi ke MK dalam waktu dekat. Sehingga, sebelum pelaksanaan Pemilukada di Tuban keputusan dari MK itu sudah menjadi acuan hukum. Pihaknya juga tidak khawatir jika langkahnya itu ditolak MK.

“Ya dalam waktu dekat ini, kita akan daftar ke MK. Dan langkah ini bukan untuk menghadang Bupati Tuban saja yang akan mencalonkan sebagai wakil bupati, tapi, agar UU no 32 tahun 2004 di masa mendatang tidak menimbulkan persoalan hukum,” Kata Mahfud, Ketua PK5. (jb3/jb1) (dikutip dari jurnalberita.com, 12 Nopember 2010).

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: